Mengisi Kekosongan, Alwis Mengirimkan Radiogram Lantik Plh Bupati Walikota - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Sesuai Surat Mendagri RI nomor 130/738/OTDA/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penugasan Pelaksanaan Harian (Plh) sebagai Kepala Daerah. Guna mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota di 12 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 lalu di Sumatera Barat.

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar Alwis mengirimkan radiogram ke 12 pemerintah Kabupaten/Koto, menujuk Sekda di Kabupaten dan Kota sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati dan Walikota. Ke-12 kabupaten dan kota itu, yakni Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Kota Bukitinggi dan Solok.

Dalam radiogram tersebut, Alwis menginstruksikan agar masing-masing daerah menyiapkan sekretaris daerah (Sekda) untuk menjadi Plh bupati/wali kota karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada Rabu (17/2/2021) besok.

"Radiogram tersebut dari Plh Gubernur. Untuk menyiapkan Sekda masing-masing menjadi Plh Bupati/Walikota. Radiogram sudah dikirim Senin (15/2/2021) sore," ucap Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana saat dihubungi via telepon, Selasa (16/2/2021).

Pasalnya, masa jabatan Bupati/Walikota periode 2016 - 2021 secara resmi berakhir 17 Febuari tahun ini. Sementara, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga sekarang masih dalam proses sidang penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Guna mengantisipasi terjadi kekosongan kepemimpinan Bupati/Walikota, maka Sekda dipercayakan menjabat Plh Bupati/Walikota sampai dilantiknya Bupati/Walikota terpilih periode 2021 - 2024 atau penjabat kepala daerah ditunjuk Menteri Dalam Negeri," sebutnya.

Iqbal menjelaskan, dari 13 daerah yang mengelar Pilkada, ada 12 daerah di Sumbar yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Rabu besok. Satu daerah lagi yakni Kabupaten Solok Selatan, masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 22 Maret.

Dua belas daerah tersebut terdiri atas tujuh daerah yang hasil Pilkada tidak mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan lima daerah terdapat gugatan di MK. Tujuh daerah yang tidak mengalami sengketa yaitu Kabupaten Agam, Kota Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kota Bukittinggi.

Sedangkan lima daerah yang terdapat gugatan di MK yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Solok. (nov)

Mengisi Kekosongan, Alwis Mengirimkan Radiogram Lantik Plh Bupati Walikota

Tuesday, February 16, 2021 : 12:28:00 PM


PADANG, murainews.com -- Sesuai Surat Mendagri RI nomor 130/738/OTDA/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penugasan Pelaksanaan Harian (Plh) sebagai Kepala Daerah. Guna mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Walikota di 12 Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 lalu di Sumatera Barat.

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar Alwis mengirimkan radiogram ke 12 pemerintah Kabupaten/Koto, menujuk Sekda di Kabupaten dan Kota sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati dan Walikota. Ke-12 kabupaten dan kota itu, yakni Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Kota Bukitinggi dan Solok.

Dalam radiogram tersebut, Alwis menginstruksikan agar masing-masing daerah menyiapkan sekretaris daerah (Sekda) untuk menjadi Plh bupati/wali kota karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada Rabu (17/2/2021) besok.

"Radiogram tersebut dari Plh Gubernur. Untuk menyiapkan Sekda masing-masing menjadi Plh Bupati/Walikota. Radiogram sudah dikirim Senin (15/2/2021) sore," ucap Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana saat dihubungi via telepon, Selasa (16/2/2021).

Pasalnya, masa jabatan Bupati/Walikota periode 2016 - 2021 secara resmi berakhir 17 Febuari tahun ini. Sementara, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga sekarang masih dalam proses sidang penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Guna mengantisipasi terjadi kekosongan kepemimpinan Bupati/Walikota, maka Sekda dipercayakan menjabat Plh Bupati/Walikota sampai dilantiknya Bupati/Walikota terpilih periode 2021 - 2024 atau penjabat kepala daerah ditunjuk Menteri Dalam Negeri," sebutnya.

Iqbal menjelaskan, dari 13 daerah yang mengelar Pilkada, ada 12 daerah di Sumbar yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Rabu besok. Satu daerah lagi yakni Kabupaten Solok Selatan, masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 22 Maret.

Dua belas daerah tersebut terdiri atas tujuh daerah yang hasil Pilkada tidak mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan lima daerah terdapat gugatan di MK. Tujuh daerah yang tidak mengalami sengketa yaitu Kabupaten Agam, Kota Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kota Bukittinggi.

Sedangkan lima daerah yang terdapat gugatan di MK yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Solok. (nov)