Gubernur Mahyeldi Minta OPD Segera Tindak Lanjuti Kunjungan Wapres RI dan Beberapa Menteri Ke Sumbar - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Gubernur Mahyeldi pimpin Rakor Pemerintah Daerah bersama Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium (foto ; nov)


PADANG, murainews.com -- Beberapa pekan lalu Sumatera Barat sudah di kunjungi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan. 

Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama, salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN/Bappenas yaitu berkaitan dengan fly over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/2021).

Gubernur Sumbar mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan kontruksi yang sumber pendanaanya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


"Dan tidak lanjut dari agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera  menyiapkan surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, mudah-mudahan insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa diselesaikan," pinta Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi katakan ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan sitinjau lauk dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.

"Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas," ungkapnya.


Gubenur juga mengatakan mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, semenjak tahun 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.

“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembuangan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011, yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk itu Gubernur harapkan setiap OPD yang terkait dapat mempersiapkan langkah-langkah ke depannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar.

Selain itu Gubernur juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.

"Sehingga nantinya danau Maninjau ini akan memanfaatkan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah Kabupaten Agam dan Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia," ungkapnya.

Dasar ini maka pemprov Sumbar mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya.

"Melalui dinas lingkungan hidup Sumbar bersama Kabupaten Agam dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau," harap Mahyeldi.

Gubernur juga katakan, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi Menteri Bappenas seperti pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati hari Bela Negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya Monumen Bela Negara PDRI di Sumatera Barat.

"Untuk itu guna percepatan pembangunan monument PDRI tersebut, kita meminta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait," pintanya. (nov)

Gubernur Mahyeldi Minta OPD Segera Tindak Lanjuti Kunjungan Wapres RI dan Beberapa Menteri Ke Sumbar

Saturday, April 17, 2021 : 11:06:00 PM
Gubernur Mahyeldi pimpin Rakor Pemerintah Daerah bersama Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium (foto ; nov)


PADANG, murainews.com -- Beberapa pekan lalu Sumatera Barat sudah di kunjungi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan. 

Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama, salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN/Bappenas yaitu berkaitan dengan fly over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/2021).

Gubernur Sumbar mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan kontruksi yang sumber pendanaanya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


"Dan tidak lanjut dari agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera  menyiapkan surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, mudah-mudahan insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa diselesaikan," pinta Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi katakan ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan sitinjau lauk dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.

"Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas," ungkapnya.


Gubenur juga mengatakan mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, semenjak tahun 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.

“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembuangan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011, yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk itu Gubernur harapkan setiap OPD yang terkait dapat mempersiapkan langkah-langkah ke depannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar.

Selain itu Gubernur juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.

"Sehingga nantinya danau Maninjau ini akan memanfaatkan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah Kabupaten Agam dan Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia," ungkapnya.

Dasar ini maka pemprov Sumbar mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya.

"Melalui dinas lingkungan hidup Sumbar bersama Kabupaten Agam dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau," harap Mahyeldi.

Gubernur juga katakan, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi Menteri Bappenas seperti pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati hari Bela Negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya Monumen Bela Negara PDRI di Sumatera Barat.

"Untuk itu guna percepatan pembangunan monument PDRI tersebut, kita meminta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait," pintanya. (nov)