Bahas Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19, Gubernur Lakukan Rapat Melalui Video Conference dengan Bupati Walikota - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Wabah virus corona (Covid-19) terus bertambah, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya untuk pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 masuk dalam wilayah Sumbar.

Pagi ini Kamis (9/4/2020) pukul 08.30 WIB, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno melakukan Video Conference bersama Bupati Walikota Se Sumbar terkait Penanganan Covid 19, di Ruang Gubernur Lantai 2 Gedung Bagonjong.

Menyikapi itu Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membicarakan segenap komponen harus bersatu. Bersama-sama dengan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap Covid-19

Dalam rapat terbatas tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan beberapa poin penting yaitu, pertama, bahwa penyebaran virus Covid-19 terus bertambah terus di Sumbar yang saat ini sudah ada 27 kasus positif, 13 orang di rawat, 8 orang isolasi diri dirumah, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang sembuh. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah langkah strategis untuk menangani penyebaran Covid -19.

Kedua, Pemerintah Sumbar tengah menyiapkan bantuan sosial berupa program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang secara ekonomi terdampak Covid-19 yang besarannya akan disesuaikan dengan aturan.

Akibat adanya wabah Virus Corona (Covid-19), kata Irwan, membuat ekonomi masyarakat lumpuh dan akan banyak orang miskin baru, sehingga mereka perlu diberikan bantuan dan dukungan. Khususnya permasalahan ekonomi atau pendapatan keluarga.


Pada Poin keempat yang menjadi perhatian pemerintah yaitu kebijakan "Lockdown". Lockdown tidak diberlakukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi Sumbar sudah mengajukan ke pemerintah pusat.

"Kalau disetujui, maka kita akan persiapkan segala sesuatunya sesuai aturan dan akan kita lakukan sesegera mungkin," ujarnya.

Menurut gubernur potensi puncak penyebaran virus corona di Sumbar diprediksi terjadi di bulan Mei dan Juni 2020. Kemudian mulai menurun di bulan Agustus ini. Sumbar akan dibanjiri para perantau yang pulang ke daerah asalnya. Perlu diantisipasi agar penyebaran virus corona tidak masuk ke Sumbar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Irwan Prayitno meminta seluruh pihak untuk semakin meningkatkan kewaspadaan. Khususnya dalam hal pengawasan terhadap para pendatang yang masuk ke Sumbar. Peran aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, petugas kesehatan, BPBD, Satpol PP setempat, termasuk masyarakat.

"Kita memang dilarang oleh pusat, untuk pelarangan orang dari rantau untuk pulang kampung, ASN pun juga tidak bisa melarang, mengingat para perantau yang berdagang, barang dagangannya tidak jalan, hidupnya sudah mulai susah, pasti mereka pulang kampung, Kondisi ini perlu kita maklumi," sebut Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tegaskan juga kepada para Bupati dan Wali Kota bahwa Orang Dalam Pantauan (ODP) punya gejala, sesuai dengan Protap dari Kemenkes harus isolasi mandiri 14 hari dirumah.

"Dan bimbingan dari tim penanganan ODP jugap penting sekali karena ini menghambat penyebaran, kalau Orang Dalam Pantauan (ODP) sudah masuk rumah sakit, langsung diisolasi jangan biarkan berkeliaran," tuturnya.

Persiapan karantina di kabupaten kota salah satu upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19, disetiap daerah sudah dibuat tempat karantina, termasuk di Sawahlunto, Sijunjung, Pasaman Barat, Padang, Payakumbuh, Padang pariman dan kabupaten kota lainya yang ada di Sumatera Barat.

Untuk penanganan Covid ringan ini bisa dimasuk kedalam semua rumah sakitini perlu diantisipasi, perkiraan jumlah Covid ringan itu 82% dan dia tidak ada gejala cuman demam, oleh karena itu, agar tidak terjadi penularan dilakukan isolasi mandiri dirumah.

Karantina ini ada dua, karantina ODP untuk memastikan hasil negatif, karantina Covid ringan yang dianggap positif ringan dengan gejala klinis ringan, kalau ringan langsung dikarantina minimal selama dua minggu.

"Saat dikarantina mereka akan disediakan makanan yang enak-enak, karena Covid ringan ini tidak ada obat, dengan makan enak bergizi, vitamin cukup istrahat tenang tidak stres, sehingga meningkatnya imunitas, tubuh kita akan kebal sehingga virus bisa dikalahkan," imbuhnya.

Untuk kelima, gubernur juga berharap kepada bupati walikota untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan realokasi anggaran, serta pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.


Pada kesempatan itu senada dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, untuk mengatasi tersebut perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) jalur darat diperketat untuk mencegah penyebaran virus corona. Kendaraan yang melintas menuju Sumbar dicegat.

"Kita juga sudah upayakan mencegah melalui udara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga harus semakin diperketat. Sementara untuk perbatasan Sumbar ada sembilan titik kabupaten kota yang melalui darat," ungkap Nasrul Abit (9/4).

Selain itu Nasrul Abit mengatakan, pemerintah bersama masyarakat harus proaktif tetap mengawasi setiap pendatang yang masuk, sebab sumber produksi virus ini kebanyakan datangnya dari luar yang merupak daerah pandemik (zona merah).

