Seluas 765 Ha Kapolda Sumbar Siap Bongkar Pratek Mafia Tanah Lehar Cs - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan menghentikan penyelidikan dan penyidikan seluruh laporan Lehar Cs atas kepemilikan tanah di empat kelurahan (Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang, Air Pacah, Koto Panjang Ikur Koto) di Kota Padang yang luasnya mencapai 765 hektar. 

Irjen Pol Toni Harmanto minta pihaknya siap untuk membongkar praktek mafia tanah yang diduga dilakukan Lehar Cs.

"Telah terjadi error in objecto di dalam berita acara Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas 2016 melalui peta gambar Panitera Pengadilan Negeri Padang yang digunakan MKW Lehar sebagai bukti dasar kepemilikan tanah di empat kelurahan tersebut. Dan bukti tersebut tidak cukup," kata Irjen Pol Toni Harmanto, saat video conference penyelesaian kasus tanah Kaum Maboet MKW Lehar, Jumat (17/4/2020).

Video conference tersebut diikuti langsung Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona beserta jajarannya; Tenaga Ahli Iing R. Sodikin Arifin, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Raden Bagus Agus Widjayanto, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto. Juga diikuti Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful, dan Wali Kota Padang Mahyeldi.

"Kita sudah memetakan pihak-pihak yang pernah diintimidasi Lehar Cs. Intimidasi dengan cara mengganti sejumlah uang atas objek tanah yang dipersoalkan Lehar Cs, atau ancaman pemblokiran dan sebagainya. Ini menjadi kasus baru mafia tanah. Atas kasus ini akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ungkap Kapolda Sumbar.

Toni Harmanto juga menegaskan, kasus MKW Lehar tidak berhenti begitu saja dengan pemberian status hukum penghentian penyelidikan dan penyidikan laporan MKW Lehar yang berjumlah sembilan laporan, namun Polda Sumbar akan melanjutkan kasus baru Lehar Cs yang berkaitan dengan mafia tanah.

Mendengar penjelasan Kapolda Sumbar tersebut, Sofyan Djalil mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumbar beserta jajaran atas dihentikanya kasus laporan MKW Lehar. Dan akan menindaklanjuti kasus MKW Lehar hingga tuntas.

“Kita secara bersama, Menteri ATR/ BPN dan jajaran, Gubernur bersama pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan ini (di luar masalah pidana) hingga tuntas ke Mahkamah Agung,” kata Sofyan Djalil .

Hal senada juga dikatakan Irwan Prayitno, jika keputusan Pengadilan Negeri tentang Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas tahun 2016 tidak dianulir akan menjadi persoalan baru dikemudian hari.

“Kita akan terus berupaya secara bersama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas,”  terang Irwan Prayitno.

Sedangkan Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, jika keputusan Pengadilan Negeri tentang Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas tahun 2016 tidak dianulir, akan menjadi persoalan baru di kemudian hari.

“Kita akan terus berupaya secara bersama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas”, ujar Irwan.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah atas nama warga Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan tanah yang telah lama terjadi. Baik itu Menteri ATR/ Kepala BPN beserta seluruh jajaran, Kapolda Sumbar, Gubernur Sumbar, BPN Sumbar,dan seluruh pihak atas penyelesaian kasus tanah tersebut.

“Sehingga seluruh aset yang selama ini terlantar bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan maupun investasi”, ujar Wali Kota Mahyeldi.

Ia juga mengatakan, Pemko Padang akan terus meningkatkan konsolidasi bersama seluruh pihak terkait penuntasan persoalan Lehar Cs hingga tuntas dan tidak ada persoalan lagi di masa yang akan datang.

"Alhamdulillah, keputusan Kapolda Sumbar ini akan menjadi semangat baru bagi masyarakat Kota Padang di empat kelurahan tersebut. Dan aset masyarakat bisa dimanfaatkan kembali. Keputusan hukum ini juga memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kita akan berupaya persoalan ini benar-benar tuntas," tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful, mengatakan, pemblokiran tanah masyarakat sudah dibuka dan bisa dimanfaatkan kembali. (rilis)

Seluas 765 Ha Kapolda Sumbar Siap Bongkar Pratek Mafia Tanah Lehar Cs

Saturday, April 18, 2020 : 7:01:00 PM


PADANG, murainews.com -- Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan menghentikan penyelidikan dan penyidikan seluruh laporan Lehar Cs atas kepemilikan tanah di empat kelurahan (Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang, Air Pacah, Koto Panjang Ikur Koto) di Kota Padang yang luasnya mencapai 765 hektar. 

