 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi sedang bahas perkembangan pertanian dengan Kadis TPHP Sumbar Syafrizal di Hotel Grand Zuri Padang. (foto : nov) |
PADANG, murainews.com -- Sebagai orang Sumatera Barat kita patut bersyukur karena memiliki daerah yang memiliki permukaan wilayah bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, pegunungan bukit barisan yang membentang dari utara hingga selatan.
Kawasan bukit dan pegunungan menjadikan Sumatera Barat memiliki kawasan hutan lindung yang cukup luas yang mencapai 50,04 persen pertanian dan sisanya 49,96 persen dari luas wilayahnya untuk kegiatan budidaya.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumbar tahun 2021 di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (2/9/2021).
"Untuk itu pemprov Sumbar fokus pada pertanian dengan menyiapkan benih benih bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan), upaya minimalisasi kerugian usaha tani terutama kegagalan," sebut Mahyeldi.
Untuk menggerakkan program unggulan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal mulai dari jajaran sampai ke tingkat lapangan, pemanfaatan sumberdaya alam, penerapan teknologi dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
Gubernur berharap peran penyuluh pertanian bisa mengawal dan mendampingi serta mengoperasionalkan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan sebagai garda terdepan dalam membangun manusia pertanian.
"Penyuluh pertanian harus mampu mendorong peningkatan produktivitas yang cukup tajam sehingga sumbar bisa sebagai swasembada pangan di Indonesia," tuturnya.
Kondisi nyata keberadaan Penyuluh Pertanian saat ini masih belum sesuai utuh dimana satu Nagari/ Desa/ Kelurahan dibutuhkan satu penyuluh pertanian, sehingga ada beberapa kabupaten satu orang merangkap 2-3 nagari, akibatnya dirasakan tugasnya sangat berat.
"Kita memang kekurangan penyuluhan pertanian. Kuncinya adalah pemberdayaan penyuluh dan petani hingga tingkat paling bawah harus dilakukan," imbuhnya.
Selain itu, Gubernur minta petani harus menggunakan bibit dan pupuk bersertifikat. Ia menjelaskan sertifikasi benih bertujuan untuk kemaslahatan petani. Proses tersebut adalah pengujian dan penegasan bahwa benih yang disebar kepada masyarakat memang layak dan terjamin kualitasnya
"Kami sering mendapat keluhan petani merugi karena benih yang ditanam ternyata palsu atau tidak menghasilkan produksi seperti yang dipromosikan. Ini masih sering terjadi. Kasihan petani, mereka telah mengeluarkan banyak modal dan tenaga buat bertani, harus kita lindungi," jelasnya.
Benih yang tidak tersertifikasi sangat rentan terhadap pemalsuan. Pemerintah tidak ingin petani menanggung risiko kerugian mereka akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan bagi petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.
Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar Syafrizal menyampaikan, dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian mulai dari desa/ kelurahan/ nagari yang berjumlah 1.159, BPP 165, Kabupaten/kota dan provinsi 1.994 orang, sehingga kekurangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang.
Untuk memenuhi kekurangan tersebut Dinas TPHP telah mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB, untuk menyiapkan formasi untuk penerimaan penyuluhan pertanian.
"Mengingat kekurangan penyuluh pertanian tersebut, perlu kita dioptimalkan pemanfaatan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan sarana, prasarana, dan pembiayaannya," ungkapnya. (nov)
www.murainews.com