BATUSANGKAR, murainews.com -- Untuk menghindari resiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sumbar menggelar Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Emersia, Kab. Tanah Datar, Selasa (24/8/2021).
Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, bagian Administrasi Pembangunan merupakan bagian yang paling beresiko pelaksanaan pembangunan Sumbar, salah satunya berawal dari proses pengadaan barang dan jasa. Apabila Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ini berjalan dengan baik, maka Insya Allah pembangunan Sumbar juga akan berjalan dengan baik pula.
Sebaliknya apabila proses PBJ tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti terjadi keterlambatan, atau ada unsur KKN, ataupun hal-hal lainnya, maka saya yakin pembangunan Sumbar akan menjadi terlambat pula. Bahkan lebih dari itu pembangunan Sumbar akan bermasalah dan pada akhirnya menimbulkan kerugian masyarakat luas.
Wagub Sumbar mengatakan, berdasarkan laporan dari PBJ Sumbar, pengadaan melalui paket Tender/Seleksi setidaknya berjumlah 590 paket lebih. Nilai dari paket tender ini mencapai Rp 1 triliun lebih atau 14 persen dari total APBD Sumbar. Belum lagi pengadaan-pengadaan di OPD yang dilakukan secara swakelola dan pengadaan langsung, ditambah dengan pengadaan yang dilakukan oleh Kabupaten / Kota se Sumbar.
"Tentunya kita berharap kesemuanya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. Harus kita akui bahwa Sumbar saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap APBD Pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Oleh karenanya proses PBJ perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah," kata Audy.
Oleh sebab itu, Audy berharap proses pengadaan dilakukan pemerintah harus disegerakan.
"Tidak ada alasan untuk ditunda, semakin cepat proses selsainya, maka roda perekonomian masyarakat berputar," tegasnya.
Kemudian semakin banyak UMKM / produk lokal yang digunakan, diharapkan akan semakin besar pula peluang serapan anggaran oleh masyarakat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa diharapkan bergerak cepat dan merata.
"Namun demikian, kami berharap agar ekonomi masyarakat Sumbar bisa tumbuh secara maksimal, maka pengusaha- pengusaha lokal diharapkan untuk mampu bersaing meraih paket-paket pengadaan yang diadakan oleh pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota," ungkapnya.
Untuk ini tentu diperlukan profesionalitas dan kompetensi dari pengusaha-pengusaha local, perlu upaya pembinaan kepada mereka sehingga profesionalisme mereka dapat ditingkatkan.
Selanjutnya Wagub Audy menyampaikan, saat ini Pemprov Sumbar telah mulai membangun Sistem Pengadaan melalui E-Katalog Lokal dan e-Marketplace.
"Untuk e-katalog lokal kita sudah mendapatkan persetujuan dari LKPP guna menayangkan produk lokal kita," ucapnya.
Tahap pertama dalam minggu ini akan tayang produk Alsintan (Alat Mesin Pertanian). Kedepannya saya harapkan Biro PBJ bisa mengisi lebih banyak produk yang bisa ditayangkan dalam e-katalog lokal ini.
Untuk e-marketplace kita sudah melakukan kerjasama dengan satu platform MBiz market, dan mudah-mudahan segera di ikuti dengan bagaimana melibatkan UMKM sebanyak- banyaknya masuk atau tergabung ke dalam e-marketplace.
"Kita juga berharap akan ada marketplace lokal yang juga ikut mengisi ruang pasar digital di Sumbar," tuturnya.
Terkait dengan hal itu, Wagub Sumbar menghimbau kepada semua Kab / Kota agar bisa bersama-sama memajukan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan layanan e-katalog lokal ataupun e-marketplace.
Tidak hanya dalam berbelanja, kami juga berharap Kab / Kota juga ikut mengisi atau mendorong produk-produk lokal masing-masing daerah ataupun UMKM di wilayah Kab / Kota untuk masuk atau bergabung kedalam layanan e-katalog lokal ataupun e-marketplace yang sudah di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi. (nov)
www.murainews.com