 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah |
PADANG, murainews.com -- Koordinasi dan Sosialisasi ini merupakan momentum yang sangat penting untuk perkembangan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun secara Nasional.
Pendataan penduduk diharapkan dapat satu data di Indonesia penggunaan digitalisasi yang menjadi harapan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Stunting Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Barat di Hotel The ZHM Premiere Padang, Senin (18/7/2022).
Selain pendataan penduduk secara digitalisasi, Mahyeldi minta pencatatan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian, karena sangat berguna untuk verifikasi dan validasi data stunting, dan data terkait Pileg/Pilpres Tahun 2014 dan 2019 dan 2024 yang akan datang serta serta pelayanan publik lainnya.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi melaunching aplikasi "Identitas Digital" langsung melalui Handphone nya dan diikuti seluruh peserta Rakor.
Terkait dengan Akses Data Kependudukan, pada kesempatan ini kita juga akan menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari sebagai mitra kerja Dukcapil dalam hal pencapaian target Kartu Identitas Anak.
Sampai saat ini masih ada sebahagian penduduk stunting yang belum mengurus dokumen kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, sehingga penduduk stunting ini belum memiliki NIK.
"Ini yang menjadi perhatian kita. Perlu dilakukan pendataan penduduk stunting by name by address dari Dinas Kesehatan. Untuk itu segera lakukan penyempurnaan khususnya untuk data NIK penduduk stunting," pintanya.
Jumlah Data Penduduk Stunting Provinsi Sumatera Barat yang akan diverifikasi dan validasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota per Februari 2022 adalah sebanyak 35.870 jiwa.
"Kita berharap dilaksanakannya kegiatan verifikasi dan validasi data penduduk stunting ini, semua data balita yang diidentifikasi, baik yang masuk dalam kategori stunting atau yang tidak, harus sudah mempunyai NIK sampai akhir pelaksanaan kegiatan ini," harapnya.
Sebagai penutup Gubernur mengajak, Ayo tetap dukung dan sukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota masing-masing, karena dengan GISA kita tingkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan, menuju pemerintah yang efektif dan efisien serta memiliki daya saing.
Kepala Disdukcapil Sumbar Besri Rahmad mengatakan layanan adminduk secara online ini melalui "Identitas Digital". Pelayanan tersebut merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik.
"Dengan adanya Identitas Digital dapat mempermudah dan mempercepat pengurusan akta kependudukan," kata Besri.
Kini masyarakat tidak perlu kerepotan apalagi kebingungan lagi apabila KK atau Akta Kelahiran dalam pengurusan kependudukan. Data kependudukan merupakan informasi yang sangat berharga.
"Data kependudukan ini penting, karena diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan perekonomian, seperti pemberian bantuan bagi masyarakat tentunya harus tepat sasaran," sebutnya.
Ia juga berpesan, melalui Rakor ini dapat diketahui pencapaian serta hambatan dalam kegiatan. Perencanaan Program Administrasi Kependudukan harus berjalan dengan baik, apabila ada kendala segera cari solusinya.
"Kita harus terus bersinergi dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Jambi, pesannya.
Hadir dalam acara Rakor tersebut, Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad, Kepala OJK Sumbar Yusri, Asisten III bidang Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Andri Yulika, Kepala Dinas Kesehatan se Sumbar dan Kepala Dinas Dukcapil se Sumbar. (nov)
www.murainews.com