Rakor Bersama Menko Marves, Gubernur Mahyeldi Usulkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumbar - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena selama ini cepat merespons dan menyelesaikan dokumen untuk pengajuan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu Kemenko Marves telah melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat. Melihat langsung potensi daerah Sumbar.

Pada Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diikuti oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang juga dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar, di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Senin (15/3/2021). Sementara untuk Bupati dan Walikota mengikuti secara virtual di daerah masing-masing.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada 6 (enam) potensi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Sumbar, yaitu perbaikan insfrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau, kawasan ekonomi khusus dan sarana dan fasiltas kesehatan.


Kemenko Marves Apresiasi Pemprov Sumbar cepat merespons dokumen pengajuan program PEN. Tim Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan di Provinsi Sumbar. dilanjutkan dengan diskusi dan penyiapan kelengkapan dokumen, termasuk juga asistensi mekanisme perizinan kawasan hutan.

Luhut juga menyebutkan menyebutkan terkait danau meninjau, kami melihat ini sangat banyak sekali tambak ikan, perlu mengurangi jumlah keramba apung untuk memperbaiki kualitas air di sana. Sehingga danau Maninjau ini bersih.

"Danau maninjau ini termasuk juga salah satu dari 15 danau yang ada di Indonesia yang akan dibersihkan, dapat dijadikan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)," ujarnya.

Berikutnya Luhut juga berharap kapasitas penguatan tebing dan normalisasi Sungai Batang Sikabau terletak di Kabupaten Pasaman Barat perlu juga peningkatan pembangun. Normalisasi dan pengutan tebing batang Tapan Pesisir Selatan dan rehabilitasi daerah irigasi Bandar Lawas Sirukam Kabupaten Solok serta peningkatan daerah irigasi Batang Batahan di Kabupaten Pasaman Barat.

"Dilakukan peningkatan daerah irigasi dan normalisasi sungai akan dapat menjadi sarana utama untuk meningkatkan potensi daerahdan usaha-usaha masyarakat disektor pertanian, pariwisata dan UMKM. 

Selain itu ia juga menyebutkan pembangunan Ekonomi Khusus Kepulauan (KEK) Mentawai khusus percepatan Infrastruktur dan sarana lainnya di Kepulauan Mentawai. 

"Sehingga demikian harus bisa kita selesaikan dan kita fokuskan sebelum tahun 2024," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan sejak dilantik tanggal 25 Februari yang lalu oleh presiden dan pada tanggal 26 kita langsung Rakor dengan sebelas Bupati dan Walikota se Sumbar.

"Alhamdullilah visi, misi kami di Sumbar itu banyak memiliki kesamaan dengan Kabupaten Kota, terutama berkaitan dengan pertanian. Kita saat ini memang fokus membangun percepatan ekonomi di sektor pertanian. Dengan semangatnya, kami sudah alokasikan 10 persen anggaran APBD provinsi untuk pertanian," sebut Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, berkaitan tambak ikan di Danau Maninjau seperti dikatakan Menko Marves Luhut, sudah melakukan upaya-upaya yang pertama adalah berkaitan dengan keramba dulu ada sekitar 17 ribu, sekarang sudah mulai berkurang, lebih kurang hanya tinggal 12 ribu keramba.

"Dan itu sudah kita tata, sehingga kita maksimalkan dengan mengkoordinasikan bersama, khususnya dengan kabupaten Agam," ungkapnya.

Kemudian berkaitan dengan Perhubungan Terminal Type A Anak Air, akses jalan ke terminal. Mahyeldi menyebutkan dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang. Karena kewenangan jalan ada di Pemko Padang terkait permasalah jalan untuk mengoptimalkan terminal yang di bangun.

"Insya Allah kami laksanakan dengan baik dan  mudah-mudahan tidak ada refocusing, karena di kota sudah teranggarkan terkait dengan permasalahan tanah, semoga ini dapat disinergikan antara Kota Padang dengan Pemprov. Sumbar," ujarnya menyakinkan. (nov)

Rakor Bersama Menko Marves, Gubernur Mahyeldi Usulkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumbar

Monday, March 15, 2021 : 11:53:00 PM


PADANG, murainews.com -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena selama ini cepat merespons dan menyelesaikan dokumen untuk pengajuan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu Kemenko Marves telah melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat. Melihat langsung potensi daerah Sumbar.

