Cegah Penularan Covid-19, Pemda Mentawai Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness



MENTAWAI, murainews.com -- Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Wakil Bupati, Kortanius Sabeleake mensosialisasikan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Selasa (15/09).


Sebelumnya Perda AKB ini disetujui dan disahkan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian disosialisasikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc, terhadap Bupati/Walikota se-Sumatera Barat secara virtual di ruang kerjanya Jumat malam (11/09).


Sosialisasi peraturan daerah AKB pun dilanjutkan dalam bentuk menyamakan persepsi pengendalian Covid-19, agar satu kebijakan dan satu langkah yang dimulai dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota.


"kabupaten mentawai tidak akan membuat peraturan turunan dari pada perda akb yang dikeluarkan oleh provinsi sumbar, mentawai hanya melanjutkan penerapan dan pelaksanaan atau merupakan implementasi dari aturan tersebut", kata Wabup Kortanius Sabeleake menjelaskan.(15/09)


Lebih lanjut, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake menyebutkan bahwa ada dua sisi dalam hal pengendalian Covid-19 di Mentawai. Pertama sisi pemerintah, dan kedua sisi masyarakat. Adapun dari sisi pemerintah, akan kita tingkatkan pelaksanaan kegiatan testing, tracking, isolasi, dan treatment. 


Sedangkan dari sisi masyarakat, menurut Wabup kesadaran masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan masih kurang. Masyarakat harus lebih memahami protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19. 


"bagi lingkungan pemda, kita akan mengeluarkan surat kepada setiap opd tentang perda akb ini, dan kita akan nenindak tegas sesuai dengan aturannya", ujar Kortanius meyakinkan.


"namun masyarakat juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, karena hal ini demi keselamatan kita bersama", imbuhnya menambahkan. 


Solusi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan ini yaitu dengan lahirnya peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru provinsi Sumatera Barat. 

Dalam aturan ini akan dimuat sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Adanya Perda ini dapat menjadi referensi bahwa dengan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, masyarakat dapat selamat dari bahaya penyebaran Covid-19. 


Perlunya peningkatan dari sanksi administratif menjadi sanksi denda dan pidana, dengan harapan adanya efek jera bagi yang melanggarnya.  Untuk itu Perda AKB ini merupakan instrumen mengendalikan Covid-19. 




Sementara itu, pihak penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus selalu saling berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.


Sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan juga ada untuk kelompok. Sanksi administratif perorangan seperti tidak memakai masker, yaitu sanksi membersihkan fasilitas umum, denda Rp 100.000.

Kemudian bagi yang melanggar aturan tersebut dan tidak bersedia untuk dikarantina, akan dijemput paksa oleh petugas dan dikenakan denda Rp 500.000.


Berikutnya untuk sanksi administratif penanggungjawab seperti restoran, penginapan, tempat wisata dan SKPD bagi yang tidak menggunakan masker, akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda Rp 500.000, pembubaran kegiatan, penghentian sementara dan pencabutan izin. 


Sanksi pidana perorangan yaitu kurungan paling lama 2 hari dan denda 250.000. Sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipenuhi, atau pelanggaran lebih dari satu kali. 


Adapun pidana untuk penanggungjawab dikenakan kurungan selama satu bulan dengan denda sebanyak Rp 15.000.000. Sama dengan hal diatas bahwa sanksi pidana akan dikenakan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali. 


Wabup menegaskan, terkait denda akan menjadi milik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.


"pendapatan denda akan menjadi pendapatan daerah dengan rekening khusus", ungkapnya. 


"untuk mengimplementasikan perda ini, kita akan membentuk tim, mudah-mudahan semuanya sudah siap dalam minggu ini", tutur Kortanius kemudian. 


Mensosialisasikan perda, promosi perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini merupakan tugas kita bersama. Baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pemuda. (JJ)

Cegah Penularan Covid-19, Pemda Mentawai Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Tuesday, September 15, 2020 : 7:09:00 PM



MENTAWAI, murainews.com -- Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Wakil Bupati, Kortanius Sabeleake mensosialisasikan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Selasa (15/09).


Sebelumnya Perda AKB ini disetujui dan disahkan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian disosialisasikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc, terhadap Bupati/Walikota se-Sumatera Barat secara virtual di ruang kerjanya Jumat malam (11/09).


Sosialisasi peraturan daerah AKB pun dilanjutkan dalam bentuk menyamakan persepsi pengendalian Covid-19, agar satu kebijakan dan satu langkah yang dimulai dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota.


"kabupaten mentawai tidak akan membuat peraturan turunan dari pada perda akb yang dikeluarkan oleh provinsi sumbar, mentawai hanya melanjutkan penerapan dan pelaksanaan atau merupakan implementasi dari aturan tersebut", kata Wabup Kortanius Sabeleake menjelaskan.(15/09)


Lebih lanjut, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake menyebutkan bahwa ada dua sisi dalam hal pengendalian Covid-19 di Mentawai. Pertama sisi pemerintah, dan kedua sisi masyarakat. Adapun dari sisi pemerintah, akan kita tingkatkan pelaksanaan kegiatan testing, tracking, isolasi, dan treatment. 


Sedangkan dari sisi masyarakat, menurut Wabup kesadaran masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan masih kurang. Masyarakat harus lebih memahami protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19. 


"bagi lingkungan pemda, kita akan mengeluarkan surat kepada setiap opd tentang perda akb ini, dan kita akan nenindak tegas sesuai dengan aturannya", ujar Kortanius meyakinkan.


"namun masyarakat juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, karena hal ini demi keselamatan kita bersama", imbuhnya menambahkan. 


Solusi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan ini yaitu dengan lahirnya peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru provinsi Sumatera Barat. 

Dalam aturan ini akan dimuat sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Adanya Perda ini dapat menjadi referensi bahwa dengan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, masyarakat dapat selamat dari bahaya penyebaran Covid-19. 


Perlunya peningkatan dari sanksi administratif menjadi sanksi denda dan pidana, dengan harapan adanya efek jera bagi yang melanggarnya.  Untuk itu Perda AKB ini merupakan instrumen mengendalikan Covid-19. 




Sementara itu, pihak penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus selalu saling berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.


Sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan juga ada untuk kelompok. Sanksi administratif perorangan seperti tidak memakai masker, yaitu sanksi membersihkan fasilitas umum, denda Rp 100.000.

Kemudian bagi yang melanggar aturan tersebut dan tidak bersedia untuk dikarantina, akan dijemput paksa oleh petugas dan dikenakan denda Rp 500.000.


Berikutnya untuk sanksi administratif penanggungjawab seperti restoran, penginapan, tempat wisata dan SKPD bagi yang tidak menggunakan masker, akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda Rp 500.000, pembubaran kegiatan, penghentian sementara dan pencabutan izin. 


Sanksi pidana perorangan yaitu kurungan paling lama 2 hari dan denda 250.000. Sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipenuhi, atau pelanggaran lebih dari satu kali. 


Adapun pidana untuk penanggungjawab dikenakan kurungan selama satu bulan dengan denda sebanyak Rp 15.000.000. Sama dengan hal diatas bahwa sanksi pidana akan dikenakan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali. 


Wabup menegaskan, terkait denda akan menjadi milik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.


"pendapatan denda akan menjadi pendapatan daerah dengan rekening khusus", ungkapnya. 


"untuk mengimplementasikan perda ini, kita akan membentuk tim, mudah-mudahan semuanya sudah siap dalam minggu ini", tutur Kortanius kemudian. 


Mensosialisasikan perda, promosi perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini merupakan tugas kita bersama. Baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh pemuda. (JJ)