Gubernur Irwan Prayitno Ikuti Rakor Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada 2020 - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tanggal 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada, setiap daerah harus menerapkan protokol kesehatan dan strategi-strategi khusus agar tidak terjadi penumpukan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengingat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.


Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak tahun 2020 melalui virtual yang diikuti Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di ruang kerja, Selasa (8/12/2020).


"Acara ini sangatlah penting, karena acara ini merupakan kesiapan terakhir kita dalam menghadapi tahapan yang sangat krusial yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19," kata Tito Karnavian.


Tito menjelaskan, sebelumnya tahapan puncak dari rangkaian Pilkada tahun 2020 yang sudah dimulai bulan September 2019 lalu kemudian dilakukan dua kali penundaan, kemudian dilakukan bulan maret ditunda dengan adanya pandemi. Kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Juni 2020.


"Seyogianya dilakukan pada bulan September 2020 dengan adanya Perpu sudah menjadi undang-undang kemudian diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020," ujarnya.




Mendagri berharap tahapan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan lancar. Hari pemungutan suara merupakan puncak dari tahapan Pilkada serentak.


"Kita harap semua tahapan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Aman dari gangguan konvensional baik kekerasan, konflik dan gangguan lain. Tapi juga aman dari Covid-19," ucap Tito 


Tak hanya itu Tito Karnavian mantan Kapolri ini mengharapkan semua pihak dapat berkontribusi menyukseskan Pilkada serentak hingga konflik dan penularan Covid-19 dapat ditangani secara maksimal.


Pilkada serentak ini adalah pertama kali dilakukan dalam sejarah bangsa Indonesia dilaksakan di tengah bencana non alam yaitu Covid-19 yang melanda sehingga memiliki tantangan tersendiri. 


Dari evaluasi Kemendagri, memang masih ada terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran dalam bentuk peraturan KPU maupun pelanggaran Covid-19. Tapi dari undang-undang atau peraturan KPU memperbolehkan tatap muka tidak lebih dari 50 orang berdialog.




"Meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kita melihat tidak terlalu signifikan dan saya juga tidak menyepelekan anggka 2,2 persen tetapi di atas 50 orang sudah dianggap melanggar sehingga dilakukan tindakan," tuturnya.


Dalam menghadapi situasi baru, masyarakat harus bisa beradaptasi. Perlu disiplin diri dalam pelaksanaan Pilkada, agar tidak tertular dengan virus corona. Pilkada di tahun ini harus sukses, sehingga terpilihlah pemimpin kuat. 


"Kita jaga agar dalam pemilihan suara  Pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19 karena ada potensi interaksi dan potensi kerumunan," ucapnya.


Dalan rapat koordinasi tersebut, hadir pula Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua BNPB Doni Monardo, Ketua DKPP, Muhammad. Selain itu, hadir pula pejabat-pejabat dari Kemengadri, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri secara langsung maupun virtual.


Usai Rakor tersebut, Gubernur Irwan Prayitno menyambut baik dukungan semua kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada. Penyelenggara pemilu mendapat jaminan kesehatan saat bekerja berupa alat proteksi diri dan rapid test, guna mencegah penularan Covid-19.


Irwan Prayitno berpesan kepada petugas penyelenggara, pengawas dan pengamanan menerapkan secara ketat protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar dan semua petugas akan dilengkapi alat pelindung diri sesuai arahan Kemendagri.


"Pemprov Sumbar mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa dicitakan bersama untuk terselenggaranya Pilkada yang aman, sukses dan bersih dapat terlaksana dengan baik, lebih penting lagi aman dari Covid-19," harapnya.


Rapid test tetap dilaksanakan, kalau reaktif itu diprediksi positif, harus segera dilakukan swab tes (PCR). Untuk itu kembali Irwan Prayitno menegaskan agar setiap anggota KPPS yang reaktif wajib lakukan swab tes. Kalau ternyata hasil swab tes positif mereka harus di karantina atau isolasi. 


