Gubernur Sumbar Ikuti Vidcon Bersama Menko Polhukam dan Mendagri Terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020 - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Psi., M.Si mengikuti Video Conference (Vidcon) dengan Menko Polhukam dan Mendagri terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020 di ruang kerja, Senin (14/12/2020).


Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,M.A,Ph.D. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Ketua KPU RI Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA, Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Daerah se Indonesia.


Dalam rapat tersebut Mendagri Jenderal Pol. Tito Karnavian menjelaskan, bahwa ada 309 daerah dan 9 (sembilan) gubernur yang ikut melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari awal pemerintah sudah merencanakan yang artinya KPU sudah mempersiapkan nya dari September 2019. Karena memang amanat undang-undang harus dilaksanakan pada September 2020.




Karena terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret, KPU melakukan penundaan. kemudian melakukan rapat bersama DPR, KPU, Banwaslu dan pemerintah sehingga menyepakati dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan bulan Juni dilakukan tahapan lanjutan. 


"Penghalang terberat kita adalah Covid-19 dan target kita adalah aman dari konvensional, baik kekerasan, konflik, kemudian aman dari pelanggaran pelanggaran dalam aturan Pilkada," kata Mendagri.


Pilkada dilaksanakan yang paling penting adalah aman dari Covid-19 dengan potensi pemilih 100 juta orang lebih dan kita juga menargetkan partisipasi pemilih relatif cukup baik, dan KPU memberikan target 77,55 persen. 


"Kalau kita melihat dari tahapan tahapannya, dari bulan Juni tidak ada masalah yang begitu berarti, titik titik rawan itu ada pada saat verifikasi faktual calon perorangan," ucapnya. 


Itu tidak terjadi gangguan yang signifikan baik mengenai Covid maupun gangguan konvensional. Kemudian pada saat verifikasi pemutakhiran data pemilih 100 juta lebih, dan kegiatan kegiatan yang tidak terekam oleh media itu juga terlaksanakan dengan cukup baik.


"Selanjutnya yang agak perlu kita konfirmasi adalah pada saat hari pendaftaran tanggal 4,5 dan 6 September dimana terjadi kerumunan dan ini terjadi terutama karena aturan KPU ditetapkan pada tanggal 2 September, jadi disitu ada waktu yg sangat pendek. Pada tanggal 2 baru disahkannya peraturan tentang Covid sedangkan tanggal 4 September 2020 sudah mulai jadwal pendaftaran, disitu cuma jeda waktu 2 hari sehingga tidak cukup waktu untuk sosialisasi," jelas Tito.


Kemudian pada saat kampanye, itu bukanlah waktu yang pendek yaitu 71 hari, dan merubah budaya cara berkampanye yang menaati aturan Covid, diantaranya tidak ada rapat umum, rapat terbatas maksimal hanya 50 orang. Yang dilihat dari waktu 71 hari meskipun ada beberapa lebih kurang 2,3 persen pertemuan tatap muka yang dianggap pelanggaran dalam berkampanye. 


Data ini tidak terlalu besar dalam pelanggaran sehingga kampanye ini mendapatkan konfiden dari masyarakat karena kampanyenya dapat terkendali dalam protokol kesehatan. 


Lebih lanjut Tito menjelaskan, bahwa hasil survey yang dilakukan mendapatkan data bahwa 17 persen tidak ikut memilih karena takut tertular Covid-19. 


Di Indonesia sendiri menerapkan hak pilih beda dengan beberapa negara yang sudah menerapkan wajib pilih yang mengakibatkan partisipasi masyarakat akan lebih tinggi dalam melaksanakan kewajibannya untuk memilih.


Pada saat pemungutan suara kami mendapatkan data dari Polri bahwa tidak ada terdapat gangguan yang konvensional baik itu kekerasan, dan konflik yang signifikan.


Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, Pilkada serentak 2020 telah dilaksanakan dengan aman dan lancar, dulu banyak kalangan memprediksi Pilkada ini bisa mengakibatkan masyarakat terpapar Covid-19 sebanyak 3.200.000 orang pada bulan Januari 2021.


"Namun sampai saat ini, masyarakat kita yang terpapar 617.820 orang, itu pun bukan dari Pilkada tetapi dari daerah. Justru banyak yang kena Covid dari daerah yang tidak melaksanakan Pilkada," ungkap Mahfud.


Menko Polhukam menyampaikan, sampai sejauh ini Pilkada yang dilaksanakan bisa dikatakan jauh lebih baik, jauh lebih tertib. Adapun pelanggaran yang dilaporkan oleh Banwaslu hanyalah pelanggaran biasa dikarenakan ketidaktahuan. 


Selain itu, Menko Polhukam sangat apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang mendukung pelaksanaan Pilkada ini dengan kepatuhan mengikuti protokol kesehatan. Dengan itu kenaikan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan naik.


