Wagub Sumbar Nasrul Abit Vidcon bersama Kadisperindag se Sumbar
PADANG, murainews.com -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memimpin Rapat Koordinasi dengan menggunakan Video Comperence (Vidcon) bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) se Sumbar terkait Pelayanan Pasar.
Vidcon tersebut Wagub Sumbar Nasrul Abit didampingi Kadisperindag Prov. Sumbar Asben Hendri, SE, MM di ruang rapat Wagub Sumbar, Selasa (5/5/2020).
Wagub Nasrul Abit berharap pasar rakyat tetap beroperasi meski merebak virus Corona (COVID-19). Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan menghindari dampak yang lebih luas bagi rakyat kecil. Namun harus mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan pemerintah dalam antisipasi penyebaran COVID-19.
"Silahkan Pasar rakyat beroperasi, namun harus protokol kesehatan COVID-19, yaitu menerapkan physical distancing, menyiapkan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer, menggunakan masker dan mengedepankan kebersihan pasar, agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19," ucap Nasrul Abit (5/5).
Jika pasar berhenti beroperasi, dampak lebih luas lagi akan terjadi karena para pedagang masih harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluargannya. Untuk itu, Nasrul Abit mendorong pemerintah Kabupaten kota untuk melakukan inovasi di masa pandemi ini dalam operasional pasar rakyat. Seperti mengatur jam buka dan jumlah pedagang secara bergiliran, menggunakan sistem jarak antar pedagang lainnya.
"Membuka pasar dengan menutup ruas jalan serta mengatur jarak pedagang sesuai protokol COVID-19," ucapnya.
Selain itu Wagub Sumbar mengimbau kepada petugas pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan melakukan penyemprotan desinfektan secara simultan, apabila diperlukan pengamanan di bantuan Satpol PP dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
"Jumlah dan jarak antar pedagang kita batasi untuk menghindari kerumunan. Petugas harus bisa memantau tempat yang sudah difasilitasi," tandasnya.
Selanjutnya, terkait dengan pedagang keliling (ngampas) yang berasal dari daerah zona merah, kita akan membuat surat himbauan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar melarang atau membatasi pedagang tersebut beroperasi dan surat ini juga ditembuskan ke aparat kepolisian dan TNI agar melakukan pembatasan di setiap perbatasan yang ada di Kabupaten/Kota.
Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur menyampaikan agar komitmen ini dapat berhasil dengan baik juga tergantung dengan kerjasama petugas yang berperan di lapangan. Dan tentunya, kegiatan pasar khususnya pendistribusian 9 (sembilan) bahan pokok agar tetap berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan penyebaran Covid-19. (nov)
www.murainews.com