Irjen Pol Toni Harmanto minta pihaknya siap untuk membongkar praktek mafia tanah yang diduga dilakukan Lehar Cs.

"Telah terjadi error in objecto di dalam berita acara Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas 2016 melalui peta gambar Panitera Pengadilan Negeri Padang yang digunakan MKW Lehar sebagai bukti dasar kepemilikan tanah di empat kelurahan tersebut. Dan bukti tersebut tidak cukup," kata Irjen Pol Toni Harmanto, saat video conference penyelesaian kasus tanah Kaum Maboet MKW Lehar, Jumat (17/4/2020).

Video conference tersebut diikuti langsung Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona beserta jajarannya; Tenaga Ahli Iing R. Sodikin Arifin, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Raden Bagus Agus Widjayanto, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto. Juga diikuti Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful, dan Wali Kota Padang Mahyeldi.

"Kita sudah memetakan pihak-pihak yang pernah diintimidasi Lehar Cs. Intimidasi dengan cara mengganti sejumlah uang atas objek tanah yang dipersoalkan Lehar Cs, atau ancaman pemblokiran dan sebagainya. Ini menjadi kasus baru mafia tanah. Atas kasus ini akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ungkap Kapolda Sumbar.

Toni Harmanto juga menegaskan, kasus MKW Lehar tidak berhenti begitu saja dengan pemberian status hukum penghentian penyelidikan dan penyidikan laporan MKW Lehar yang berjumlah sembilan laporan, namun Polda Sumbar akan melanjutkan kasus baru Lehar Cs yang berkaitan dengan mafia tanah.

Mendengar penjelasan Kapolda Sumbar tersebut, Sofyan Djalil mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumbar beserta jajaran atas dihentikanya kasus laporan MKW Lehar. Dan akan menindaklanjuti kasus MKW Lehar hingga tuntas.

“Kita secara bersama, Menteri ATR/ BPN dan jajaran, Gubernur bersama pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan ini (di luar masalah pidana) hingga tuntas ke Mahkamah Agung,” kata Sofyan Djalil .

Hal senada juga dikatakan Irwan Prayitno, jika keputusan Pengadilan Negeri tentang Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas tahun 2016 tidak dianulir akan menjadi persoalan baru dikemudian hari.

“Kita akan terus berupaya secara bersama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas,”  terang Irwan Prayitno.

Sedangkan Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, jika keputusan Pengadilan Negeri tentang Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas tahun 2016 tidak dianulir, akan menjadi persoalan baru di kemudian hari.

“Kita akan terus berupaya secara bersama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas”, ujar Irwan.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah atas nama warga Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan tanah yang telah lama terjadi. Baik itu Menteri ATR/ Kepala BPN beserta seluruh jajaran, Kapolda Sumbar, Gubernur Sumbar, BPN Sumbar,dan seluruh pihak atas penyelesaian kasus tanah tersebut.

“Sehingga seluruh aset yang selama ini terlantar bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan maupun investasi”, ujar Wali Kota Mahyeldi.

Ia juga mengatakan, Pemko Padang akan terus meningkatkan konsolidasi bersama seluruh pihak terkait penuntasan persoalan Lehar Cs hingga tuntas dan tidak ada persoalan lagi di masa yang akan datang.

"Alhamdulillah, keputusan Kapolda Sumbar ini akan menjadi semangat baru bagi masyarakat Kota Padang di empat kelurahan tersebut. Dan aset masyarakat bisa dimanfaatkan kembali. Keputusan hukum ini juga memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kita akan berupaya persoalan ini benar-benar tuntas," tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful, mengatakan, pemblokiran tanah masyarakat sudah dibuka dan bisa dimanfaatkan kembali. (rilis)