Perkuat Lembaga Adat Untuk Hadapi Arus Globalisasi - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme peradilan adat seolah-olah berada di luar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Drs. H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai saat membuka Orientasi Penguatan Kelembagaan Adat Angkatan IV Tahun 2020, bertempat di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Rabu malam (11/3/2020).

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat.

"Peradilan adat yang sudah lama terbentuk harus diperkuat lagi peran dan fungsinya oleh negara," kata Wagub Sumbar.

Dalam membentengi nilai-nilai adat agar tidak tergerus pengaruh globalisasi, maka penguatan hukum adat di nagari menjadi sangat penting untuk kelangsungan kaum adat nagari Minangkabau.


Sesuai dengan misi Sumatera Barat yang pertama itu adalah meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Nasandi Kitabullah (ABS-SBK). Kedua, mengingat pengaruh globalisasi saat ini semakin gencar mempengaruhi masyarakat yang dampaknya antara lain semakin kurang rasa cinta terhadap adat dan budaya sendiri.

"Ini yang perlu kita benahi, pengaruh global yang datang dari luar, membuat pemahaman generasi muda kita saat ini terhadap adat minangkabau kian lemah. Akibatnya terjadi perubahan perilaku dalam menganut nilai-nilai adat dan budaya sendiri," ucap Nasrul Abit.

"Jika hukum adat kita kuat, walaupun tingginya gejolak di tengah masyarakat, secara tak langsung sudah teredam oleh adat istiadat nagari ini dengan sendirinya," ujarnya.

Selanjutnya Wagub Sumbar mengingatkan, pengaruh globalisasi saat ini semakin gencar mempengaruhi generasi muda, sehingga makin kurangnya rasa cinta terhadap adat dan budaya.

"Akibatnya generasi milenial sekarang banyak yang terjerumus kedalam pergaulan bebas, Narkoba dan bahkan sampai seks bebas (LGBT)," ungkap Nasrul Abit.


Apalagi perkembangan teknologi yang tanpa saringan mempercepat terjerumusnya generasi kepada nilai-nilai yang tidak baik.

Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan. Bao manurun ka suruaso, tanamlah siriah jo ureknyo. Anak di pangku kamakan dibimbiang urang kampuang dipatenggangkan. Tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jo adaiknyo.

Selain seorang Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit juga seorang Penghulu Kaum Malintang Panai Suku Panai Tanjung, Air Haji, Pesisir Selatan, tentunya lebih memahami adat Istiadat Minangkabau.

Lebih lanjut Nasrul Abit Datuak Malintang Panai juga mengingatkan, agar pada perubahan globalisasi zaman milenial ini, agar menjaga dan mengarahkan anak kemenakan tidak terlibat pada perbuatan penyakit masyarakat, yaitu narkoba, judi dan maksiat.

Narkoba juga turut menjadi momok perusak generasi bangsa yaitu maksiat perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"Ini tentu menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama semua elemen masyarakat, tigo tungku sajarangan, ninik mamak,  bundo kandunang, pemuda untuk menghilangkan kerisaukan, dengan menjauhkan diri dan memberantasnya guna menumbuhkan kepercayaan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat minang," ujar Nasrul Abit.

Oleh karena itu, dia mengajak para pemangku adat untuk turut mengawasi sanak saudara di nagari.

Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dra. Hendrawati Roza, M.Si., menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk penguatan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya adat sebagai mitra pemerintah dalam seluruh aspek pembangunan.

Acara tersebut dihadiri sebanyak 140 orang yang terdiri dari pengurus KAN, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Pemuda, dan Aparatur pemberdayaan masyarakat berasal dari Kabupaten Dharmasraya dengan tema "Melalui Penguatan Kelembagaan Adat Kita Perkuat Masyarakat Hukum Adat".

Hendrawati juga menjelaskan lembaga adat dan peran pemangku adat serta pemuka agama menjadi hal yang patut mendapat perhatian pemerintah. Dengan acara ini diharapkan bisa menjawab sebagian kegelisahan atas merosotnya nilai-nilai adat di nagari.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M.Si. yang hadir sebagai nara sumber, menjelaskan sebagai pemangku adat dan pengurus lembaga adat harus tetap aktif menggerakkan lembaga - lembaga adat di Sumatera Barat ini agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gerakan sosial budaya yang bersifat negatif.

Ia juga mengatakan akan mendorong upaya-upaya penguatan kelembagaan adat ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penguatan kelembagaan adat juga pengembangan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat dalam upaya menghidupkan serta mengembangkan kembali nilai-nilai adat Minangkabau.

