1500 Personil Dikerahkan Untuk Amankan Demo Cabut UU Ciptaker - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Sebanyak 1.500 personel akan melakukan pengamanan aksi demo mahasiswa yang kembali dilakukan untuk menyuarakan penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Padang. Demo kali ini diketahui ada di dua titik, yaitu kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) dan DPRD Sumbar, Kamis (15/10/2020).


Aksi demo tersebut tersebut direncanakan akan di mulai pukul 12.00 WIB di Kantor Gubernur Sumbar yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).


Menurut Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, aksi mahasiswa ini ternyata tidak memiliki izin dan bahkan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.




"Tapi sayangnya, aksi demo tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian," kata AKBP Imran Amir (15/10).


Dikatakannya, dari 1500 personil itu terdiri dari, 1200 personil Polri, 200 personil TNI. Kemudian 100 personil dari Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Dinas perhubungan.


"Kita sudah melakukan imbauan agar mereka mematuhi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sampai hari ini mereka tidak memberikan pemberitahuan. Aksi ada di dua lokasi, kantor gubernur dan DPRD," ujar Imran saat apel pasukan di Kantor Gubernur Sumbar.


Kapolresta menjelaskan, bahwa pemberitahuan untuk unjuk rasa sebelum melakukan demontrasi, minimal dilakukan tiga hari sebelum aksi dimulai. Meskipun demikian, Imran menegaskan kepada personelnya, tugas kepolisian tetap mengayomi masyarakat.




"Kita harus bersikap humanis kepada masyarakat, jangan sampai terpancing emosi, apabila mereka melakukan tindakan anarkis," ucapnya. 


Imran menegaskan pihaknya akan memproses hukum bagi yang melakukan tindakan anarkis. Dirinya tidak akan memandang kelompok berasal dari mana dan penegakan hukum tetap diberikan.


"Pelaku perusakan, penganiayaan kita proses hukum terhadap yang bersangkutan," tegasnya.


Namun, pihaknya tetap mengutamakan sifat humanis, pasif, defense (bertahan) dengan kita dilengkapi alat pelindung sebagai tameng.  (nov)

1500 Personil Dikerahkan Untuk Amankan Demo Cabut UU Ciptaker

Thursday, October 15, 2020 : 6:50:00 PM



PADANG, murainews.com -- Sebanyak 1.500 personel akan melakukan pengamanan aksi demo mahasiswa yang kembali dilakukan untuk menyuarakan penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Padang. Demo kali ini diketahui ada di dua titik, yaitu kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) dan DPRD Sumbar, Kamis (15/10/2020).


Aksi demo tersebut tersebut direncanakan akan di mulai pukul 12.00 WIB di Kantor Gubernur Sumbar yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).


Menurut Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir, aksi mahasiswa ini ternyata tidak memiliki izin dan bahkan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.




"Tapi sayangnya, aksi demo tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian," kata AKBP Imran Amir (15/10).


Dikatakannya, dari 1500 personil itu terdiri dari, 1200 personil Polri, 200 personil TNI. Kemudian 100 personil dari Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Dinas perhubungan.


"Kita sudah melakukan imbauan agar mereka mematuhi aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sampai hari ini mereka tidak memberikan pemberitahuan. Aksi ada di dua lokasi, kantor gubernur dan DPRD," ujar Imran saat apel pasukan di Kantor Gubernur Sumbar.


Kapolresta menjelaskan, bahwa pemberitahuan untuk unjuk rasa sebelum melakukan demontrasi, minimal dilakukan tiga hari sebelum aksi dimulai. Meskipun demikian, Imran menegaskan kepada personelnya, tugas kepolisian tetap mengayomi masyarakat.




"Kita harus bersikap humanis kepada masyarakat, jangan sampai terpancing emosi, apabila mereka melakukan tindakan anarkis," ucapnya. 


Imran menegaskan pihaknya akan memproses hukum bagi yang melakukan tindakan anarkis. Dirinya tidak akan memandang kelompok berasal dari mana dan penegakan hukum tetap diberikan.


"Pelaku perusakan, penganiayaan kita proses hukum terhadap yang bersangkutan," tegasnya.


Namun, pihaknya tetap mengutamakan sifat humanis, pasif, defense (bertahan) dengan kita dilengkapi alat pelindung sebagai tameng.  (nov)