"Alhamdulillah di Sumbar swab tes masih gratis. Yang terpenting kedisiplinan penerapan protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan Pilkada Serentak 2020," tegasnya. (nov)

Gubernur Irwan Prayitno Ikuti Rakor Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada 2020

Tuesday, December 8, 2020 : 3:53:00 PM



PADANG, murainews.com -- Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu daerah yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tanggal 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada, setiap daerah harus menerapkan protokol kesehatan dan strategi-strategi khusus agar tidak terjadi penumpukan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengingat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.


Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak tahun 2020 melalui virtual yang diikuti Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di ruang kerja, Selasa (8/12/2020).


"Acara ini sangatlah penting, karena acara ini merupakan kesiapan terakhir kita dalam menghadapi tahapan yang sangat krusial yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19," kata Tito Karnavian.


Tito menjelaskan, sebelumnya tahapan puncak dari rangkaian Pilkada tahun 2020 yang sudah dimulai bulan September 2019 lalu kemudian dilakukan dua kali penundaan, kemudian dilakukan bulan maret ditunda dengan adanya pandemi. Kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Juni 2020.


"Seyogianya dilakukan pada bulan September 2020 dengan adanya Perpu sudah menjadi undang-undang kemudian diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020," ujarnya.




Mendagri berharap tahapan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan lancar. Hari pemungutan suara merupakan puncak dari tahapan Pilkada serentak.


"Kita harap semua tahapan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Aman dari gangguan konvensional baik kekerasan, konflik dan gangguan lain. Tapi juga aman dari Covid-19," ucap Tito 


Tak hanya itu Tito Karnavian mantan Kapolri ini mengharapkan semua pihak dapat berkontribusi menyukseskan Pilkada serentak hingga konflik dan penularan Covid-19 dapat ditangani secara maksimal.


Pilkada serentak ini adalah pertama kali dilakukan dalam sejarah bangsa Indonesia dilaksakan di tengah bencana non alam yaitu Covid-19 yang melanda sehingga memiliki tantangan tersendiri. 


Dari evaluasi Kemendagri, memang masih ada terjadi pelanggaran, baik itu pelanggaran dalam bentuk peraturan KPU maupun pelanggaran Covid-19. Tapi dari undang-undang atau peraturan KPU memperbolehkan tatap muka tidak lebih dari 50 orang berdialog.




"Meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kita melihat tidak terlalu signifikan dan saya juga tidak menyepelekan anggka 2,2 persen tetapi di atas 50 orang sudah dianggap melanggar sehingga dilakukan tindakan," tuturnya.


Dalam menghadapi situasi baru, masyarakat harus bisa beradaptasi. Perlu disiplin diri dalam pelaksanaan Pilkada, agar tidak tertular dengan virus corona. Pilkada di tahun ini harus sukses, sehingga terpilihlah pemimpin kuat. 


"Kita jaga agar dalam pemilihan suara  Pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19 karena ada potensi interaksi dan potensi kerumunan," ucapnya.


Dalan rapat koordinasi tersebut, hadir pula Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua BNPB Doni Monardo, Ketua DKPP, Muhammad. Selain itu, hadir pula pejabat-pejabat dari Kemengadri, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri secara langsung maupun virtual.


Usai Rakor tersebut, Gubernur Irwan Prayitno menyambut baik dukungan semua kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada. Penyelenggara pemilu mendapat jaminan kesehatan saat bekerja berupa alat proteksi diri dan rapid test, guna mencegah penularan Covid-19.


Irwan Prayitno berpesan kepada petugas penyelenggara, pengawas dan pengamanan menerapkan secara ketat protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar dan semua petugas akan dilengkapi alat pelindung diri sesuai arahan Kemendagri.


"Pemprov Sumbar mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa dicitakan bersama untuk terselenggaranya Pilkada yang aman, sukses dan bersih dapat terlaksana dengan baik, lebih penting lagi aman dari Covid-19," harapnya.


Rapid test tetap dilaksanakan, kalau reaktif itu diprediksi positif, harus segera dilakukan swab tes (PCR). Untuk itu kembali Irwan Prayitno menegaskan agar setiap anggota KPPS yang reaktif wajib lakukan swab tes. Kalau ternyata hasil swab tes positif mereka harus di karantina atau isolasi. 


"Alhamdulillah di Sumbar swab tes masih gratis. Yang terpenting kedisiplinan penerapan protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan Pilkada Serentak 2020," tegasnya. (nov)