Gubernur Irwan Prayitno Minta Pengawasan Selektif di Jalur Perbatasan Tetap Berlakukan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pimpin Rapat Terbatas terkait evaluasi pengawasan perjalanan orang ke wilayah Sumbar (foto:nov)


Padang, murainews.com -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk memutus mata rantai Virus Corona (Covid-19) dimasa penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid 19 (TNB-PAC19) tetap dilanjutkan dengan kegiatan "Pengawasan Selektif" terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi orang masuk ke daerah ini.

Dalam Rapat Terbatas terkait Evaluasi Kegiatan Pengawasan Perjalanan Orang ke Wilayah Sumatera Barat dalam Pelaksanaan TNBPAC19 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama OPD terkait di ruang kerjanya, Sabtu (27/6/2020), perlu dilakukan pengawasan Selektif ketat di Jalur Perbatasan.

"Kita tetap melakukan pembatasan selektif terhadap orang keluar masuk ke wilayah Sumbar. Melalui sembilan pintu masuk jalur darat, jalur udara dan laut," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar mengatakan Pengawasan Selektif disemua pintu masuk Sumatera Barat dilakukan berdasarkan pertimbangan, Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


"Sebelumnya, kita sudah melakukan pembatasan selektif di setiap perbatasan, termasuk jalur udara dan laut. Alhasil dalam satu bulan ini kasus Covid di Sumbar terus menurun," ucapnya.

Larangan mudik itu menurut Gubernur sudah efektif  sehingga datanya dalam satu hari anjlok langsung berkurang dari 39 persen sampai 50 persen, yang biasanya satu hari ada ratusan yang masuk ke Sumbar. Walaupun masih adanya kucing-kucingan untuk menerobos di perbatasan.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar juga menjelaskan terkait aturan yang mendukung dalam pemberantasan wabah virus corona, perlu dipedomani oleh setiap OPD untuk melakukan pembatasan orang yang keluar masuk Sumbar, yaitu Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas SE No.7 tahun 2020 tentang kreteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masuk adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (Covid 19).

"Kita harus tetap lakukan pembatasan secara ketat, jangan sampai ada orang yang terpapar Covid-19 masuk leluasan, sehingga menularkan banyak orang di Sumbar," tukasnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, pelaksanaan Pengawasan Selektif diperbatasan dilakukan juga berdasarkan pertimbangan phisikologis bagaimana kita tetap selektif terhadap orang datang dan masuk ke daerah ini sehat, sehingga kesehatan masyarakat Sumbar dari penyebaran covid 19 dapat terawasi.

Diberlakukannya, Surat Edaran Menhub tahun 2020 Tentang pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, udara dan laut pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona Virus, tetap diawasi.

"Pelaksanaan Pengawasan Selektif disetiap pintu masuk ke Sumbar darat, udara dan laut memang tidak seketat sebelumnya namun tetap bagaimana pengawasan setiap orang masuk itu mentaati protokol kesehatan ada surat kesehatan (rapit tes), pakai masker dan sebagainya," ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyebutkan sebagai pimpinan kepala daerah, tidak bisa memberikan kebebasan orang keluar masuk di Sumatera Barat, seperti daerah lainnya karena mengingat masih ada kekhawatiran Covid-19 ini belum tahu kapan berakhir. Dan pengawasan selektif ini juga bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat, orang datang sehat, orang mengelola sehat maka masyarakat Sumbarpun akan sehat.

"Pemprov Sumbar tentu memiliki perhatian dan kepedulian bagaimana kehidupan new normal masyarakat Sumbar dapat berjalan baik dan harapan daerah ini menjadi zona hijau covid tentu menjadi harapan besar kita orang. Makanya pengawasan selektif ini masih kita lakukan hingga bulan Desember 2020, sebagai sikap kontrol terhadap penerapan protokol covid untuk kesehatan masyarakat Sumbar," ungkapnya. (nov)

Gubernur Irwan Prayitno Minta Pengawasan Selektif di Jalur Perbatasan Tetap Berlakukan

Saturday, June 27, 2020 : 5:49:00 PM
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pimpin Rapat Terbatas terkait evaluasi pengawasan perjalanan orang ke wilayah Sumbar (foto:nov)


Padang, murainews.com -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk memutus mata rantai Virus Corona (Covid-19) dimasa penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid 19 (TNB-PAC19) tetap dilanjutkan dengan kegiatan "Pengawasan Selektif" terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi orang masuk ke daerah ini.

