Heboh Kasatpol PP Padang dilaporkan ke Bawaslu, Ini Jawabannya - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padang Alfiadi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diduga melakukan pelanggaran pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.


Diduga membayarkan uang sewa Posko Pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumbar, Alfiadi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Senin (30/11).


Alfiadi melanggar netralitas ASN, dilaporkan oleh salah satu warga Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara bernama Defrianto Tanius, setelah dirinya mendapatkan informasi melalui pesan WA dari nomor yang tidak dikenal tentang keterlibatannya dalam sewa gedung untuk posko Mahyeldi, calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat.


Sementara itu, Kasatpol PP Padang Alfiadi mengakui bahwa dirinya mentransfer uang sebesar Rp150 juta kepada Muharman pemilik gedung sesuai dengan laporan ke Bawaslu Sumbar.


"Memang betul, saya yang mentransfer uang kepada pemilik gedung. Tapi itu bukan uang saya," kata Alfiadi


Kasatpol PP Padang itu menjelaskan, awalnya dirinya diminta oleh Joinerri Kahar ketua Koperasi Saudagar Minang Raya (KSMR) untuk mencari lokasi untuk dijadikan laboratorium operasi tulang dan pembuatan handsanitizer.


Seperti yang diberitakan, bahwa Joinerri Kahar merupakan orang tua dari Audy Joinaldy (pasangan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi, red).  


Menurut Alfian, karena waktu itu dirinya masih tergabung dalam KSMR, makanya ia pun menyanggupinya untuk penyewaan gedung guna keperluan laboratorium KSMR dan melakukan perjanjian sewa gedung pada Mei 2020 lalu. 


"Karena saya dekat dengan pemilik gedung, makanya saya bantu Pak Joi, untuk penyewaan gedung guna keperluan laboratorium KSMR," ucapnya.


Lebih lanjut Kasat Pol PP kota Padang ini mengatakan, dulu gedung itu rencananya untuk laboratorium dari KSMR, bahkan sudah sempat produksi handsanitizer


"Setelah semuanya beres saya ditransfer oleh Pak Joi, kemudian saya melanjutkan transfer lagi ke Pak Muharamsyah. Bukan uang saya. Saya ada buktinya," kata Alfiadi.


Di tengah perjalanan gedung tersebut dijadikan posko pemenangan paslon Mahyeldi-Audy, menurut Alfiadi, tentu itu bukan urusannya lagi. 


"Mau dijadikan untuk apa gedung tersebut, itu urusan pihak penyewa bukan lagi urusan saya," jelasnya.


Alfiadi mengaku setelah itu, gedung tersebut sempat dijadikan labor dan akhirnya dijadikan posko pemenangan paslon Mahyeldi-Audy.


"Terserah yang punya, mau dijadikan apa. Saya hanya membantu dan itu jauh sebelum penetapan calon," ungkapnya.


"Jika dipanggil Bawaslu, saya siap memberikan keterangan dan menyampaikan apa yang sebenarnya," tambahnya. (*)

Heboh Kasatpol PP Padang dilaporkan ke Bawaslu, Ini Jawabannya

Tuesday, December 1, 2020 : 9:13:00 PM



PADANG, murainews.com -- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Padang Alfiadi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diduga melakukan pelanggaran pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.


Diduga membayarkan uang sewa Posko Pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumbar, Alfiadi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Senin (30/11).


Alfiadi melanggar netralitas ASN, dilaporkan oleh salah satu warga Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara bernama Defrianto Tanius, setelah dirinya mendapatkan informasi melalui pesan WA dari nomor yang tidak dikenal tentang keterlibatannya dalam sewa gedung untuk posko Mahyeldi, calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat.


Sementara itu, Kasatpol PP Padang Alfiadi mengakui bahwa dirinya mentransfer uang sebesar Rp150 juta kepada Muharman pemilik gedung sesuai dengan laporan ke Bawaslu Sumbar.


"Memang betul, saya yang mentransfer uang kepada pemilik gedung. Tapi itu bukan uang saya," kata Alfiadi


Kasatpol PP Padang itu menjelaskan, awalnya dirinya diminta oleh Joinerri Kahar ketua Koperasi Saudagar Minang Raya (KSMR) untuk mencari lokasi untuk dijadikan laboratorium operasi tulang dan pembuatan handsanitizer.


Seperti yang diberitakan, bahwa Joinerri Kahar merupakan orang tua dari Audy Joinaldy (pasangan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi, red).  


Menurut Alfian, karena waktu itu dirinya masih tergabung dalam KSMR, makanya ia pun menyanggupinya untuk penyewaan gedung guna keperluan laboratorium KSMR dan melakukan perjanjian sewa gedung pada Mei 2020 lalu. 


"Karena saya dekat dengan pemilik gedung, makanya saya bantu Pak Joi, untuk penyewaan gedung guna keperluan laboratorium KSMR," ucapnya.


Lebih lanjut Kasat Pol PP kota Padang ini mengatakan, dulu gedung itu rencananya untuk laboratorium dari KSMR, bahkan sudah sempat produksi handsanitizer


"Setelah semuanya beres saya ditransfer oleh Pak Joi, kemudian saya melanjutkan transfer lagi ke Pak Muharamsyah. Bukan uang saya. Saya ada buktinya," kata Alfiadi.


Di tengah perjalanan gedung tersebut dijadikan posko pemenangan paslon Mahyeldi-Audy, menurut Alfiadi, tentu itu bukan urusannya lagi. 


"Mau dijadikan untuk apa gedung tersebut, itu urusan pihak penyewa bukan lagi urusan saya," jelasnya.


Alfiadi mengaku setelah itu, gedung tersebut sempat dijadikan labor dan akhirnya dijadikan posko pemenangan paslon Mahyeldi-Audy.


"Terserah yang punya, mau dijadikan apa. Saya hanya membantu dan itu jauh sebelum penetapan calon," ungkapnya.


"Jika dipanggil Bawaslu, saya siap memberikan keterangan dan menyampaikan apa yang sebenarnya," tambahnya. (*)