Kasus Positif Bertambah, Gubernur Sumbar Himbau Bupati dan Walikota Gerak Cepat Tangani Covid-19 - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Forkopimda lakukan gerak cepat dalam menangani Covid-19 di Sumbar (foto : nov) 


PADANG, murainews.com -- Pasca sehari melonjaknya angka konfirmasi penderita Covid-19 di Sumatera Barat, yang mencapai 514 kasus. Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan gerak cepat dengan langsung menggelar rapat koordinasi melalui vidcon dengan seluruh bupati dan walikota dan instansi terkait lainnya, di Auditorium Gubernuran, Kamis (22/4/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/WB Kol. Inf. Arif Gajah Mada, Kejati Sumbar, serta pimpinan OPD terkait. Sementara secara virtual hadir diantaranya Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Bupati 50Kota dan Walikota Padang.

Gubernur dalam kesempatan ini menghimbau Pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya mengoptimalkan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang dinilai sudah semakin kendor.

"Tentu kita harus tingkatkan 3T ini, apalagi masih kurangnya tenaga tracing karena merangkap sebagai vaksinator. Solusinya adalah menambah tenaga tracing dengan melibatkan perangkat Babinsa dan babinkamtibmas, termasuk perangkat pemerintahan di bawah dalam melakukan pengawasan warga yang diisolasi di rumah. Termasuk Kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan," kata Mahyeldi.


Termasuk Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru ( AKB) dapat menjadi landasan aturan penegakan disiplin prokes, termasuk program dan kegiatan Kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan.

Mahyeldi juga menyampaikan, terkait vaksinasi, cakupan Sumbar masih rendah, khususnya vaksinasi tahap-II yang sasarannya lansia, dan petugas publik. Untuk itu agar kabupaten kota melakukan pengawasan dan tindakan meningkatkan cakupan vaksinasi dengan menetapkan data sasaran dengan terget perhari.

"Terkait vaksinasi, cakupan kita masih rendah, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak. Kabupaten kota diminta agar memastikan data sasaran yang prioritas, yakni lansia, tenaga pendidik dosen dan guru. Harus ada target perhari dan kabupaten kota juga harus menyiapkan sanksi," tegas Mahyeldi.


Lanjut Gubernur Mahyeldi tegaskan kepada Bupati dan Walikota hingga ke lingkup pemerintahan Nagari dan Kelurahan sebagai ujung tombak kepada masyarakat di daerah agar selalu mengingatkan masyarakatnya untuk selalu melakukan disiplin protokol kesehatan di masing-masing wilayah kerjanya. 

"Mari berkerja sama, saling mengingatkan dan mematuhi protokol kesehatan serta mengoptimalkan vaksinisasi, sehingga penularan Covid-19 bisa dicegah secara dini,” himbaunya.

Mahyeldi juga mengatakan penting meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan penerapan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi kepada perangkat-perangkat yang ada di RT/RW, Nagari, maupun kelurahan dimana meningkatkan penerapan Perda tersebut atau perbup/perwako yang ada di kabupaten itu sendiri Penegakan aturan ini lebih insentif dan lebih masif lagi.


Sekaitan dengan vaksinasi di Sumbar dalam tahap pertama sudah dilakukan semenjak tanggal 13 Januari 2021 Dimulai dari pencanangan di pusat dengan penyuntikan pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat provinsi dan tanggal 15 dilanjutkan oleh bupati/wali kota dan pejabat di 19 kabupaten/kota se- Sumbar.

"Sasaran pertama dilakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan sudah terlaksana dengan jumlah vaksin 66.800 orang. Kemudian sasaran kedua dengan sasaran lansia sebanyak 442.033 orang dan petugas publik sebanyak 400.034 orang," ujarnya. 

Vaksinasi tahap kedua ini direncanakan selesai bulan Juni tahun 2021 sampai 21 April 2021 data cakupan vaksinasi tahap kedua lansia dosis satu yaitu 2,15 persen, kemudian dosis dua 1,08 persen masih sangat rendah disebebkan masih banyak penolakan lansia untuk divaksin. Kemudian petugas publik 24,63 persen dosis satu dan duanya 13,32 persen jadi tahap kedua ini capaian vaksin kita sangat rendah.

Gubernur Sumbar untuk mengoptimalkan perlu secara bersama-sama, melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas di Kabupaten Kota serta untuk pelaksanaan vaksinasi ini segera melakukan membuat strategi di lapangan dengan cara yakni, mendata sasaran prioritas lansia dan guru dosen dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Walikota Padang, Hendri Septa juga akan mengambil beberapa langkah seperti menghentikan sementara kegiatan pesantren Ramadan khusus untuk masjid yang ada kasus konfirmasi saja. Sedangkan untuk kasus konfirmasi di Pesantren Ar Risalah, Jumat (23/4/2021) akan dilakukan swab kedua untuk memastikan hasil konfirmasi. 