Dalam Rapat Terbatas terkait Evaluasi Kegiatan Pengawasan Perjalanan Orang ke Wilayah Sumatera Barat dalam Pelaksanaan TNBPAC19 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama OPD terkait di ruang kerjanya, Sabtu (27/6/2020), perlu dilakukan pengawasan Selektif ketat di Jalur Perbatasan.

"Kita tetap melakukan pembatasan selektif terhadap orang keluar masuk ke wilayah Sumbar. Melalui sembilan pintu masuk jalur darat, jalur udara dan laut," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar mengatakan Pengawasan Selektif disemua pintu masuk Sumatera Barat dilakukan berdasarkan pertimbangan, Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


"Sebelumnya, kita sudah melakukan pembatasan selektif di setiap perbatasan, termasuk jalur udara dan laut. Alhasil dalam satu bulan ini kasus Covid di Sumbar terus menurun," ucapnya.

Larangan mudik itu menurut Gubernur sudah efektif  sehingga datanya dalam satu hari anjlok langsung berkurang dari 39 persen sampai 50 persen, yang biasanya satu hari ada ratusan yang masuk ke Sumbar. Walaupun masih adanya kucing-kucingan untuk menerobos di perbatasan.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar juga menjelaskan terkait aturan yang mendukung dalam pemberantasan wabah virus corona, perlu dipedomani oleh setiap OPD untuk melakukan pembatasan orang yang keluar masuk Sumbar, yaitu Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas SE No.7 tahun 2020 tentang kreteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masuk adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (Covid 19).

"Kita harus tetap lakukan pembatasan secara ketat, jangan sampai ada orang yang terpapar Covid-19 masuk leluasan, sehingga menularkan banyak orang di Sumbar," tukasnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, pelaksanaan Pengawasan Selektif diperbatasan dilakukan juga berdasarkan pertimbangan phisikologis bagaimana kita tetap selektif terhadap orang datang dan masuk ke daerah ini sehat, sehingga kesehatan masyarakat Sumbar dari penyebaran covid 19 dapat terawasi.

Diberlakukannya, Surat Edaran Menhub tahun 2020 Tentang pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat, udara dan laut pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona Virus, tetap diawasi.

"Pelaksanaan Pengawasan Selektif disetiap pintu masuk ke Sumbar darat, udara dan laut memang tidak seketat sebelumnya namun tetap bagaimana pengawasan setiap orang masuk itu mentaati protokol kesehatan ada surat kesehatan (rapit tes), pakai masker dan sebagainya," ungkapnya.

Irwan Prayitno juga menyebutkan sebagai pimpinan kepala daerah, tidak bisa memberikan kebebasan orang keluar masuk di Sumatera Barat, seperti daerah lainnya karena mengingat masih ada kekhawatiran Covid-19 ini belum tahu kapan berakhir. Dan pengawasan selektif ini juga bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat, orang datang sehat, orang mengelola sehat maka masyarakat Sumbarpun akan sehat.

"Pemprov Sumbar tentu memiliki perhatian dan kepedulian bagaimana kehidupan new normal masyarakat Sumbar dapat berjalan baik dan harapan daerah ini menjadi zona hijau covid tentu menjadi harapan besar kita orang. Makanya pengawasan selektif ini masih kita lakukan hingga bulan Desember 2020, sebagai sikap kontrol terhadap penerapan protokol covid untuk kesehatan masyarakat Sumbar," ungkapnya. (nov)