Pemprov Sumbar Tetapkan Pembatasan Selektif Bagi Orang Yang Masuk - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
Gubernur Sumbar lakukan rapat terbatas dengan Forkopinda Sumbar menetapkan kebijakan "Pembatasan Secara Selektif" bagi orang yang ingin masuk ke Sumbar. Foto Novear

PADANG, murainews.com - Guna memaksimalkan antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda menetapkan kebijakan "Pembatasan Secara Selektif" dalam rangka menghambat laju arus orang masuk ke Sumbar di daerah-daerah perbatasan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno dalam kesimpulan Rapat Koordinasi Forkopimda di Auditorium Gubernuran, Sabtu malam (28/3/2020).

Hadir dalam rapat, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danlantamal, Danrem 032 Wirabraja, Danlanud, Kajati, Pengadilan Tinggi, Kabinda, MUI Sumbar, Sekdaprov, para Asisten dan beberapa OPD terkait.

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan bahwa pemberlakukan pembatasan selektif ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi yang  masuk melalui kawasan perbatasan di delapan titik pintu masuk Sumbar di darat dan udara.

"Melakukan cek kesehatan yang dilakukan tim medis, satpol PP bersama TNI dan Polri disetiap perbatasan, yang tentu tidak akan merasa nyaman bagi yang masuk ke Sumbar. Dimana yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama dua minggu," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menyatakan bahwa terpaksa melakukan kebijakan dimaksud karena sisi resiko masuk wabah COVID-19 sangat tinggi. Pemberlakuan pembatasan selektif lebih kepada membatasi orang masuk. Hanya yang sehat boleh masuk sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan penanganan secara medis.

Sebenarnya juga para Bupati Walikota dan DPRD serta masyarakat Sumatera Barat, secara umum menghendaki agar Gubernur memberlakukan Lockdown, namun perlakuan Lockdown ditentukan oleh pusat sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di pasal 10.

"Kita mengimbau agar para perantau untuk sementara tidak pulang kampung terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi. Mari kita jaga bersama keselamatan dunsanak di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah, Menko Polhukam,  agar masyarakat menahan diri tidak ikut dalam lalu lintas yang beresiko terkena wabah covid 19", terang Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan untuk tindak lanjut pemberlakukan pembatasan selektif ini, besok (29 Maret 2020) akan lakukan rapat teknis bersama tujuh kepala daerah yang berada pada daerah perbatasan, Forkopimda, OPD terkait.

"Ketujuh Kepala daerah Kabupaten tersebut adalah, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman Barat, Bupati Limapuluh Kota, Bupati Dhamasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan,  Bupati Pesisir Selatan membahas bagaimana secara teknis pelaksanaan pembatasan selektif ini dilapangan dan kondisi yang ada di daerah," sebutnya.

Gubernur kembali mengingatkan dan meminta serta berharap agar masyarakat Sumbar ikut proaktif dalam antisipasi penyebaran COVID-19 dengan pola hidup bersih, ikut melarang saudara untuk sementara tidak pulang kampung.

"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengingatkan para dunsanaknya di rantau untuk sementara tidak pulang kampung,  jika menyayangi dunsanak keluarganya yang ada di kampung halaman", ujarnya. (Humas/nov)

Pemprov Sumbar Tetapkan Pembatasan Selektif Bagi Orang Yang Masuk

Sunday, March 29, 2020 : 8:53:00 AM
Gubernur Sumbar lakukan rapat terbatas dengan Forkopinda Sumbar menetapkan kebijakan "Pembatasan Secara Selektif" bagi orang yang ingin masuk ke Sumbar. Foto Novear

PADANG, murainews.com - Guna memaksimalkan antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda menetapkan kebijakan "Pembatasan Secara Selektif" dalam rangka menghambat laju arus orang masuk ke Sumbar di daerah-daerah perbatasan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno dalam kesimpulan Rapat Koordinasi Forkopimda di Auditorium Gubernuran, Sabtu malam (28/3/2020).

Hadir dalam rapat, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danlantamal, Danrem 032 Wirabraja, Danlanud, Kajati, Pengadilan Tinggi, Kabinda, MUI Sumbar, Sekdaprov, para Asisten dan beberapa OPD terkait.

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan bahwa pemberlakukan pembatasan selektif ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi yang  masuk melalui kawasan perbatasan di delapan titik pintu masuk Sumbar di darat dan udara.

"Melakukan cek kesehatan yang dilakukan tim medis, satpol PP bersama TNI dan Polri disetiap perbatasan, yang tentu tidak akan merasa nyaman bagi yang masuk ke Sumbar. Dimana yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama dua minggu," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menyatakan bahwa terpaksa melakukan kebijakan dimaksud karena sisi resiko masuk wabah COVID-19 sangat tinggi. Pemberlakuan pembatasan selektif lebih kepada membatasi orang masuk. Hanya yang sehat boleh masuk sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan penanganan secara medis.

Sebenarnya juga para Bupati Walikota dan DPRD serta masyarakat Sumatera Barat, secara umum menghendaki agar Gubernur memberlakukan Lockdown, namun perlakuan Lockdown ditentukan oleh pusat sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di pasal 10.

"Kita mengimbau agar para perantau untuk sementara tidak pulang kampung terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi. Mari kita jaga bersama keselamatan dunsanak di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah, Menko Polhukam,  agar masyarakat menahan diri tidak ikut dalam lalu lintas yang beresiko terkena wabah covid 19", terang Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan untuk tindak lanjut pemberlakukan pembatasan selektif ini, besok (29 Maret 2020) akan lakukan rapat teknis bersama tujuh kepala daerah yang berada pada daerah perbatasan, Forkopimda, OPD terkait.

"Ketujuh Kepala daerah Kabupaten tersebut adalah, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman Barat, Bupati Limapuluh Kota, Bupati Dhamasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan,  Bupati Pesisir Selatan membahas bagaimana secara teknis pelaksanaan pembatasan selektif ini dilapangan dan kondisi yang ada di daerah," sebutnya.

Gubernur kembali mengingatkan dan meminta serta berharap agar masyarakat Sumbar ikut proaktif dalam antisipasi penyebaran COVID-19 dengan pola hidup bersih, ikut melarang saudara untuk sementara tidak pulang kampung.

"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengingatkan para dunsanaknya di rantau untuk sementara tidak pulang kampung,  jika menyayangi dunsanak keluarganya yang ada di kampung halaman", ujarnya. (Humas/nov)