Di samping itu, ujar Nasrul, social distancing dan physical distancing juga harus benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. "Untuk itu, berbagai langkah antisipasi harus sudah mulai disiapkan dari sekarang," kata Nasrul Abit.

Pemerintah Sumbar sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memanfaatkan rumah sakit yang ada untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP, sementara pemprov Sumbar telah menyediakan 15 RSUD, 2 RSUD provinsi dan satu rumah sakit Semen Padang.

Sebagai rumah sakit rujukan adalah RSUP dr. M. Djamil Padang, rumah sakit dr. Achmad Muchtar dan rumah sakit Unand. Sementara untuk karangtina ODP dan PDP adalah asrama diklat BPSDM Sumbar, gedung UPTD Balaikop, Asrama Diklat Balpelkes, asrama diklat PPSDM Bukittinggi, Asrama Haji Padang, gedung UPTD BPP gedung ITC UPTD BPTSD dinas perternakan, asrama BLK Padang Panjang dan asrama BLK Payakumbuh.

"Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang, sebagai antisipasi penyebaran virus corona, biar bagaimanapun, kami tidak bisa melarang pemudik masuk ke Sumbar," ungkapnya.

Namun setiap pihak bisa mengawasi para pemudik yang masuk ke Sumbar, sehingga mereka benar-benar melakukan isolasi mandiri, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Untuk itu, dalam hal ini kerja sama berbagai pihak amat diperlukan. Kalau semua pihak melakukan tugasnya dengan baik, maka insya Allah masa puncak Covid-19 tidak akan terjadi di Sumbar," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat, khususnya para pemudik yang pulang ke Sumbar untuk disiplin (terbuka) dengan kondisi kesehatannya. Dan apabila ada pemudik yang tidak terdaftar di perbatasan, segera melapor ke petugas terkait.

"Dengan berterus-terang, kita membantu menekan penyebaran virus corona di Minangkabau," tuturnya.

Selanjutnya untuk pasien mengalami Covid-19  positif dimasukan kerumah sakit rujukan, ada RS. M. Djamil Padang yang menampung 28 pasien dan RS. Ahmad Mukhtar dapat menampung 12 pasien dan untuk rumah sakit Unand hari Jumat besok sudah bisa beroperasi. Sementara untuk pasien Covid-19 yang tergolong berat sudah disediakan rumah sakit khusus RSUD Pariaman, dan RSUD Rasidin Padang. (nn)

Bahas Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19, Gubernur Lakukan Rapat Melalui Video Conference dengan Bupati Walikota

Thursday, April 9, 2020 : 6:41:00 PM


PADANG, murainews.com -- Wabah virus corona (Covid-19) terus bertambah, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya untuk pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 masuk dalam wilayah Sumbar.

Pagi ini Kamis (9/4/2020) pukul 08.30 WIB, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno melakukan Video Conference bersama Bupati Walikota Se Sumbar terkait Penanganan Covid 19, di Ruang Gubernur Lantai 2 Gedung Bagonjong.

Menyikapi itu Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membicarakan segenap komponen harus bersatu. Bersama-sama dengan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap Covid-19

Dalam rapat terbatas tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan beberapa poin penting yaitu, pertama, bahwa penyebaran virus Covid-19 terus bertambah terus di Sumbar yang saat ini sudah ada 27 kasus positif, 13 orang di rawat, 8 orang isolasi diri dirumah, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang sembuh. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah langkah strategis untuk menangani penyebaran Covid -19.

Kedua, Pemerintah Sumbar tengah menyiapkan bantuan sosial berupa program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang secara ekonomi terdampak Covid-19 yang besarannya akan disesuaikan dengan aturan.

Akibat adanya wabah Virus Corona (Covid-19), kata Irwan, membuat ekonomi masyarakat lumpuh dan akan banyak orang miskin baru, sehingga mereka perlu diberikan bantuan dan dukungan. Khususnya permasalahan ekonomi atau pendapatan keluarga.


Pada Poin keempat yang menjadi perhatian pemerintah yaitu kebijakan "Lockdown". Lockdown tidak diberlakukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi Sumbar sudah mengajukan ke pemerintah pusat.

"Kalau disetujui, maka kita akan persiapkan segala sesuatunya sesuai aturan dan akan kita lakukan sesegera mungkin," ujarnya.

Menurut gubernur potensi puncak penyebaran virus corona di Sumbar diprediksi terjadi di bulan Mei dan Juni 2020. Kemudian mulai menurun di bulan Agustus ini. Sumbar akan dibanjiri para perantau yang pulang ke daerah asalnya. Perlu diantisipasi agar penyebaran virus corona tidak masuk ke Sumbar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Irwan Prayitno meminta seluruh pihak untuk semakin meningkatkan kewaspadaan. Khususnya dalam hal pengawasan terhadap para pendatang yang masuk ke Sumbar. Peran aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, petugas kesehatan, BPBD, Satpol PP setempat, termasuk masyarakat.