Pada Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diikuti oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang juga dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar, di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Senin (15/3/2021). Sementara untuk Bupati dan Walikota mengikuti secara virtual di daerah masing-masing.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada 6 (enam) potensi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Sumbar, yaitu perbaikan insfrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau, kawasan ekonomi khusus dan sarana dan fasiltas kesehatan.


Kemenko Marves Apresiasi Pemprov Sumbar cepat merespons dokumen pengajuan program PEN. Tim Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan di Provinsi Sumbar. dilanjutkan dengan diskusi dan penyiapan kelengkapan dokumen, termasuk juga asistensi mekanisme perizinan kawasan hutan.

Luhut juga menyebutkan menyebutkan terkait danau meninjau, kami melihat ini sangat banyak sekali tambak ikan, perlu mengurangi jumlah keramba apung untuk memperbaiki kualitas air di sana. Sehingga danau Maninjau ini bersih.

"Danau maninjau ini termasuk juga salah satu dari 15 danau yang ada di Indonesia yang akan dibersihkan, dapat dijadikan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)," ujarnya.

Berikutnya Luhut juga berharap kapasitas penguatan tebing dan normalisasi Sungai Batang Sikabau terletak di Kabupaten Pasaman Barat perlu juga peningkatan pembangun. Normalisasi dan pengutan tebing batang Tapan Pesisir Selatan dan rehabilitasi daerah irigasi Bandar Lawas Sirukam Kabupaten Solok serta peningkatan daerah irigasi Batang Batahan di Kabupaten Pasaman Barat.

"Dilakukan peningkatan daerah irigasi dan normalisasi sungai akan dapat menjadi sarana utama untuk meningkatkan potensi daerahdan usaha-usaha masyarakat disektor pertanian, pariwisata dan UMKM. 

Selain itu ia juga menyebutkan pembangunan Ekonomi Khusus Kepulauan (KEK) Mentawai khusus percepatan Infrastruktur dan sarana lainnya di Kepulauan Mentawai. 

"Sehingga demikian harus bisa kita selesaikan dan kita fokuskan sebelum tahun 2024," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan sejak dilantik tanggal 25 Februari yang lalu oleh presiden dan pada tanggal 26 kita langsung Rakor dengan sebelas Bupati dan Walikota se Sumbar.

"Alhamdullilah visi, misi kami di Sumbar itu banyak memiliki kesamaan dengan Kabupaten Kota, terutama berkaitan dengan pertanian. Kita saat ini memang fokus membangun percepatan ekonomi di sektor pertanian. Dengan semangatnya, kami sudah alokasikan 10 persen anggaran APBD provinsi untuk pertanian," sebut Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, berkaitan tambak ikan di Danau Maninjau seperti dikatakan Menko Marves Luhut, sudah melakukan upaya-upaya yang pertama adalah berkaitan dengan keramba dulu ada sekitar 17 ribu, sekarang sudah mulai berkurang, lebih kurang hanya tinggal 12 ribu keramba.

"Dan itu sudah kita tata, sehingga kita maksimalkan dengan mengkoordinasikan bersama, khususnya dengan kabupaten Agam," ungkapnya.

Kemudian berkaitan dengan Perhubungan Terminal Type A Anak Air, akses jalan ke terminal. Mahyeldi menyebutkan dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang. Karena kewenangan jalan ada di Pemko Padang terkait permasalah jalan untuk mengoptimalkan terminal yang di bangun.

"Insya Allah kami laksanakan dengan baik dan  mudah-mudahan tidak ada refocusing, karena di kota sudah teranggarkan terkait dengan permasalahan tanah, semoga ini dapat disinergikan antara Kota Padang dengan Pemprov. Sumbar," ujarnya menyakinkan. (nov)