"Saya akan tetap dukung penganggaran kegiatan penguatan kelembagaan adat ini, agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gerakan sosial budaya yang bersifat negatif," ungkap.Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M.Si dari Partai Gerindra. (nov)

Perkuat Lembaga Adat Untuk Hadapi Arus Globalisasi

Thursday, March 12, 2020 : 12:21:00 AM


PADANG, murainews.com -- Eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme peradilan adat seolah-olah berada di luar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Drs. H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai saat membuka Orientasi Penguatan Kelembagaan Adat Angkatan IV Tahun 2020, bertempat di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Rabu malam (11/3/2020).

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat.

"Peradilan adat yang sudah lama terbentuk harus diperkuat lagi peran dan fungsinya oleh negara," kata Wagub Sumbar.

Dalam membentengi nilai-nilai adat agar tidak tergerus pengaruh globalisasi, maka penguatan hukum adat di nagari menjadi sangat penting untuk kelangsungan kaum adat nagari Minangkabau.


Sesuai dengan misi Sumatera Barat yang pertama itu adalah meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Nasandi Kitabullah (ABS-SBK). Kedua, mengingat pengaruh globalisasi saat ini semakin gencar mempengaruhi masyarakat yang dampaknya antara lain semakin kurang rasa cinta terhadap adat dan budaya sendiri.

"Ini yang perlu kita benahi, pengaruh global yang datang dari luar, membuat pemahaman generasi muda kita saat ini terhadap adat minangkabau kian lemah. Akibatnya terjadi perubahan perilaku dalam menganut nilai-nilai adat dan budaya sendiri," ucap Nasrul Abit.

"Jika hukum adat kita kuat, walaupun tingginya gejolak di tengah masyarakat, secara tak langsung sudah teredam oleh adat istiadat nagari ini dengan sendirinya," ujarnya.

Selanjutnya Wagub Sumbar mengingatkan, pengaruh globalisasi saat ini semakin gencar mempengaruhi generasi muda, sehingga makin kurangnya rasa cinta terhadap adat dan budaya.

"Akibatnya generasi milenial sekarang banyak yang terjerumus kedalam pergaulan bebas, Narkoba dan bahkan sampai seks bebas (LGBT)," ungkap Nasrul Abit.


Apalagi perkembangan teknologi yang tanpa saringan mempercepat terjerumusnya generasi kepada nilai-nilai yang tidak baik.

Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan. Bao manurun ka suruaso, tanamlah siriah jo ureknyo. Anak di pangku kamakan dibimbiang urang kampuang dipatenggangkan. Tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jo adaiknyo.

Selain seorang Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit juga seorang Penghulu Kaum Malintang Panai Suku Panai Tanjung, Air Haji, Pesisir Selatan, tentunya lebih memahami adat Istiadat Minangkabau.

Lebih lanjut Nasrul Abit Datuak Malintang Panai juga mengingatkan, agar pada perubahan globalisasi zaman milenial ini, agar menjaga dan mengarahkan anak kemenakan tidak terlibat pada perbuatan penyakit masyarakat, yaitu narkoba, judi dan maksiat.

Narkoba juga turut menjadi momok perusak generasi bangsa yaitu maksiat perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"Ini tentu menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama semua elemen masyarakat, tigo tungku sajarangan, ninik mamak,  bundo kandunang, pemuda untuk menghilangkan kerisaukan, dengan menjauhkan diri dan memberantasnya guna menumbuhkan kepercayaan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat minang," ujar Nasrul Abit.

Oleh karena itu, dia mengajak para pemangku adat untuk turut mengawasi sanak saudara di nagari.

Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dra. Hendrawati Roza, M.Si., menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk penguatan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya adat sebagai mitra pemerintah dalam seluruh aspek pembangunan.

Acara tersebut dihadiri sebanyak 140 orang yang terdiri dari pengurus KAN, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Pemuda, dan Aparatur pemberdayaan masyarakat berasal dari Kabupaten Dharmasraya dengan tema "Melalui Penguatan Kelembagaan Adat Kita Perkuat Masyarakat Hukum Adat".

Hendrawati juga menjelaskan lembaga adat dan peran pemangku adat serta pemuka agama menjadi hal yang patut mendapat perhatian pemerintah. Dengan acara ini diharapkan bisa menjawab sebagian kegelisahan atas merosotnya nilai-nilai adat di nagari.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M.Si. yang hadir sebagai nara sumber, menjelaskan sebagai pemangku adat dan pengurus lembaga adat harus tetap aktif menggerakkan lembaga - lembaga adat di Sumatera Barat ini agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gerakan sosial budaya yang bersifat negatif.

Ia juga mengatakan akan mendorong upaya-upaya penguatan kelembagaan adat ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penguatan kelembagaan adat juga pengembangan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat dalam upaya menghidupkan serta mengembangkan kembali nilai-nilai adat Minangkabau.

"Saya akan tetap dukung penganggaran kegiatan penguatan kelembagaan adat ini, agar lebih berperan menciptakan keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat supaya dapat mencegah gerakan sosial budaya yang bersifat negatif," ungkap.Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M.Si dari Partai Gerindra. (nov)