Gerak Cepat, Gubernur Sumbar Larang Jual Beli Ternak Berasal Dari Wilayah Terpapar PMK - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG -- Pemerintah Sumatera Barat bergerak cepat menyusul terjadinya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melarang melakukan kegiatan jual beli ternak (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan produk hasil peternakan yang berasal dari wilayah yang terpapar maupun diduga sudah mengalami kasus PMK.

Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah menerima dua laporan kasus suspek PMK yang berasal dari Palangki, Kabupaten Sijunjung hingga hingga 11 Mei 2022. 

"Semua ternak yang menderita PMK telah mendapat tindakan medis berupa isolasi dan pengobatan simptomatik," kata Mahyeldi, (14/5/2022).

Adanya kasus PMK tersebut Gubernur Sumbar langsung berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku dan mengeluarkan Surat Edaran No: 559/ED/GSB 2022 pada Kamis, (12/5).


Melalui Surat Edaran itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk gugus tugas penanganan wabah PMK, disertai optimalisai peran pejabat otoritas veterniter dan dokter hewan lewat unit respon cepat pengendalian penyakit mulut dan kuku.

"Untuk antisipasi dan pengendalian ancaman PMK, akan diberlakukan pembatasan lalulintas serta tindakan karantina ketat pada ternak maupun produk peternakan yang berasal dari luar daerah dan daerah Sumbar yang terdampak," jelas Gubernur.

Pemprov Sumbar menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di pasar ternak, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli daging di kios/tempat penjualan daging yang telah ditetapkan bebas PMK.

"Kita akan menyiapkan penyediaan daging yang aman bagi masyarakat dengan proses pemotongan di RPH higiene dan sanitasi. Masyarakat bisa membeli daging pada kios/tempat yang telah diberi tanda khusus yang produknya berasal dari RPH yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pihaknya menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak. Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan dengan PMK. (nov)

Gerak Cepat, Gubernur Sumbar Larang Jual Beli Ternak Berasal Dari Wilayah Terpapar PMK

Saturday, May 14, 2022 : 2:05:00 PM


PADANG -- Pemerintah Sumatera Barat bergerak cepat menyusul terjadinya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melarang melakukan kegiatan jual beli ternak (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan produk hasil peternakan yang berasal dari wilayah yang terpapar maupun diduga sudah mengalami kasus PMK.

Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah menerima dua laporan kasus suspek PMK yang berasal dari Palangki, Kabupaten Sijunjung hingga hingga 11 Mei 2022. 

"Semua ternak yang menderita PMK telah mendapat tindakan medis berupa isolasi dan pengobatan simptomatik," kata Mahyeldi, (14/5/2022).

Adanya kasus PMK tersebut Gubernur Sumbar langsung berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku dan mengeluarkan Surat Edaran No: 559/ED/GSB 2022 pada Kamis, (12/5).


Melalui Surat Edaran itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk gugus tugas penanganan wabah PMK, disertai optimalisai peran pejabat otoritas veterniter dan dokter hewan lewat unit respon cepat pengendalian penyakit mulut dan kuku.

"Untuk antisipasi dan pengendalian ancaman PMK, akan diberlakukan pembatasan lalulintas serta tindakan karantina ketat pada ternak maupun produk peternakan yang berasal dari luar daerah dan daerah Sumbar yang terdampak," jelas Gubernur.

Pemprov Sumbar menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di pasar ternak, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli daging di kios/tempat penjualan daging yang telah ditetapkan bebas PMK.

"Kita akan menyiapkan penyediaan daging yang aman bagi masyarakat dengan proses pemotongan di RPH higiene dan sanitasi. Masyarakat bisa membeli daging pada kios/tempat yang telah diberi tanda khusus yang produknya berasal dari RPH yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pihaknya menyiapkan strategi dan rencana penutupan jalur pengeluaran ternak dan pasar ternak. Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan dengan PMK. (nov)