PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan jawaban secara langsung terkait hak interpelasi yang digulirkan DPRD Sumbar terkait pengelolaan BUMD dan aset daerah di Padang.
Sidang paripurna dimulai sekitar pukul 09.30 WIB yang dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi dan dilanjutkan dengan agenda penyampaian keterangan gubernur terhadap hak interpelasi DPRD di Gedung DPRD Sumbar, Kota Padang, Jumat (13/3/2020).
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi oleh wakil ketua Irsyad Safar, Suwirpen dan Indra Datuak Rajolelo. Selanjutnya Ketua DPRD Supardi mengapresiasi kehadiran Gubernur Sumbar secara langsung, selain Gubernur interpelasi juga didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Sekda Alwis.
"Hal ini menunjukan bahwa gubernur benar-benar menghormati DPRD, baru kali ini semua hadir lengkap," katanya.
Dia mengatakan sasaran dari interpelasi adalah menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah terhadap persoalan yang terjadi di BUMD. sehingga ke depannya diharapkan semua BUMD dapat berjalan dengan baik.
“Jadi tidak ada kita berniat menjatuhkan gubernur, ini semata untuk pengawasan agar ada perbaikan ke depannya,” ujarnya.
Dengan interpelasi ini diharapkan agar kerjasama DPRD dengan pemerintah provinsi menjadi lebih baik. DPRD menurutnya akan terus mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai aturan.
Selanjutnya Gubernur Sumbar memberikan penjelasan secara rinci terkait BUMD mulai dari PT Grafika, PT Bank Nagari dan lainnya dalam dokumen sebanyak 20 halaman. Penyampaian dilakukan dengan membacakan dokumen tersebut dan ditambah dengan sejumlah keterangan lainnya secara lisan.
Materi interpelasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah. PT Bank Nagari, PT Balairung Citra Jaya dan PT Grafika Jaya Sumbar. Terkait dengan pengelolaan Bank Nagari
Dalam pemaparannya, Irwan Prayitno menyebutkan kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) cukup baik dan sudah berkontribusi memberikan deviden. Setelah menjawab semua pertanyaan dari anggota DPRD Sumbar, antara lain HM Nurnas dari fraksi Demokrat, Afrizal (Golkar), Arkadius Dt Intan Bano (Demokrat), Hidayat (Gerindra) dan Bakri Bakar (Nasdem).
Gubernur Sumbar menjelaskan setiap pertanyaan yang menyangkut BUMD dan Aset daerah, Sumbar mendapatkan deviden yang bisa mensejahterakan masyarakat.
"Dari Bank Nagari sudah memberikan deviden Rp 360 miliar lebih dari total penyertaan modal Rp 217 miliar lebih dan memiliki untung 65,68 persen. Sementara untuk PT Askrida juga memberikan deviden Rp 80 miliar lebih, PT Balairung selama 5 tahun terakhir memberikan deviden Rp 2,2 miliar, PT Jamkrida memberikan deviden Rp 2,3 miliar, PT Grafika Rp 455 juta dan PT Pembangunan Rp 91 juta lebih," jelas gubernur.
Dikarenakan waktu Jum'at akan masuk, pimpinan rapat menskor dan akan dilanjutkan setelah Sholat Jum'at pada pukul 14.00 WIB.
Usai Sholat Jum'at rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ada enam anggota DPRD Sumbar mencerca pertanyaan yaitu Ali Tanjung (Demokrat), Ismet Amzis (Demokrat), Nofrizon (Demokrat), Evi Yandri (Gerindra), Syahrul Furqon (PAN) dan Desrio Putra (Gerindra).
Secara umum, pertanyaan anggota DPRD Sumbar sudah dijawab oleh gubernur Sumbar dengan panjang lebar, namun mendapat penjelasana secara konkrit. Untuk itu Rapat Paripurna DPRD Sumbar itu akhirnya ditunda untuk penyampaian pandangan umum fraksi yang akan dibacakan pada paripurna berikutnya. (nov)
www.murainews.com