Komisi VIII DPR Kunjungi Sumbar Bahas RUU Penanggulangan Bencana - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Komisi VIII DPR RI mengunjungi Provinsi Sumatera Barat untuk meminta masukan-masukan dalam penegasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang menjadi fokus utama dari pihaknya saat ini. 


Sumatera Barat sangat dikenal dengan supermarketnya bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan abrasi pantai diakibatkan hantaman gelombang. 


"Hadirnya RUU tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia merupakan jawaban, selama ini, karena selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada UU yang secara khusus menangani bencana," kata Gubernur Sumatera Barat saat membahas tentang RUU Penanggulangan Bencana, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jum'at (25/9/2020).


Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis pada masyarakat.




"Untuk itu, kami berharap dengan adanya kunjungan Komisi VIII DPR bisa betul-betul pro rakyat, apalagi Sumbar kan termasuk daerah yang rawan bencana, jadi peran BNPB ini penting untuk ditingkatkan lewat regulasi baru," kata Irwan Prayitno.


Oleh karena itu maka, kehadiran BNPB, Ketua Tim Anggota DPR RI Komisi VIII dan rombongan. "Bagi kami hal ini bagaikan suatu keniscayaan, berdasar fakta yang telah dialami Sumbar," ujarnya.


Selain itu, Irwan menyebutkan hampir tiap bulan terjadi gempa di Sumbar, bahkan ada yang diatas 7 skala riter, seperti yang terjadi pada tahun 2009- 2010 telah meluluh lantahkan Sumatera Barat.


Penanggulangan bencana telah dibentuk melalui dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk tim, seandainya bencana alam itu datang banjir, longsor dan sebagainya, langsung ditanggapi oleh OPD, diataranya dari Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PUPR, Irigasi dan Kehutan.

 

Lebih lanjut Irwan juga menyampaikan, Tim BPBD sering melakukan simulasi kebencanaan, karena di Sumbar berpotensi bencana yang paling ditakuti adalah gempa berpotensi stunami. 


"Dari 19 kabupaten kota, tujuh diantaranya berada didaerah pesisir, setiap tahun dua kali dilakukan sosialisasi oleh BPBD dan melakukan simulasi langsung dibawah koodinir BNPB dengan memakai helikopter, kerena itu betul terjadi tidak bisa memasok melaui darat," terangnya.


Juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para relawan, kelompok siaga bencana maupun kepada tim redaksi cepat. Harus stanbay 24 jam, secara kelembagaan sudah jauh disiplin. 


Disamping itu, didukung oleh dana APBD murni juga didukung oleh DPRD Sumbar, melalui pokok-pokok pikiran, sehingga dalam penanggulangan bencana dapat cepat laksanakan dilokasi masing-masing.


Sementara itu, Ketua Tim Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Lisda Hendrajoni mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi sumatera barat telah mendukung RUU tentang penanggulangan bencana. Sehingga kami dapat menjalankan tugas dalam rangka menyerahkan aspirasi terkait dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana dan menyelenggarakan rapat kerja.


"Dan sekaligus mencari saran serta masukan dari RUU mengenai perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana", ungkapnya.


Selanjutnya juga, untuk melengkapi dan memperkaya masukan bagi penyempurnaan RUU tentang penanggulangan bencana ini, panitia kerja DPR RI komisi VIII membentuk tim kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi daerah Yogyakarta.


Dalam kunjungan ini kami berharap akan mendapatkan data informasi yang penting untuk pembahasan RUU tentang penanggulan bencana khussnya di Sumatera Barat", harapnya. (nov)

Komisi VIII DPR Kunjungi Sumbar Bahas RUU Penanggulangan Bencana

Friday, September 25, 2020 : 11:17:00 PM



PADANG, murainews.com -- Komisi VIII DPR RI mengunjungi Provinsi Sumatera Barat untuk meminta masukan-masukan dalam penegasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang menjadi fokus utama dari pihaknya saat ini. 


Sumatera Barat sangat dikenal dengan supermarketnya bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan abrasi pantai diakibatkan hantaman gelombang. 


"Hadirnya RUU tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia merupakan jawaban, selama ini, karena selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada UU yang secara khusus menangani bencana," kata Gubernur Sumatera Barat saat membahas tentang RUU Penanggulangan Bencana, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jum'at (25/9/2020).


Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis pada masyarakat.




"Untuk itu, kami berharap dengan adanya kunjungan Komisi VIII DPR bisa betul-betul pro rakyat, apalagi Sumbar kan termasuk daerah yang rawan bencana, jadi peran BNPB ini penting untuk ditingkatkan lewat regulasi baru," kata Irwan Prayitno.


Oleh karena itu maka, kehadiran BNPB, Ketua Tim Anggota DPR RI Komisi VIII dan rombongan. "Bagi kami hal ini bagaikan suatu keniscayaan, berdasar fakta yang telah dialami Sumbar," ujarnya.


Selain itu, Irwan menyebutkan hampir tiap bulan terjadi gempa di Sumbar, bahkan ada yang diatas 7 skala riter, seperti yang terjadi pada tahun 2009- 2010 telah meluluh lantahkan Sumatera Barat.


Penanggulangan bencana telah dibentuk melalui dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk tim, seandainya bencana alam itu datang banjir, longsor dan sebagainya, langsung ditanggapi oleh OPD, diataranya dari Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PUPR, Irigasi dan Kehutan.

 

Lebih lanjut Irwan juga menyampaikan, Tim BPBD sering melakukan simulasi kebencanaan, karena di Sumbar berpotensi bencana yang paling ditakuti adalah gempa berpotensi stunami. 


"Dari 19 kabupaten kota, tujuh diantaranya berada didaerah pesisir, setiap tahun dua kali dilakukan sosialisasi oleh BPBD dan melakukan simulasi langsung dibawah koodinir BNPB dengan memakai helikopter, kerena itu betul terjadi tidak bisa memasok melaui darat," terangnya.


Juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para relawan, kelompok siaga bencana maupun kepada tim redaksi cepat. Harus stanbay 24 jam, secara kelembagaan sudah jauh disiplin. 


Disamping itu, didukung oleh dana APBD murni juga didukung oleh DPRD Sumbar, melalui pokok-pokok pikiran, sehingga dalam penanggulangan bencana dapat cepat laksanakan dilokasi masing-masing.


Sementara itu, Ketua Tim Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Lisda Hendrajoni mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi sumatera barat telah mendukung RUU tentang penanggulangan bencana. Sehingga kami dapat menjalankan tugas dalam rangka menyerahkan aspirasi terkait dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana dan menyelenggarakan rapat kerja.


"Dan sekaligus mencari saran serta masukan dari RUU mengenai perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana", ungkapnya.


Selanjutnya juga, untuk melengkapi dan memperkaya masukan bagi penyempurnaan RUU tentang penanggulangan bencana ini, panitia kerja DPR RI komisi VIII membentuk tim kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi daerah Yogyakarta.


Dalam kunjungan ini kami berharap akan mendapatkan data informasi yang penting untuk pembahasan RUU tentang penanggulan bencana khussnya di Sumatera Barat", harapnya. (nov)