Jokowi Minta OJK Jangan Kendor, Kita Harus Berani - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Presiden RI Joko Widodo


PADANG, murainews.com -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan jangan sampai melemah.

"Saat pandemi COVID-19 ini, semangat kita jangan sampai kendor. Dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural sangat penting," ungkap Jokowi.

Hal ini disampaikan Presiden RI saat membuka acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/1/2022) diikuti oleh para Gubernur, Ketua OJK se Indonesia.

"Di masa sulit kita tidak boleh lengah, apabila pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat, ini tidak boleh terjadi lagi," kata Presiden.

Untuk itu Presiden RI berharap dukungan dari industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan menyukseskan agenda reformasi struktural.

"Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan betul-betul menimbulkan luka yang dalam pada sektor-sektor tertentu, termasuk masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya.

Presiden menyampaikan pemerintah masih akan terus memacu pembangunan infrastruktur dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur, dan industri, hilirisasi mineral, serta meningkatkan ekspor barang-barang olahan.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan larangan ekspor barang tambang mentah, seperti nikel, bauksit, tembaga ,timah, dan emas.

"Sementara kita tidak diekspor dalam raw material. Kita harus berani!," tegas Presiden.

Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken oleh menteri saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan ini harus diambil karena bauran energi harus secepatnya dilakukan, baik melalui energi baru terbarukan (EBT), baik hidropower, angin, arus bawah laut, dan geothermal.

"Semua harus dikembangkan lagi sehingga tidak hanya ketergantungan pada batu bara. Indonesia punya potensi besar," ungkapnya.

Dikatakan pula bahwa pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus akan terus ditambah dan ditingkatkan. Hal tersebut diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru guna peningkatan ekspor manufaktur dan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut Presiden Jokowi, diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, detail, efektif dan penuh kehati-hatian agar strategi itu tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang juga sedang dilakukan pemerintah.

"Karena itu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19 khususnya terhadap sektor perekonomian dan keuangan serta membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan," ulasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa sektor ekonomi dan keuangan terus dilakukan dalam proses pemulihan setelah diterpa pandemi COVID-19 dalam kurun dua tahun terakhir.

Wimboh menyampaikan bahwa dari sektor perbankan, indeks stabilitas keuangan cukup terkendali, diiringi dengan profil risiko perbankan tetap terjaga.

"Kredit sudah bertumbuh 5,2 persen secara tahunan (yoy) dengan NPL yang terkendali pada level 3 persen dan cenderung turun dari tahun lalu, di mana tahun lalu mencapai 3,06 persen," ucapnya.

Bahkan OJK terus meminta kepada perbankan untuk lebih cepat membentuk pencadangan, sehingga ketika kondisi normal tidak terjadi cliff effect.

Lebih lanjut, Wimboh mengatakan bahwa rasio permodalan (car adequacy ratio/CAR) berada di level 25,67 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) juga terus bertumbuh 12,21 persen secara tahunan (yoy). (nov)

Jokowi Minta OJK Jangan Kendor, Kita Harus Berani

Thursday, January 20, 2022 : 3:10:00 PM
Presiden RI Joko Widodo


PADANG, murainews.com -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan jangan sampai melemah.

"Saat pandemi COVID-19 ini, semangat kita jangan sampai kendor. Dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural sangat penting," ungkap Jokowi.

Hal ini disampaikan Presiden RI saat membuka acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/1/2022) diikuti oleh para Gubernur, Ketua OJK se Indonesia.

"Di masa sulit kita tidak boleh lengah, apabila pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat, ini tidak boleh terjadi lagi," kata Presiden.

Untuk itu Presiden RI berharap dukungan dari industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan menyukseskan agenda reformasi struktural.

"Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan betul-betul menimbulkan luka yang dalam pada sektor-sektor tertentu, termasuk masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya.

Presiden menyampaikan pemerintah masih akan terus memacu pembangunan infrastruktur dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur, dan industri, hilirisasi mineral, serta meningkatkan ekspor barang-barang olahan.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan larangan ekspor barang tambang mentah, seperti nikel, bauksit, tembaga ,timah, dan emas.

"Sementara kita tidak diekspor dalam raw material. Kita harus berani!," tegas Presiden.

Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken oleh menteri saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan ini harus diambil karena bauran energi harus secepatnya dilakukan, baik melalui energi baru terbarukan (EBT), baik hidropower, angin, arus bawah laut, dan geothermal.

"Semua harus dikembangkan lagi sehingga tidak hanya ketergantungan pada batu bara. Indonesia punya potensi besar," ungkapnya.

Dikatakan pula bahwa pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus akan terus ditambah dan ditingkatkan. Hal tersebut diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru guna peningkatan ekspor manufaktur dan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut Presiden Jokowi, diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, detail, efektif dan penuh kehati-hatian agar strategi itu tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang juga sedang dilakukan pemerintah.

"Karena itu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19 khususnya terhadap sektor perekonomian dan keuangan serta membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan," ulasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa sektor ekonomi dan keuangan terus dilakukan dalam proses pemulihan setelah diterpa pandemi COVID-19 dalam kurun dua tahun terakhir.

Wimboh menyampaikan bahwa dari sektor perbankan, indeks stabilitas keuangan cukup terkendali, diiringi dengan profil risiko perbankan tetap terjaga.

"Kredit sudah bertumbuh 5,2 persen secara tahunan (yoy) dengan NPL yang terkendali pada level 3 persen dan cenderung turun dari tahun lalu, di mana tahun lalu mencapai 3,06 persen," ucapnya.

Bahkan OJK terus meminta kepada perbankan untuk lebih cepat membentuk pencadangan, sehingga ketika kondisi normal tidak terjadi cliff effect.

Lebih lanjut, Wimboh mengatakan bahwa rasio permodalan (car adequacy ratio/CAR) berada di level 25,67 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) juga terus bertumbuh 12,21 persen secara tahunan (yoy). (nov)