Cegah Virus Corona, DPRD Sumbar Sahkan Perda Covid-19 Pertama di Indonesia - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



PADANG, murainews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di ruang sidang utama, Jum'at (11/9/2020).


Rapat dipimpin ketua DPRD Supardi dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD dan peserta lainnya mengikuti secara virtual. 


Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah.


Untuk itu dilakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat.


Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat mengikuti Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Sumbar yang didalamnya ada sanksi.




Karena kesehatan memang merupakan hak azazi manuasia diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan diatur di Pancasila semua peraturan, yang merupakan haknya manusia tanpa kecuali untuk sehat.


"Untuk itu kita sebagai pemerintah harus berupaya, harus bekerja keras mencari jalan keluar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa diskriminatif dan mengajak kesemua pihak agar mengatasinya," kata Gubernur.


Lebih lanjut Gubernur mengatakan tidak ada lagi daerah hijau di Sumatera Barat bahkan dari pusat mendapatkan empat kota dan kabupaten yang zona merah karena banyak penyebab. 


Terkait dengan Perda ini masih kurangnya masyarakat peduli dengan protokol kesehatan. Untuk itu kita perlu mengambil langkah kongkrit agar dari sisi masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan dengan patuh. 


"Pergub secara hirarki tidak bisa masuk mengcover seluruh masyarakat yang terkait dengan sanksi atau hukuman yang lebih keras. supaya masyarakat lebih mematuhi regulasi hukum membiasakan disiplin protokol kesehatan," sebut Irwan Prayitno.


Maka dari itu kami perlu memikirkan cara yang lebih efektif, agar menjadikan masyarakat patuh akan mengikuti protokol kesehatan, sehingga demikian akan berkurang penambahan positif karena mengikuti protokol kesehatan dengan aturan yang dibuat yang didalamnya ada efek jera.


Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, Perda ini merapakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Ia menargetkan perda yang mengatur kenormalan baru bisa memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar.


"Kuncinya adalah terus dimasifkan proses testing, tracing dan tracking (tes, penelusuran dan pelacakan) dalam memperlambat penyebaran Covid-19," ucapnya.




Raperda yang di bahas tersebut, dikatakan Irwan Prayitno, memuat penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 dalam beberapa sektor serta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan.


"Dalam pembahasan berkaitan dengan optimalisasi penerapan protokol kesehatan untuk berbagai segi bidang atau sektor yang harus dilaksanakan," ungkap Irwan Prayitno.

 

Protokol kesehatan tersebut, meliputi di sekolah dan atau tempat pendidikan, pelatihan, protokol kesehatan di tempat kerja, protokol kesehatan di tempat ibadah, protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum, protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya, perhotelan, restaurant, rumah makan serta moda transportasi.


Setiap orang wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga daya tahan tubuh, melakukan wudhu bagi yang beragama islam menerapakan prilaku disiplin pada aktifitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, wajib menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak, dan mengucapkan salam dengan tidak melakukan kontak fisik maupun berjabatan tangan.


"Bagi orang yang tidak menggukan masker diluar rumah akan dikenakan sanksi admistratif berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum, dan denda administratif sebesar Rp100 ribu dan daya paksa polisional," sebutnya.


Selanjutnya bagi orang yang mempunyai kontak dengan kasus yang terconfirmasi Covid-19 wajib melakukan karantina mandiri atau isolasi diri bagi yang tidak mematuhi maka dilakukan daya paksa oleh polisional, dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu.


Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar Supardi yang memimpin langsung Rapat Paripurna itu mengatakan, Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilakukan pembahasan Ranperda adaptasi baru dibahas 2 Minggu hari kerja.


"Kami apresiasi kepada Pansus, OPD dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama dengan pendapat fraksi mendukung untuk segera ditetapkan dan ditetapkan ranperda adaptasi baru dengan kolaborasi DPRD dan pemda Sumbar," ujar Supardi.


Menurut Supardi, disetujui Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 menjadi peraturan daerah dengan keputusan DPRD dimaksud diberi nomor 15/SB/2020.


"Kami mendorong agar dilakukan sosialisasi Perda secara masif kepada masyarakat Sumbar melibatkan semua komponen, baik unsur pemerintahan daerah, Forkopimda, perguruan tinggu, LSM, alim ulama, niniak mamak, bunda kanduang, pemuda dan pemudi," ujar Supardi.


Lanjut Supardi, rapat badan musyawarah perlu dilakukan perubahan, terkait agenda pembahasan rancangan KUA- PPAS tahun 2021 dan rancangan KUPA- PPAS perubahan tahun 2020.


"Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020 dengan pertimbangan untuk pengalokasian anggaran hasil refocusing sebelumnya hanya ditetapkan dengan Perkada," ujarnya.


Dikatakan Supardi, untuk pengalokasian anggarab recovery ekonomi bagi masyarakat dan sektor terdampak pandemi.


"Untuk pengalokasian anggaran tambahan penanganan covid-19 dan terbatasnya waktu tersedia untuk penambahan dan penetapan perubahan APBD paling lambat 30 September 2020," ujarnya. (nov)

Cegah Virus Corona, DPRD Sumbar Sahkan Perda Covid-19 Pertama di Indonesia

Saturday, September 12, 2020 : 2:30:00 AM



PADANG, murainews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di ruang sidang utama, Jum'at (11/9/2020).