Sedangkan di Amerika saja selama 120 tahun Pilkada yang dilaksanakannya, partisipasi paling tinggi 69 persen pada tahun 2016, sekarang di Indonesia telah melewati dengan angka 75,83 persen. 


"Alhamdulillah, pada Pilkada saat ini kita melihat tidak banyak kecurangan seperti politik uang, kekerasan fisik, pencurian dokumen, penghadangan orang," ujarnya.


Pemerintah akan terus mengawal dengan baik Pilkada ini sampai ke pengadilan MK, meskipun di MK itu tidak banyak kemenangan yang berbalik.


"Sekarang kita sudah mendapatkan pemimpin pemimpin baru yang legitimate di setiap daerah. Legitimate karena merupakan hasil pilihan dari rakyat. Mudah mudahan para calon terpilih ini semuanya komitmen dan setia pada masyarakat dalam memerangi Covid-19," harapnya.


Usai melakukan vidcon bersama Mendagri dan Menko Polhukam, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan Pilkada Serentak dalam bentuk memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan agenda Pilkada yang harus mematuhi semua aturan, termasuk penerapan protokol kesehatan.


"Saat ini, wilayah Sumbar umumnya aman kondusif. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam menjaga kedamaian serta menciptakan wilayah yang kondusif," tuturnya.


Dengan demikian, diharapkan masyarakat Sumbar itu yang telah menentukan pilihannya, pemimpin yang berkualitas lima tahun ke depan, dalam perbaikan guna menuju daerah yang makmur untuk kesejahteraan masyarakat.


"Jangan gara-gara pemilihan, kita terpecah belah, pilihan boleh berbeda, tapi tujuan harus satu membangun daerah. Kalau daerah kita kondusif, segala pembangunan dapat dilaksanakan, juga investor mau datang dan berinvestasi," ucap Irwan Prayitno.


Dikatakan Irwan Prayitno Gubernur Sumbar dua periode itu mengatakan, semenjak dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, mulai periode pertama hingga saat ini Sumbar tetap aman, tidak adanya terjadi gejolak sosial. Kerukunanan umat dan kebersamaan tetap terjalin dengan baik.


"Ini lah yang kita harapan bersama, siapapun yang terpilih nantinya mari kita do'a kan, agar dapat bekerja dengan baik, dan dapat membawa rakyat serta daerah yang dipimpinnya lebih maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya," harapnya. (nov)

Gubernur Sumbar Ikuti Vidcon Bersama Menko Polhukam dan Mendagri Terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020

Monday, December 14, 2020 : 7:45:00 PM



PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Psi., M.Si mengikuti Video Conference (Vidcon) dengan Menko Polhukam dan Mendagri terkait Refleksi dan Proyeksi Pilkada 2020 di ruang kerja, Senin (14/12/2020).


Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,M.A,Ph.D. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Ketua KPU RI Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA, Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Daerah se Indonesia.


Dalam rapat tersebut Mendagri Jenderal Pol. Tito Karnavian menjelaskan, bahwa ada 309 daerah dan 9 (sembilan) gubernur yang ikut melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari awal pemerintah sudah merencanakan yang artinya KPU sudah mempersiapkan nya dari September 2019. Karena memang amanat undang-undang harus dilaksanakan pada September 2020.




Karena terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret, KPU melakukan penundaan. kemudian melakukan rapat bersama DPR, KPU, Banwaslu dan pemerintah sehingga menyepakati dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan bulan Juni dilakukan tahapan lanjutan. 


"Penghalang terberat kita adalah Covid-19 dan target kita adalah aman dari konvensional, baik kekerasan, konflik, kemudian aman dari pelanggaran pelanggaran dalam aturan Pilkada," kata Mendagri.


Pilkada dilaksanakan yang paling penting adalah aman dari Covid-19 dengan potensi pemilih 100 juta orang lebih dan kita juga menargetkan partisipasi pemilih relatif cukup baik, dan KPU memberikan target 77,55 persen. 


"Kalau kita melihat dari tahapan tahapannya, dari bulan Juni tidak ada masalah yang begitu berarti, titik titik rawan itu ada pada saat verifikasi faktual calon perorangan," ucapnya. 


Itu tidak terjadi gangguan yang signifikan baik mengenai Covid maupun gangguan konvensional. Kemudian pada saat verifikasi pemutakhiran data pemilih 100 juta lebih, dan kegiatan kegiatan yang tidak terekam oleh media itu juga terlaksanakan dengan cukup baik.


"Selanjutnya yang agak perlu kita konfirmasi adalah pada saat hari pendaftaran tanggal 4,5 dan 6 September dimana terjadi kerumunan dan ini terjadi terutama karena aturan KPU ditetapkan pada tanggal 2 September, jadi disitu ada waktu yg sangat pendek. Pada tanggal 2 baru disahkannya peraturan tentang Covid sedangkan tanggal 4 September 2020 sudah mulai jadwal pendaftaran, disitu cuma jeda waktu 2 hari sehingga tidak cukup waktu untuk sosialisasi," jelas Tito.