"Kita memang dilarang oleh pusat, untuk pelarangan orang dari rantau untuk pulang kampung, ASN pun juga tidak bisa melarang, mengingat para perantau yang berdagang, barang dagangannya tidak jalan, hidupnya sudah mulai susah, pasti mereka pulang kampung, Kondisi ini perlu kita maklumi," sebut Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tegaskan juga kepada para Bupati dan Wali Kota bahwa Orang Dalam Pantauan (ODP) punya gejala, sesuai dengan Protap dari Kemenkes harus isolasi mandiri 14 hari dirumah.

"Dan bimbingan dari tim penanganan ODP jugap penting sekali karena ini menghambat penyebaran, kalau Orang Dalam Pantauan (ODP) sudah masuk rumah sakit, langsung diisolasi jangan biarkan berkeliaran," tuturnya.

Persiapan karantina di kabupaten kota salah satu upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19, disetiap daerah sudah dibuat tempat karantina, termasuk di Sawahlunto, Sijunjung, Pasaman Barat, Padang, Payakumbuh, Padang pariman dan kabupaten kota lainya yang ada di Sumatera Barat.

Untuk penanganan Covid ringan ini bisa dimasuk kedalam semua rumah sakitini perlu diantisipasi, perkiraan jumlah Covid ringan itu 82% dan dia tidak ada gejala cuman demam, oleh karena itu, agar tidak terjadi penularan dilakukan isolasi mandiri dirumah.

Karantina ini ada dua, karantina ODP untuk memastikan hasil negatif, karantina Covid ringan yang dianggap positif ringan dengan gejala klinis ringan, kalau ringan langsung dikarantina minimal selama dua minggu.

"Saat dikarantina mereka akan disediakan makanan yang enak-enak, karena Covid ringan ini tidak ada obat, dengan makan enak bergizi, vitamin cukup istrahat tenang tidak stres, sehingga meningkatnya imunitas, tubuh kita akan kebal sehingga virus bisa dikalahkan," imbuhnya.

Untuk kelima, gubernur juga berharap kepada bupati walikota untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan realokasi anggaran, serta pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.


Pada kesempatan itu senada dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, untuk mengatasi tersebut perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) jalur darat diperketat untuk mencegah penyebaran virus corona. Kendaraan yang melintas menuju Sumbar dicegat.

"Kita juga sudah upayakan mencegah melalui udara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga harus semakin diperketat. Sementara untuk perbatasan Sumbar ada sembilan titik kabupaten kota yang melalui darat," ungkap Nasrul Abit (9/4).

Selain itu Nasrul Abit mengatakan, pemerintah bersama masyarakat harus proaktif tetap mengawasi setiap pendatang yang masuk, sebab sumber produksi virus ini kebanyakan datangnya dari luar yang merupak daerah pandemik (zona merah).

Di samping itu, ujar Nasrul, social distancing dan physical distancing juga harus benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. "Untuk itu, berbagai langkah antisipasi harus sudah mulai disiapkan dari sekarang," kata Nasrul Abit.

Pemerintah Sumbar sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memanfaatkan rumah sakit yang ada untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP, sementara pemprov Sumbar telah menyediakan 15 RSUD, 2 RSUD provinsi dan satu rumah sakit Semen Padang.

Sebagai rumah sakit rujukan adalah RSUP dr. M. Djamil Padang, rumah sakit dr. Achmad Muchtar dan rumah sakit Unand. Sementara untuk karangtina ODP dan PDP adalah asrama diklat BPSDM Sumbar, gedung UPTD Balaikop, Asrama Diklat Balpelkes, asrama diklat PPSDM Bukittinggi, Asrama Haji Padang, gedung UPTD BPP gedung ITC UPTD BPTSD dinas perternakan, asrama BLK Padang Panjang dan asrama BLK Payakumbuh.

"Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang, sebagai antisipasi penyebaran virus corona, biar bagaimanapun, kami tidak bisa melarang pemudik masuk ke Sumbar," ungkapnya.

Namun setiap pihak bisa mengawasi para pemudik yang masuk ke Sumbar, sehingga mereka benar-benar melakukan isolasi mandiri, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Untuk itu, dalam hal ini kerja sama berbagai pihak amat diperlukan. Kalau semua pihak melakukan tugasnya dengan baik, maka insya Allah masa puncak Covid-19 tidak akan terjadi di Sumbar," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat, khususnya para pemudik yang pulang ke Sumbar untuk disiplin (terbuka) dengan kondisi kesehatannya. Dan apabila ada pemudik yang tidak terdaftar di perbatasan, segera melapor ke petugas terkait.

"Dengan berterus-terang, kita membantu menekan penyebaran virus corona di Minangkabau," tuturnya.

Selanjutnya untuk pasien mengalami Covid-19  positif dimasukan kerumah sakit rujukan, ada RS. M. Djamil Padang yang menampung 28 pasien dan RS. Ahmad Mukhtar dapat menampung 12 pasien dan untuk rumah sakit Unand hari Jumat besok sudah bisa beroperasi. Sementara untuk pasien Covid-19 yang tergolong berat sudah disediakan rumah sakit khusus RSUD Pariaman, dan RSUD Rasidin Padang. (nn)