Menteri PDTT : Kemiskinan Ekstrem Dientaskan Paling Lambat 2024 - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
.


PDG PARIAMAN, murainews.com -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah menyambangi Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Jum'at (27/8/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu meninjau salah satu potensi desa setempat berupa Kawasan Wisata Embung Ambio Tarantang Panjang, Nagari Toboh Gadang Timur. Pemanfaat embung digunakan sumber pengairan, tidak hanya itu bisa juga berfungsi sebagai objek wisata.

"Kunci pemulihan percepatan perekonomian Nasional level desa, ya mulai dari desa. Itu makanya kita fokus desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kalau di Sumbar Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)," katanya dalam sambutan. 

Lanjut Gus Menteri mengatakan, saat ini pemerintah melakukan penurunan kemiskinan ekstrem, memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka nol persen pada 2024.

"Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke nol persen," ucapnya.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat, sesuai by name by adrees. 

"Makanya, kita minta kepada daerah bisa betul-betul mendata, sehingga bantuan sosial ini, tepat sasaran orang yang berhak," terangnya.

Gus Menteri menjelaskan, Prinsip dari penurunan angka kemiskinan ada dua hal, yaitu, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.

Dengan BPJS Kesehatan masyarakat miskin tidak perlu memikirkan pengeluaran untuk kesehatan sementara pendidikan akan juga sudah dijamin oleh Kartu Indonesia Pintar.

Langkah kedua adalah peningkatan pendapatan. Dengan sedikit pengeluaran dan meningkatkan pendapatan akan mengentaskan kemiskinan pada satu termen.

Peningkatan pendapatan itu dilakukan dengan mendorong perekonomian di desa melalui berbagai program seperti Desa Wisata maupun BUMDes.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam kesempatan tersebut mengatakan program yang dilaksanakan Kementerian Desa PDTT untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat nagari/desa itu sangat sejalan dengan struktur kemasyarakatan dan pemerintahan di Sumbar.

Ia menyebut di Sumbar potensi terbesar itu memang berada di nagari. Kekuatan ikatan antar masyarakat di ranah dan di rantau paling kuat di nagari.

"Karena itu selalu kita sampaikan jika ingin membangun Sumbar, harus dimulai dari nagari," ujarnya.

Mahyeldi juga katakan berbagai program telah menyentuh nagari seperti Dana Desa. Meski secara nasional pencairan program itu sudah masuk 10 besar, namun masih ada beberapa daerah yang kurang maksimal.

"Pemprov Sumbar dalam memajukan nagari selalu mendorong  percepatan pemanfaatan Dana Desa ini," katanya.

Gubernur berharap Kementerian Desa PDTT bisa menurunkan program unggulan ke daerah ini guna memajukan pembangunan nagari-nagari di Sumbar. (nov)

Menteri PDTT : Kemiskinan Ekstrem Dientaskan Paling Lambat 2024

Friday, August 27, 2021 : 3:51:00 PM
.


PDG PARIAMAN, murainews.com -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah menyambangi Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Jum'at (27/8/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu meninjau salah satu potensi desa setempat berupa Kawasan Wisata Embung Ambio Tarantang Panjang, Nagari Toboh Gadang Timur. Pemanfaat embung digunakan sumber pengairan, tidak hanya itu bisa juga berfungsi sebagai objek wisata.

"Kunci pemulihan percepatan perekonomian Nasional level desa, ya mulai dari desa. Itu makanya kita fokus desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kalau di Sumbar Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)," katanya dalam sambutan. 

Lanjut Gus Menteri mengatakan, saat ini pemerintah melakukan penurunan kemiskinan ekstrem, memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka nol persen pada 2024.

"Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke nol persen," ucapnya.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat, sesuai by name by adrees. 

"Makanya, kita minta kepada daerah bisa betul-betul mendata, sehingga bantuan sosial ini, tepat sasaran orang yang berhak," terangnya.

Gus Menteri menjelaskan, Prinsip dari penurunan angka kemiskinan ada dua hal, yaitu, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.

Dengan BPJS Kesehatan masyarakat miskin tidak perlu memikirkan pengeluaran untuk kesehatan sementara pendidikan akan juga sudah dijamin oleh Kartu Indonesia Pintar.

Langkah kedua adalah peningkatan pendapatan. Dengan sedikit pengeluaran dan meningkatkan pendapatan akan mengentaskan kemiskinan pada satu termen.

Peningkatan pendapatan itu dilakukan dengan mendorong perekonomian di desa melalui berbagai program seperti Desa Wisata maupun BUMDes.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam kesempatan tersebut mengatakan program yang dilaksanakan Kementerian Desa PDTT untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat nagari/desa itu sangat sejalan dengan struktur kemasyarakatan dan pemerintahan di Sumbar.

Ia menyebut di Sumbar potensi terbesar itu memang berada di nagari. Kekuatan ikatan antar masyarakat di ranah dan di rantau paling kuat di nagari.

"Karena itu selalu kita sampaikan jika ingin membangun Sumbar, harus dimulai dari nagari," ujarnya.

Mahyeldi juga katakan berbagai program telah menyentuh nagari seperti Dana Desa. Meski secara nasional pencairan program itu sudah masuk 10 besar, namun masih ada beberapa daerah yang kurang maksimal.

"Pemprov Sumbar dalam memajukan nagari selalu mendorong  percepatan pemanfaatan Dana Desa ini," katanya.

Gubernur berharap Kementerian Desa PDTT bisa menurunkan program unggulan ke daerah ini guna memajukan pembangunan nagari-nagari di Sumbar. (nov)