Larangan Mudik Lebaran, Satpol PP Sumbar Jaga Ketat Perbatasan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Kasatpol PP Sumbar Dedy Diantolani, S.Sos. MM


PADANG, murainews.com -- Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Larangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dedy Diantolani, S.Sos. MM memastikan pihaknya mengawasi ketat masyarakat yang tetap nekat mudik, dengan melakukan penyekatan 9 (sembilan) Posko pembatasan yang berada di 7 (tujuh) Kabupaten se Sumbar dan 1 (satu) Posko Bandara Internasional Minangkabau.

"Kita akan melakukan pengawasan super ketat di sembilan posko perbatasan darat yang berada di tujuh Kabupaten se Sumbar serta satu Bandara. Itu adalah titik mobilisasi utama yang harus kita lakukan penyekatan," kata Dedy di Istana Gubernuran, Sabtu (8/5/2021).

Larangan mudik diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan Covid-19. Mengingat kasus terkonfirmasi positif di beberapa daerah sampai saat ini masih cukup tinggi.

Dedy menyebut, penyekatan diprioritaskan pada perbatasan antar provinsi, agar tidak ada masyarakat yang mudik dari Provinsi lain. Begitu juga sebaliknya. Jika ditemukan masyarakat nekat mudik akan dilakukan perintah putar balik kecuali bagi orang-orang yang dikecualikan sesuai Permenhub No.13 Tahun 2021.

"Satpol PP Sumbar ditunjuk sebagai koordinator yang dibantu Dinas Perhubungan sebagai pengawasan orang masuk dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan serta pihak-pihak terkait lainnya di setiap perbatasan," ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap posko akan diawasi oleh Satpol PP, Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, setiap instansi sebanyak dua orang personil yang bergantian setiap shifnya. Selain itu pihak Polda Sumbar juga menerjunkan beberapa personil Brimob di sejumlah titik membantu membackup.

Tak hanya penyekatan, Dedy Diantolani memastikan pihaknya akan memantau jalur tikus yang membawa pemudik. Apabila kedapatan masuk Sumbar, maka akan diberikan sanksi, disuruh putar balik.  (nov)

Larangan Mudik Lebaran, Satpol PP Sumbar Jaga Ketat Perbatasan

Saturday, May 8, 2021 : 9:46:00 PM
Kasatpol PP Sumbar Dedy Diantolani, S.Sos. MM


PADANG, murainews.com -- Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Larangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dedy Diantolani, S.Sos. MM memastikan pihaknya mengawasi ketat masyarakat yang tetap nekat mudik, dengan melakukan penyekatan 9 (sembilan) Posko pembatasan yang berada di 7 (tujuh) Kabupaten se Sumbar dan 1 (satu) Posko Bandara Internasional Minangkabau.

"Kita akan melakukan pengawasan super ketat di sembilan posko perbatasan darat yang berada di tujuh Kabupaten se Sumbar serta satu Bandara. Itu adalah titik mobilisasi utama yang harus kita lakukan penyekatan," kata Dedy di Istana Gubernuran, Sabtu (8/5/2021).

Larangan mudik diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan Covid-19. Mengingat kasus terkonfirmasi positif di beberapa daerah sampai saat ini masih cukup tinggi.

Dedy menyebut, penyekatan diprioritaskan pada perbatasan antar provinsi, agar tidak ada masyarakat yang mudik dari Provinsi lain. Begitu juga sebaliknya. Jika ditemukan masyarakat nekat mudik akan dilakukan perintah putar balik kecuali bagi orang-orang yang dikecualikan sesuai Permenhub No.13 Tahun 2021.

"Satpol PP Sumbar ditunjuk sebagai koordinator yang dibantu Dinas Perhubungan sebagai pengawasan orang masuk dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan serta pihak-pihak terkait lainnya di setiap perbatasan," ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap posko akan diawasi oleh Satpol PP, Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, setiap instansi sebanyak dua orang personil yang bergantian setiap shifnya. Selain itu pihak Polda Sumbar juga menerjunkan beberapa personil Brimob di sejumlah titik membantu membackup.

Tak hanya penyekatan, Dedy Diantolani memastikan pihaknya akan memantau jalur tikus yang membawa pemudik. Apabila kedapatan masuk Sumbar, maka akan diberikan sanksi, disuruh putar balik.  (nov)