Gubernur Sumbar Minta Dishub Sumbar Harus Tegas Melaksanakan PSBB di Perbatasan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat meminta personil Dishub dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam pelaksanaan tugas tanpa ada pertimbangan dan bagi pejabat yang berkerja harus ada surat tugasnya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat melepas personil Dishub di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar dalam rangka mempertegas menindak lanjuti pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat.

"Pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan kita disuruh putar balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Kita harus bertegas-tegas dalam hal ini untuk memutus rantai Covid-19 di Sumbar," ucap Irwan Prayitno.

Terkait dengan itu Gubernur juga menyampaikan sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

"Namun ada pengecualian berlaku untuk kenderaan pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang," kata Irwan Prayitno.

Lebih lanjut gubernur Sumbar, juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumatera Barat, dikecualikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, namun untuk mereka tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian.


"Kepada seluruh Personil Dinas Perhubungan, agar tegas menerapkan Permenhub 25 tahun 2020, utamakan dalam etika dan kesantunan sebagai aparat," pesannya.

Sementara itu terkait dengan tugas dibandingkan dengan 31 Maret hanya mencatat dan mengecek, yang sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung, ada yang tetap pulang disuruh putar balik.

"Masih ada juga masyarakat yang masih bandel ingin masuk ke wilayah Sumbar, walaupun ada larangan untuk mudik," sambungnya. (nov)

Gubernur Sumbar Minta Dishub Sumbar Harus Tegas Melaksanakan PSBB di Perbatasan

Saturday, May 16, 2020 : 9:44:00 PM


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat meminta personil Dishub dan dibantu oleh TNI, Polri betul-betul tegas dalam pelaksanaan tugas tanpa ada pertimbangan dan bagi pejabat yang berkerja harus ada surat tugasnya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat melepas personil Dishub di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar dalam rangka mempertegas menindak lanjuti pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat.

"Pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan kita disuruh putar balik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Kita harus bertegas-tegas dalam hal ini untuk memutus rantai Covid-19 di Sumbar," ucap Irwan Prayitno.

Terkait dengan itu Gubernur juga menyampaikan sarana transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.

"Namun ada pengecualian berlaku untuk kenderaan pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans mobil jenazah dan mobil barang tidak membawa penumpang," kata Irwan Prayitno.

Lebih lanjut gubernur Sumbar, juga dikecualikan kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan, seperti meninggal dunia, sakit keras atau harus berobat ke daerah lain diizinkan keluar/masuk dari Sumatera Barat, dikecualikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, namun untuk mereka tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi syarat, tetap tidak bisa bepergian.


"Kepada seluruh Personil Dinas Perhubungan, agar tegas menerapkan Permenhub 25 tahun 2020, utamakan dalam etika dan kesantunan sebagai aparat," pesannya.

Sementara itu terkait dengan tugas dibandingkan dengan 31 Maret hanya mencatat dan mengecek, yang sekarang melarang orang berpergian, pemudik dilarang pulang kampung, ada yang tetap pulang disuruh putar balik.

"Masih ada juga masyarakat yang masih bandel ingin masuk ke wilayah Sumbar, walaupun ada larangan untuk mudik," sambungnya. (nov)