"Untuk di Pesantren Ar-Risalah, siswa dan tenaga pendidik yang positif tidak kita pulangkan, melainkan kita isolasi di pesantren saja. Dan, Jumat besok kita swab kedua, mudah-mudahan kita berharap hasilnya menurun," harap Hendri. (nov)

Kasus Positif Bertambah, Gubernur Sumbar Himbau Bupati dan Walikota Gerak Cepat Tangani Covid-19

Thursday, April 22, 2021 : 10:47:00 PM
Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Forkopimda lakukan gerak cepat dalam menangani Covid-19 di Sumbar (foto : nov) 


PADANG, murainews.com -- Pasca sehari melonjaknya angka konfirmasi penderita Covid-19 di Sumatera Barat, yang mencapai 514 kasus. Gubernur Sumbar Mahyeldi melakukan gerak cepat dengan langsung menggelar rapat koordinasi melalui vidcon dengan seluruh bupati dan walikota dan instansi terkait lainnya, di Auditorium Gubernuran, Kamis (22/4/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/WB Kol. Inf. Arif Gajah Mada, Kejati Sumbar, serta pimpinan OPD terkait. Sementara secara virtual hadir diantaranya Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Bupati 50Kota dan Walikota Padang.

Gubernur dalam kesempatan ini menghimbau Pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya mengoptimalkan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang dinilai sudah semakin kendor.

"Tentu kita harus tingkatkan 3T ini, apalagi masih kurangnya tenaga tracing karena merangkap sebagai vaksinator. Solusinya adalah menambah tenaga tracing dengan melibatkan perangkat Babinsa dan babinkamtibmas, termasuk perangkat pemerintahan di bawah dalam melakukan pengawasan warga yang diisolasi di rumah. Termasuk Kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan," kata Mahyeldi.


Termasuk Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru ( AKB) dapat menjadi landasan aturan penegakan disiplin prokes, termasuk program dan kegiatan Kongsi Covid dan Nagari Tageh harus dioptimalkan.

Mahyeldi juga menyampaikan, terkait vaksinasi, cakupan Sumbar masih rendah, khususnya vaksinasi tahap-II yang sasarannya lansia, dan petugas publik. Untuk itu agar kabupaten kota melakukan pengawasan dan tindakan meningkatkan cakupan vaksinasi dengan menetapkan data sasaran dengan terget perhari.

"Terkait vaksinasi, cakupan kita masih rendah, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak. Kabupaten kota diminta agar memastikan data sasaran yang prioritas, yakni lansia, tenaga pendidik dosen dan guru. Harus ada target perhari dan kabupaten kota juga harus menyiapkan sanksi," tegas Mahyeldi.


Lanjut Gubernur Mahyeldi tegaskan kepada Bupati dan Walikota hingga ke lingkup pemerintahan Nagari dan Kelurahan sebagai ujung tombak kepada masyarakat di daerah agar selalu mengingatkan masyarakatnya untuk selalu melakukan disiplin protokol kesehatan di masing-masing wilayah kerjanya. 

"Mari berkerja sama, saling mengingatkan dan mematuhi protokol kesehatan serta mengoptimalkan vaksinisasi, sehingga penularan Covid-19 bisa dicegah secara dini,” himbaunya.

Mahyeldi juga mengatakan penting meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan penerapan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi kepada perangkat-perangkat yang ada di RT/RW, Nagari, maupun kelurahan dimana meningkatkan penerapan Perda tersebut atau perbup/perwako yang ada di kabupaten itu sendiri Penegakan aturan ini lebih insentif dan lebih masif lagi.


Sekaitan dengan vaksinasi di Sumbar dalam tahap pertama sudah dilakukan semenjak tanggal 13 Januari 2021 Dimulai dari pencanangan di pusat dengan penyuntikan pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat provinsi dan tanggal 15 dilanjutkan oleh bupati/wali kota dan pejabat di 19 kabupaten/kota se- Sumbar.

"Sasaran pertama dilakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan sudah terlaksana dengan jumlah vaksin 66.800 orang. Kemudian sasaran kedua dengan sasaran lansia sebanyak 442.033 orang dan petugas publik sebanyak 400.034 orang," ujarnya. 

Vaksinasi tahap kedua ini direncanakan selesai bulan Juni tahun 2021 sampai 21 April 2021 data cakupan vaksinasi tahap kedua lansia dosis satu yaitu 2,15 persen, kemudian dosis dua 1,08 persen masih sangat rendah disebebkan masih banyak penolakan lansia untuk divaksin. Kemudian petugas publik 24,63 persen dosis satu dan duanya 13,32 persen jadi tahap kedua ini capaian vaksin kita sangat rendah.

Gubernur Sumbar untuk mengoptimalkan perlu secara bersama-sama, melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas di Kabupaten Kota serta untuk pelaksanaan vaksinasi ini segera melakukan membuat strategi di lapangan dengan cara yakni, mendata sasaran prioritas lansia dan guru dosen dan tenaga pendidik.

Sementara itu, Walikota Padang, Hendri Septa juga akan mengambil beberapa langkah seperti menghentikan sementara kegiatan pesantren Ramadan khusus untuk masjid yang ada kasus konfirmasi saja. Sedangkan untuk kasus konfirmasi di Pesantren Ar Risalah, Jumat (23/4/2021) akan dilakukan swab kedua untuk memastikan hasil konfirmasi. 

"Untuk di Pesantren Ar-Risalah, siswa dan tenaga pendidik yang positif tidak kita pulangkan, melainkan kita isolasi di pesantren saja. Dan, Jumat besok kita swab kedua, mudah-mudahan kita berharap hasilnya menurun," harap Hendri. (nov)