Kemudian pada saat kampanye, itu bukanlah waktu yang pendek yaitu 71 hari, dan merubah budaya cara berkampanye yang menaati aturan Covid, diantaranya tidak ada rapat umum, rapat terbatas maksimal hanya 50 orang. Yang dilihat dari waktu 71 hari meskipun ada beberapa lebih kurang 2,3 persen pertemuan tatap muka yang dianggap pelanggaran dalam berkampanye. 


Data ini tidak terlalu besar dalam pelanggaran sehingga kampanye ini mendapatkan konfiden dari masyarakat karena kampanyenya dapat terkendali dalam protokol kesehatan. 


Lebih lanjut Tito menjelaskan, bahwa hasil survey yang dilakukan mendapatkan data bahwa 17 persen tidak ikut memilih karena takut tertular Covid-19. 


Di Indonesia sendiri menerapkan hak pilih beda dengan beberapa negara yang sudah menerapkan wajib pilih yang mengakibatkan partisipasi masyarakat akan lebih tinggi dalam melaksanakan kewajibannya untuk memilih.


Pada saat pemungutan suara kami mendapatkan data dari Polri bahwa tidak ada terdapat gangguan yang konvensional baik itu kekerasan, dan konflik yang signifikan.


Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, Pilkada serentak 2020 telah dilaksanakan dengan aman dan lancar, dulu banyak kalangan memprediksi Pilkada ini bisa mengakibatkan masyarakat terpapar Covid-19 sebanyak 3.200.000 orang pada bulan Januari 2021.


"Namun sampai saat ini, masyarakat kita yang terpapar 617.820 orang, itu pun bukan dari Pilkada tetapi dari daerah. Justru banyak yang kena Covid dari daerah yang tidak melaksanakan Pilkada," ungkap Mahfud.


Menko Polhukam menyampaikan, sampai sejauh ini Pilkada yang dilaksanakan bisa dikatakan jauh lebih baik, jauh lebih tertib. Adapun pelanggaran yang dilaporkan oleh Banwaslu hanyalah pelanggaran biasa dikarenakan ketidaktahuan. 


Selain itu, Menko Polhukam sangat apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang mendukung pelaksanaan Pilkada ini dengan kepatuhan mengikuti protokol kesehatan. Dengan itu kenaikan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan naik.


Sedangkan di Amerika saja selama 120 tahun Pilkada yang dilaksanakannya, partisipasi paling tinggi 69 persen pada tahun 2016, sekarang di Indonesia telah melewati dengan angka 75,83 persen. 


"Alhamdulillah, pada Pilkada saat ini kita melihat tidak banyak kecurangan seperti politik uang, kekerasan fisik, pencurian dokumen, penghadangan orang," ujarnya.


Pemerintah akan terus mengawal dengan baik Pilkada ini sampai ke pengadilan MK, meskipun di MK itu tidak banyak kemenangan yang berbalik.


"Sekarang kita sudah mendapatkan pemimpin pemimpin baru yang legitimate di setiap daerah. Legitimate karena merupakan hasil pilihan dari rakyat. Mudah mudahan para calon terpilih ini semuanya komitmen dan setia pada masyarakat dalam memerangi Covid-19," harapnya.


Usai melakukan vidcon bersama Mendagri dan Menko Polhukam, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan Pilkada Serentak dalam bentuk memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan agenda Pilkada yang harus mematuhi semua aturan, termasuk penerapan protokol kesehatan.


"Saat ini, wilayah Sumbar umumnya aman kondusif. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam menjaga kedamaian serta menciptakan wilayah yang kondusif," tuturnya.


Dengan demikian, diharapkan masyarakat Sumbar itu yang telah menentukan pilihannya, pemimpin yang berkualitas lima tahun ke depan, dalam perbaikan guna menuju daerah yang makmur untuk kesejahteraan masyarakat.


"Jangan gara-gara pemilihan, kita terpecah belah, pilihan boleh berbeda, tapi tujuan harus satu membangun daerah. Kalau daerah kita kondusif, segala pembangunan dapat dilaksanakan, juga investor mau datang dan berinvestasi," ucap Irwan Prayitno.


Dikatakan Irwan Prayitno Gubernur Sumbar dua periode itu mengatakan, semenjak dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, mulai periode pertama hingga saat ini Sumbar tetap aman, tidak adanya terjadi gejolak sosial. Kerukunanan umat dan kebersamaan tetap terjalin dengan baik.


"Ini lah yang kita harapan bersama, siapapun yang terpilih nantinya mari kita do'a kan, agar dapat bekerja dengan baik, dan dapat membawa rakyat serta daerah yang dipimpinnya lebih maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya," harapnya. (nov)