Rapat dipimpin ketua DPRD Supardi dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD dan peserta lainnya mengikuti secara virtual. 


Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah.


Untuk itu dilakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat.


Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat mengikuti Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Sumbar yang didalamnya ada sanksi.




Karena kesehatan memang merupakan hak azazi manuasia diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan diatur di Pancasila semua peraturan, yang merupakan haknya manusia tanpa kecuali untuk sehat.


"Untuk itu kita sebagai pemerintah harus berupaya, harus bekerja keras mencari jalan keluar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa diskriminatif dan mengajak kesemua pihak agar mengatasinya," kata Gubernur.


Lebih lanjut Gubernur mengatakan tidak ada lagi daerah hijau di Sumatera Barat bahkan dari pusat mendapatkan empat kota dan kabupaten yang zona merah karena banyak penyebab. 


Terkait dengan Perda ini masih kurangnya masyarakat peduli dengan protokol kesehatan. Untuk itu kita perlu mengambil langkah kongkrit agar dari sisi masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan dengan patuh. 


"Pergub secara hirarki tidak bisa masuk mengcover seluruh masyarakat yang terkait dengan sanksi atau hukuman yang lebih keras. supaya masyarakat lebih mematuhi regulasi hukum membiasakan disiplin protokol kesehatan," sebut Irwan Prayitno.


Maka dari itu kami perlu memikirkan cara yang lebih efektif, agar menjadikan masyarakat patuh akan mengikuti protokol kesehatan, sehingga demikian akan berkurang penambahan positif karena mengikuti protokol kesehatan dengan aturan yang dibuat yang didalamnya ada efek jera.


Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, Perda ini merapakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Ia menargetkan perda yang mengatur kenormalan baru bisa memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar.


"Kuncinya adalah terus dimasifkan proses testing, tracing dan tracking (tes, penelusuran dan pelacakan) dalam memperlambat penyebaran Covid-19," ucapnya.




Raperda yang di bahas tersebut, dikatakan Irwan Prayitno, memuat penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 dalam beberapa sektor serta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan.


"Dalam pembahasan berkaitan dengan optimalisasi penerapan protokol kesehatan untuk berbagai segi bidang atau sektor yang harus dilaksanakan," ungkap Irwan Prayitno.

 

Protokol kesehatan tersebut, meliputi di sekolah dan atau tempat pendidikan, pelatihan, protokol kesehatan di tempat kerja, protokol kesehatan di tempat ibadah, protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum, protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya, perhotelan, restaurant, rumah makan serta moda transportasi.


Setiap orang wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga daya tahan tubuh, melakukan wudhu bagi yang beragama islam menerapakan prilaku disiplin pada aktifitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, wajib menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak, dan mengucapkan salam dengan tidak melakukan kontak fisik maupun berjabatan tangan.


"Bagi orang yang tidak menggukan masker diluar rumah akan dikenakan sanksi admistratif berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum, dan denda administratif sebesar Rp100 ribu dan daya paksa polisional," sebutnya.


Selanjutnya bagi orang yang mempunyai kontak dengan kasus yang terconfirmasi Covid-19 wajib melakukan karantina mandiri atau isolasi diri bagi yang tidak mematuhi maka dilakukan daya paksa oleh polisional, dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu.


Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar Supardi yang memimpin langsung Rapat Paripurna itu mengatakan, Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilakukan pembahasan Ranperda adaptasi baru dibahas 2 Minggu hari kerja.


"Kami apresiasi kepada Pansus, OPD dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama dengan pendapat fraksi mendukung untuk segera ditetapkan dan ditetapkan ranperda adaptasi baru dengan kolaborasi DPRD dan pemda Sumbar," ujar Supardi.


Menurut Supardi, disetujui Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 menjadi peraturan daerah dengan keputusan DPRD dimaksud diberi nomor 15/SB/2020.


"Kami mendorong agar dilakukan sosialisasi Perda secara masif kepada masyarakat Sumbar melibatkan semua komponen, baik unsur pemerintahan daerah, Forkopimda, perguruan tinggu, LSM, alim ulama, niniak mamak, bunda kanduang, pemuda dan pemudi," ujar Supardi.


Lanjut Supardi, rapat badan musyawarah perlu dilakukan perubahan, terkait agenda pembahasan rancangan KUA- PPAS tahun 2021 dan rancangan KUPA- PPAS perubahan tahun 2020.


"Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020 dengan pertimbangan untuk pengalokasian anggaran hasil refocusing sebelumnya hanya ditetapkan dengan Perkada," ujarnya.


Dikatakan Supardi, untuk pengalokasian anggarab recovery ekonomi bagi masyarakat dan sektor terdampak pandemi.


"Untuk pengalokasian anggaran tambahan penanganan covid-19 dan terbatasnya waktu tersedia untuk penambahan dan penetapan perubahan APBD paling lambat 30 September 2020," ujarnya. (nov)