Berharap PPKM Darurat Tak Diperpanjang, Gubernur Mahyeldi Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes Covid-19 - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Saat ini daerah masih dalam tahap melakukan evaluasi.

Hal ini disampaikannya usai melakukan zoom meeting Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dan Forkopimda se-Indonesia, terkait Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Micro di Perketat Dan Micro Darurat di Istana Gubernur, Sabtu (17/7/2021).

"Sementara, untuk Sumbar belum ada keputusan untuk perpanjangan PPKM Darurat. Namun masyarakat tetap patuhi prokes dan ikuti vaksinasi," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian. Di antaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Diketahui, tiga daerah yang melaksanakan PPKM yang sama dengan Jawa - Bali ini di Provinsi Sumbar masing-masing, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

Mahyeldi menyebutkan Tim Satgas masih melakukan evaluasi atas PPKM yang sudah berlaku sejak sepekan terakhir itu.

Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian atau assessment diantaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dengan penambahan jumlah tempat tidur  diharapkan persentase tingkat keterisian tempat tidur atau BOR bisa diturunkan. Saat ini secara umum BOR di Sumbar adalah 67 persen.

"Kita berharap dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini tingkat assessment Sumbar bisa diturunkan dari level 4 sehingga tidak perlu kebijakan PPKM darurat," ucapnya.

Selain BOR, Sumbar juga sedang berupaya untuk menjaga ketersediaan stok oksigen untuk memasok kebutuhan rumah sakit di daerah itu. Gubernur Riau, Syamsuar memberi bantuan berupa oksigen sebanyak 30 ton yang merupakan CSR dari PT. Indah Kiat.

Bantuan tersebut menambah jumlah stok oksigen di Sumbar sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Rumah Sakit yang melayani pasien covid-19.

"Nanti Dinas Kesehatan Provinsi yang mengatur alokasi oksigen untuk Rumah Sakit yang membutuhkan," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyinggung tentang rumah sakit di kota Bukittinggi yang belum maksimal melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Dia menyebutkan berdasarkan data BOR Rumah Sakit di Bukittinggi sudah mencapai 75 persen, sementara konversi tempat tidur baru sekitar 15 persen dari target maksimal 40 persen.

Ia mendorong agar konversi tempat tidur untuk pasien covid-19 itu bisa ditingkatkan sehingga persentase BOR bisa diturunkan. (nov)

Berharap PPKM Darurat Tak Diperpanjang, Gubernur Mahyeldi Minta Masyarakat Tetap Patuhi Prokes Covid-19

Saturday, July 17, 2021 : 4:30:00 PM


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Saat ini daerah masih dalam tahap melakukan evaluasi.

Hal ini disampaikannya usai melakukan zoom meeting Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dan Forkopimda se-Indonesia, terkait Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Micro di Perketat Dan Micro Darurat di Istana Gubernur, Sabtu (17/7/2021).

"Sementara, untuk Sumbar belum ada keputusan untuk perpanjangan PPKM Darurat. Namun masyarakat tetap patuhi prokes dan ikuti vaksinasi," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian. Di antaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Diketahui, tiga daerah yang melaksanakan PPKM yang sama dengan Jawa - Bali ini di Provinsi Sumbar masing-masing, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini, Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

Mahyeldi menyebutkan Tim Satgas masih melakukan evaluasi atas PPKM yang sudah berlaku sejak sepekan terakhir itu.

Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah kota yang terkena kebijakan PPKM darurat di Sumbar telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki indikator penilaian atau assessment diantaranya menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dengan penambahan jumlah tempat tidur  diharapkan persentase tingkat keterisian tempat tidur atau BOR bisa diturunkan. Saat ini secara umum BOR di Sumbar adalah 67 persen.

"Kita berharap dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini tingkat assessment Sumbar bisa diturunkan dari level 4 sehingga tidak perlu kebijakan PPKM darurat," ucapnya.

Selain BOR, Sumbar juga sedang berupaya untuk menjaga ketersediaan stok oksigen untuk memasok kebutuhan rumah sakit di daerah itu. Gubernur Riau, Syamsuar memberi bantuan berupa oksigen sebanyak 30 ton yang merupakan CSR dari PT. Indah Kiat.

Bantuan tersebut menambah jumlah stok oksigen di Sumbar sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Rumah Sakit yang melayani pasien covid-19.

"Nanti Dinas Kesehatan Provinsi yang mengatur alokasi oksigen untuk Rumah Sakit yang membutuhkan," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyinggung tentang rumah sakit di kota Bukittinggi yang belum maksimal melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Dia menyebutkan berdasarkan data BOR Rumah Sakit di Bukittinggi sudah mencapai 75 persen, sementara konversi tempat tidur baru sekitar 15 persen dari target maksimal 40 persen.

Ia mendorong agar konversi tempat tidur untuk pasien covid-19 itu bisa ditingkatkan sehingga persentase BOR bisa diturunkan. (nov)