Bantuan Jaring Pengaman Sosial PSBB Siap Dikucurkan ke Masyarakat, Tunggu Permohonan Berbasis Data - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait lambatnya pencairan dana bantuan langsung tunai bersumber APBD Sumatera Barat 2020. Akhirnya Juru Bicara Gugus Tugas Daerah Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal membantah Pemprov Sumbar memperlambat pencairan bantuan terhadap warga terdampak Covid-19.

"Tidak benar kalau Gubernur selaku Komando Gugus Tugas Daerah penanganan Covid-19 dituduh memperlambat pencairan dana jaring pengaman sosial bersumber APBD Sumbar, dana stanby dan siap kucur, kok," ujar Jasman Rizal, Sabtu (25/4/2020).

Jasman menegaskan dana bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) siap untuk dikucurkan. Semuanya tergantung data penerimaan bantuan, sementara data belum ada yang mengajukan ke Provinsi.

"Terus dimana lambatnya sementara kita masih menunggu permohonan berbasis data dari Kabupaten dan Kota. Tidak mungkin uang rakyat pencairan tidak berdasarkan ketentuan," ucap Jasman.

Jasman Rizal menjelaskan, Pemprov Sumbar sifatnya menunggu ajuan permintaan dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga mengakui keterlambatan ini disebabkan masih melakukan pencocokan, verifikasi, dan validasi data. Begitu ada permintaan, dana langsung di transfer.

"Bagaimana mau dikucurkan kalau permohonan berbasis data penerima dari kota dan kabupaten di Sumbar sampai hari ini belum ada yang mengajukan, apa mesti uang langsung ditransfer begitu saja tanpa jelas siapa dan berapa totalnya, kan tidak, ini uang rakyat dan harus jelas datanya dan data itu semua kan dari Kabupaten Kota," jelasnya.

Menurutnya ada ketentuan bagi warga yang akan menerima bantuan seperti tidak terdaftar penerima bantuan lainnya. Satu kepala keluarga satu program bantuan tidak bisa dobel, ini tentu harus didata dan diverifikasi oleh pihak berkompeten di kabupaten dan kota, ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terkena itu ada PKH, BNPT dan Dana Desa, lalu APBD Provinsi dan kabupaten serta kota.

Ia menambahkan masyarakat diminta untuk bersabar. Karena menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya berjuang sendiri di tengah krisis ini.

"Masyarakat InsyaAllah akan menerima bantuan tersebut, untuk itu diminta kesabarannya, pemerintah tak akan biarkan rakyatnya berjuang sendiri di tengah krisis pandemi ini," ungkapnya.  (nn)

Bantuan Jaring Pengaman Sosial PSBB Siap Dikucurkan ke Masyarakat, Tunggu Permohonan Berbasis Data

Saturday, April 25, 2020 : 7:49:00 PM


PADANG, murainews.com -- Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait lambatnya pencairan dana bantuan langsung tunai bersumber APBD Sumatera Barat 2020. Akhirnya Juru Bicara Gugus Tugas Daerah Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman Rizal membantah Pemprov Sumbar memperlambat pencairan bantuan terhadap warga terdampak Covid-19.

"Tidak benar kalau Gubernur selaku Komando Gugus Tugas Daerah penanganan Covid-19 dituduh memperlambat pencairan dana jaring pengaman sosial bersumber APBD Sumbar, dana stanby dan siap kucur, kok," ujar Jasman Rizal, Sabtu (25/4/2020).

Jasman menegaskan dana bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) siap untuk dikucurkan. Semuanya tergantung data penerimaan bantuan, sementara data belum ada yang mengajukan ke Provinsi.

"Terus dimana lambatnya sementara kita masih menunggu permohonan berbasis data dari Kabupaten dan Kota. Tidak mungkin uang rakyat pencairan tidak berdasarkan ketentuan," ucap Jasman.

Jasman Rizal menjelaskan, Pemprov Sumbar sifatnya menunggu ajuan permintaan dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga mengakui keterlambatan ini disebabkan masih melakukan pencocokan, verifikasi, dan validasi data. Begitu ada permintaan, dana langsung di transfer.

"Bagaimana mau dikucurkan kalau permohonan berbasis data penerima dari kota dan kabupaten di Sumbar sampai hari ini belum ada yang mengajukan, apa mesti uang langsung ditransfer begitu saja tanpa jelas siapa dan berapa totalnya, kan tidak, ini uang rakyat dan harus jelas datanya dan data itu semua kan dari Kabupaten Kota," jelasnya.

Menurutnya ada ketentuan bagi warga yang akan menerima bantuan seperti tidak terdaftar penerima bantuan lainnya. Satu kepala keluarga satu program bantuan tidak bisa dobel, ini tentu harus didata dan diverifikasi oleh pihak berkompeten di kabupaten dan kota, ada tujuh program jaring pengaman sosial yang terkena itu ada PKH, BNPT dan Dana Desa, lalu APBD Provinsi dan kabupaten serta kota.

Ia menambahkan masyarakat diminta untuk bersabar. Karena menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya berjuang sendiri di tengah krisis ini.

"Masyarakat InsyaAllah akan menerima bantuan tersebut, untuk itu diminta kesabarannya, pemerintah tak akan biarkan rakyatnya berjuang sendiri di tengah krisis pandemi ini," ungkapnya.  (nn)