Tengah Hujan Lebat, Aksi Mahasiswa Tidur di Halaman Kantor Gubernur - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Aksi mahasiswa dari HMI menuntut Pemprov Sumbar tidak ada diskriminasi dalam pendidikan (foto:nov)


PADANG, murainews.com -- Tolak Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Sumatera Barat, sejumlah mahasiswa dari dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (22/7/2020).

Walau di guyur hujan lebat pengunjuk rasa tidak mengurangi semangat untuk lakukan aksi demonstrasi. Bahkan dengan tidur dijalanan ditengah guyutan hujan, mereka masih suara lantang menyampaikan aspirasinya soal sistem pendidikan hari ini di Sumbar.

Membawa sejumlah spanduk yang para mahasiswa tersebut, berisi berbagai tuntutan, salah satunya spanduk bertuliskan "Pendidikan? Hak Semua Bangsa". Selain itu, mereka juga meminta agar tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Para mahasiswa itu bersikeras untuk bisa bertemu dengan gubernur Sumbar. "Gubernur harus keluar temui kami. Berikan kami solusi terkait pendidikan di Sumbar," teriakan salah satu pendemo. (22/7).


Bahkan sempat beradu argumentasi dengan perwakilan Pemprov yang hadir. Karena gubernur tidak ada ditempat, para mahasiswa tetap menginginkan gubernur harus menemui mereka.

Agar situasi aksi tidak semakin memanas, perwakilan mahasiswa itu diajak musyawarah untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapat namun mereka belum berkenan.

"Mana Gubernur. Kami cari Gubernur. Cari Gubernur sekarang juga," ucap seorang peserta aksi dihadapan perwakilan yang hadir.

Aji Surya Kelana salah satu orator aksi demontrasi mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang seharusnya bisa sekolah tetapi ditetapkan tidak mendapatkan hak mereka bersekolah di tempat yang mereka inginkan. Hal ini dinilai merugikan masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar Suryanto mencoba memberi penjelasan ringkas kepada mahasiswa yang hadir. Ia mengatakan, proses PPDB sepenuhnya mengacu Permendikbud No 44 tahun 2019.

"Kebijakan itu berlaku secara nasional. Pemprov hanya menjalankan regulasi yang dijalankan pemerintah pusat," terang Suryanto.

Penjelasan tersebut tetap belum bisa diterima oleh mahasiswa. Hingga pendemo kembali menginginkan gubernur Sumbar untuk keluar menemuai mereka, agar Gubernur Irwan Prayitno mendengarkan langsung aspirasi yang mereka sampaikan.

"Tuntutan kami yakni mendesak Kemendikbud untuk merevisi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 terkait PPDB zonasi siswa, pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas belajar mengajar di setiap sekolah dan juga tuntutan untuk memfasilitasi siswa yang belum dapat mendaftar sekolah karena terdampak kebijakan zonasi," kata Aji Surya.

Tidak hanya itu, Aji Surya juga mempermasalahkan kualitas server PPDB, kualitas dari tenaga Disdik Sumbar dalam menyelenggarakan PPDB. Menurutnya Disdik Sumbar asal-asalan menerapkan pendaftaran online, sebab tidak semua orang paham menggunakan teknologi. Dari kajian itu mereka berkesimpulan bahwa peraturan tersebut tak memiliki memiliki asas berkeadilan.

Sampai berita ini, menurut pantauan murainews.com aksi mahasiswa itu masih dijaga oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Sumbar. (nov)

Tengah Hujan Lebat, Aksi Mahasiswa Tidur di Halaman Kantor Gubernur

Wednesday, July 22, 2020 : 6:16:00 PM
Aksi mahasiswa dari HMI menuntut Pemprov Sumbar tidak ada diskriminasi dalam pendidikan (foto:nov)


PADANG, murainews.com -- Tolak Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Sumatera Barat, sejumlah mahasiswa dari dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (22/7/2020).

Walau di guyur hujan lebat pengunjuk rasa tidak mengurangi semangat untuk lakukan aksi demonstrasi. Bahkan dengan tidur dijalanan ditengah guyutan hujan, mereka masih suara lantang menyampaikan aspirasinya soal sistem pendidikan hari ini di Sumbar.

Membawa sejumlah spanduk yang para mahasiswa tersebut, berisi berbagai tuntutan, salah satunya spanduk bertuliskan "Pendidikan? Hak Semua Bangsa". Selain itu, mereka juga meminta agar tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Para mahasiswa itu bersikeras untuk bisa bertemu dengan gubernur Sumbar. "Gubernur harus keluar temui kami. Berikan kami solusi terkait pendidikan di Sumbar," teriakan salah satu pendemo. (22/7).


Bahkan sempat beradu argumentasi dengan perwakilan Pemprov yang hadir. Karena gubernur tidak ada ditempat, para mahasiswa tetap menginginkan gubernur harus menemui mereka.

Agar situasi aksi tidak semakin memanas, perwakilan mahasiswa itu diajak musyawarah untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapat namun mereka belum berkenan.

"Mana Gubernur. Kami cari Gubernur. Cari Gubernur sekarang juga," ucap seorang peserta aksi dihadapan perwakilan yang hadir.

Aji Surya Kelana salah satu orator aksi demontrasi mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang seharusnya bisa sekolah tetapi ditetapkan tidak mendapatkan hak mereka bersekolah di tempat yang mereka inginkan. Hal ini dinilai merugikan masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar Suryanto mencoba memberi penjelasan ringkas kepada mahasiswa yang hadir. Ia mengatakan, proses PPDB sepenuhnya mengacu Permendikbud No 44 tahun 2019.

"Kebijakan itu berlaku secara nasional. Pemprov hanya menjalankan regulasi yang dijalankan pemerintah pusat," terang Suryanto.

Penjelasan tersebut tetap belum bisa diterima oleh mahasiswa. Hingga pendemo kembali menginginkan gubernur Sumbar untuk keluar menemuai mereka, agar Gubernur Irwan Prayitno mendengarkan langsung aspirasi yang mereka sampaikan.

"Tuntutan kami yakni mendesak Kemendikbud untuk merevisi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 terkait PPDB zonasi siswa, pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas belajar mengajar di setiap sekolah dan juga tuntutan untuk memfasilitasi siswa yang belum dapat mendaftar sekolah karena terdampak kebijakan zonasi," kata Aji Surya.

Tidak hanya itu, Aji Surya juga mempermasalahkan kualitas server PPDB, kualitas dari tenaga Disdik Sumbar dalam menyelenggarakan PPDB. Menurutnya Disdik Sumbar asal-asalan menerapkan pendaftaran online, sebab tidak semua orang paham menggunakan teknologi. Dari kajian itu mereka berkesimpulan bahwa peraturan tersebut tak memiliki memiliki asas berkeadilan.

Sampai berita ini, menurut pantauan murainews.com aksi mahasiswa itu masih dijaga oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Sumbar. (nov)