Gubernur Sumbar Bertekad Lestarikan Hutan Sebagai Rumahnya Perhutanan Sosial - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness

BUKITTINGGI, murainews.com -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertekad akan menjadikan Sumbar sebagai salah satu Provinsi "Pelopor" di dalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia dan Sumatera Barat adalah "Rumahnya Perhutanan Sosial". 

Dalam Rapat Evaluasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia di Hotel Santika Bukittinggi, Selasa (12/7/2022) Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Strengthening of Social Forestry (SSF) atau Proyek Penguatan Perhutanan Sosial mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan di Sumbar.

"Hutan mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat, untuk itu Lestarika Hutan Masyarakat akan Sejahtera," kata Gubernur Sumbar.

Persoalan kehutanan adalah persoalan bersama yang tentu akan memberikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan dalam pertemuan ini akan meningkatkan sinergitas, khususnya bagi seluruh pemangku kepentingan dibidang kehutanan. 

"Untuk itu perlu kesepahaman dan gerak bersama dalam mengatasi persoalan kehutanan untuk wilayah Sumbar," ucapnya.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan fasilitasi untuk pengembangan aneka usaha produk hasil hutan pada Perhutanan Sosial dari berbagai pihak . 

"Sebanyak 82 persen desa atau nagari di Sumbar berada di dalam atau sekitar hutan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan angka kemiskinan cukup tinggi. Kita berharap Proyek ini mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan di Sumbar," harapnya.

Bapak Gubernur berpesan agar Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didorong untuk mengembangkan usaha yang produktif sehingga bisa bermanfaat bukan hanya manfaat ekologi tapi juga bermanfaat secara ekonomi dan sosial budaya.

Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu seperti rotan, gaharu, manau, jengkol, petai serta pemanfaatan jasa lingkungan tanpa harus menebang pohon, ekowisata dan pemanfaatan air . 

"Bahkan saya sempat ke Nagari Galugua, airnya sangat bersih sayang kalau tidak dimanfaatkan," tukasnya.

Apalagi Nagari Galugua tersebut terdapat banyak sungai-sungai dan hutan yang bisa dimanfaatkan warga setempat. Dengan begitu bisa meminimalisir praktik pengelolaan yang tidak baik yang mengakibatkan kerusakan hutan sehingga bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan bahkan jika terjadi dalam waktu lama bisa mempengaruhi perubahan iklim.

"Proyek SSF sangat tepat dan bisa berfungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial," ujarnya.

Komunikasi dan kolaborasi aktif sangat diperlukan antar pihak agar tujuan penyelenggaraan proyek SSF ini tercapai dan berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Dr. Ir . Bambang Supriyanto MSc menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh mitra proyek di keempat wilayah provinsi fokus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan. 

Dirjen PSKL mengungkapkan bahwa pemilihan Sumbar sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF kali ini adalah juga terkait Provinsi Sumbar telah menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial. 

"Contohnya Kabupaten Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development / IAD) yaitu di wilayah Kecamatan Harau," ungkap Bambang.

Menurut Bambang Supriyanto dalam pengujian keberhasilan program ini dinilai dari tiga pilar, yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Sebelum perhutanan sosial, Indonesia telah melalui dua fase pengelolaan hutan. 

Pertama, timber extraction yang diterapkan pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Kedua, timber management yang memberikan akses pengelolaan hanya pada perusahaan tertentu. 

"Hutan merupakan sumber penghidupan masyarakat, jangan menjadi penonton pengusaha ilegal merambah hutan. Ini menimbulkan ketimpangan sosial dan sering berujung pada konflik," jelasnya.

Indonesia memiliki hutan seluas 120,7 juta Ha dan sebanyak 10,2 juta penduduk disekitarnya hidup dalam kemiskinan. Jumlah tersebut setara dengan 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia. Rasanya tidak adil jika mereka yang tinggal disekitar sumberdaya alam, hidup dalam keterbatasan. 

"Masalah-masalah inilah yang melatarbelakangi program perhutanan sosial. Pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan," sebutnya lagi. (nov)

Gubernur Sumbar Bertekad Lestarikan Hutan Sebagai Rumahnya Perhutanan Sosial

Tuesday, July 12, 2022 : 1:17:00 PM

BUKITTINGGI, murainews.com -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertekad akan menjadikan Sumbar sebagai salah satu Provinsi "Pelopor" di dalam implementasi spirit Perhutanan Sosial di Indonesia dan Sumatera Barat adalah "Rumahnya Perhutanan Sosial". 

Dalam Rapat Evaluasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia di Hotel Santika Bukittinggi, Selasa (12/7/2022) Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Strengthening of Social Forestry (SSF) atau Proyek Penguatan Perhutanan Sosial mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan di Sumbar.

"Hutan mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat, untuk itu Lestarika Hutan Masyarakat akan Sejahtera," kata Gubernur Sumbar.

Persoalan kehutanan adalah persoalan bersama yang tentu akan memberikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan dalam pertemuan ini akan meningkatkan sinergitas, khususnya bagi seluruh pemangku kepentingan dibidang kehutanan. 

"Untuk itu perlu kesepahaman dan gerak bersama dalam mengatasi persoalan kehutanan untuk wilayah Sumbar," ucapnya.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan fasilitasi untuk pengembangan aneka usaha produk hasil hutan pada Perhutanan Sosial dari berbagai pihak . 

"Sebanyak 82 persen desa atau nagari di Sumbar berada di dalam atau sekitar hutan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan angka kemiskinan cukup tinggi. Kita berharap Proyek ini mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan di Sumbar," harapnya.

Bapak Gubernur berpesan agar Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didorong untuk mengembangkan usaha yang produktif sehingga bisa bermanfaat bukan hanya manfaat ekologi tapi juga bermanfaat secara ekonomi dan sosial budaya.

Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di dalam kawasan hutan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu seperti rotan, gaharu, manau, jengkol, petai serta pemanfaatan jasa lingkungan tanpa harus menebang pohon, ekowisata dan pemanfaatan air . 

"Bahkan saya sempat ke Nagari Galugua, airnya sangat bersih sayang kalau tidak dimanfaatkan," tukasnya.

Apalagi Nagari Galugua tersebut terdapat banyak sungai-sungai dan hutan yang bisa dimanfaatkan warga setempat. Dengan begitu bisa meminimalisir praktik pengelolaan yang tidak baik yang mengakibatkan kerusakan hutan sehingga bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan bahkan jika terjadi dalam waktu lama bisa mempengaruhi perubahan iklim.

"Proyek SSF sangat tepat dan bisa berfungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial," ujarnya.

Komunikasi dan kolaborasi aktif sangat diperlukan antar pihak agar tujuan penyelenggaraan proyek SSF ini tercapai dan berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Dr. Ir . Bambang Supriyanto MSc menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh mitra proyek di keempat wilayah provinsi fokus SSF yang telah memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek di lapangan. 

Dirjen PSKL mengungkapkan bahwa pemilihan Sumbar sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF kali ini adalah juga terkait Provinsi Sumbar telah menyediakan kawasan hutannya untuk memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial. 

"Contohnya Kabupaten Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development / IAD) yaitu di wilayah Kecamatan Harau," ungkap Bambang.

Menurut Bambang Supriyanto dalam pengujian keberhasilan program ini dinilai dari tiga pilar, yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Sebelum perhutanan sosial, Indonesia telah melalui dua fase pengelolaan hutan. 

Pertama, timber extraction yang diterapkan pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Kedua, timber management yang memberikan akses pengelolaan hanya pada perusahaan tertentu. 

"Hutan merupakan sumber penghidupan masyarakat, jangan menjadi penonton pengusaha ilegal merambah hutan. Ini menimbulkan ketimpangan sosial dan sering berujung pada konflik," jelasnya.

Indonesia memiliki hutan seluas 120,7 juta Ha dan sebanyak 10,2 juta penduduk disekitarnya hidup dalam kemiskinan. Jumlah tersebut setara dengan 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia. Rasanya tidak adil jika mereka yang tinggal disekitar sumberdaya alam, hidup dalam keterbatasan. 

"Masalah-masalah inilah yang melatarbelakangi program perhutanan sosial. Pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan," sebutnya lagi. (nov)