Wagub Sumbar Minta Percepatan Infrastruktur Jalan Trans Mentawai Harus Segera Dilaksanakan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Apabila Kabupaten Kepulauan Mentawai ingin keluar dari permasalahan daerah tertinggal, perlu percepatan pembangunan dimulai dari pembangunan infrastruktur,  jalan, jembatan dan pelabuhan untuk daratan. Karena Mentawai merupakan daerah di Sumatera Barat yang memiliki potensi kepulauan yang memiliki wisata bahari yang eksotis.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara pertemuan tindaklanjut pembangunan infrastruktur Kabupaten Mentawai di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Selasa (4/2/2020). Dihadiri Kepala dinas Kehutanan, BKSDA, PUPR dan OPD terkait lainnya. Dari Pemkab Mentawai juga menghadiri seperti kepala Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Mentawai.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menjelaskan, upaya percepatan ini, agar persoalan mendasar pemkab Mentawai adalah kendala akses tranpotasi dan jalan dalam memberikan pelayanan dan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan.

"Pembangunan infrastuktur saat sudah berjalan secara bertahap, sepanjang 225 km, dimana saat ini sudah berjalan sepanjang 60 km. Untuk Trans Mentawai sudah membuka total sekitar 400 kilometer," ungkap Nasrul Abit.


Di Siberut juga direncanakan pembangunan lintas barat sejauh 400 km untuk membuka jalan melingkar membuka akses daerah terisolir. Pemprov Sumatra Barat targetkan segera melakukan penyelesaian urusan perizinan hutan yang akan dilewati untuk pembangunan jalan Trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jalan Trans Mentawai yang melewati  Pulau Siberut akan melewati hutan produksi di bagian utara dan selatan dan juga melewati hutan konservasi Taman Nasional Siberut di bagian tengah.

Untuk membuka hutan produksi butuh izin pinjam pakai hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup (LHK). Sedangkan hutan konservasi butuh perjanjian kerjasama pengelolaan hutan, antara Bupati Mentawai dengan Menteri LHK.

"Jika semua infrastruktur jalan dan transportasi dapat diselesaikan tentu perekonomian Mentawai bisa berjalan dengan baik dan bisa dijangkau oleh masyarakat," kata Wagub Sumbar.

Selanjutnya Wagub Sumbar berharap, dengan adanya Trans Mentawai ini diharapkan bisa segera mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal. Jalan ini juga akan membuka sejumlah desa disana. "Mudah-mudahan pada tahun 2024 Mentawai keluar dari daerah tertinggal," ucapnya.

Saat ini pembangunan jalan Trans mentawai sudah membuka sepanjang sekitar 225 Kilometer dari total sekitar 400 kilometer.


Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mentawai, Elfi mengatakan jalan Trans Mentawai didorong menjadi jalan nasional. Kemudian ada juga ruas  pantai barat yang hutannya belum dibuka, sedangkan pantai timur sudah dibuka.

"Untuk itu, kiranya dalam rapat ini ada kesepakatan untuk disampaikan ke pusat bisa memberikan izin kehutanan tidak ada kesalahan administrasi," ulas Elfi.

Dengan selesai izinnya itu diharapkan akan ada anggaran agar jalan segera dibangun, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan cepat karena terbukanya transportasi jalan. (nov)

Wagub Sumbar Minta Percepatan Infrastruktur Jalan Trans Mentawai Harus Segera Dilaksanakan

Tuesday, February 4, 2020 : 4:49:00 PM


PADANG, murainews.com -- Apabila Kabupaten Kepulauan Mentawai ingin keluar dari permasalahan daerah tertinggal, perlu percepatan pembangunan dimulai dari pembangunan infrastruktur,  jalan, jembatan dan pelabuhan untuk daratan. Karena Mentawai merupakan daerah di Sumatera Barat yang memiliki potensi kepulauan yang memiliki wisata bahari yang eksotis.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara pertemuan tindaklanjut pembangunan infrastruktur Kabupaten Mentawai di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Selasa (4/2/2020). Dihadiri Kepala dinas Kehutanan, BKSDA, PUPR dan OPD terkait lainnya. Dari Pemkab Mentawai juga menghadiri seperti kepala Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Mentawai.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menjelaskan, upaya percepatan ini, agar persoalan mendasar pemkab Mentawai adalah kendala akses tranpotasi dan jalan dalam memberikan pelayanan dan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan.

"Pembangunan infrastuktur saat sudah berjalan secara bertahap, sepanjang 225 km, dimana saat ini sudah berjalan sepanjang 60 km. Untuk Trans Mentawai sudah membuka total sekitar 400 kilometer," ungkap Nasrul Abit.


Di Siberut juga direncanakan pembangunan lintas barat sejauh 400 km untuk membuka jalan melingkar membuka akses daerah terisolir. Pemprov Sumatra Barat targetkan segera melakukan penyelesaian urusan perizinan hutan yang akan dilewati untuk pembangunan jalan Trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jalan Trans Mentawai yang melewati  Pulau Siberut akan melewati hutan produksi di bagian utara dan selatan dan juga melewati hutan konservasi Taman Nasional Siberut di bagian tengah.

Untuk membuka hutan produksi butuh izin pinjam pakai hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup (LHK). Sedangkan hutan konservasi butuh perjanjian kerjasama pengelolaan hutan, antara Bupati Mentawai dengan Menteri LHK.

"Jika semua infrastruktur jalan dan transportasi dapat diselesaikan tentu perekonomian Mentawai bisa berjalan dengan baik dan bisa dijangkau oleh masyarakat," kata Wagub Sumbar.

Selanjutnya Wagub Sumbar berharap, dengan adanya Trans Mentawai ini diharapkan bisa segera mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal. Jalan ini juga akan membuka sejumlah desa disana. "Mudah-mudahan pada tahun 2024 Mentawai keluar dari daerah tertinggal," ucapnya.

Saat ini pembangunan jalan Trans mentawai sudah membuka sepanjang sekitar 225 Kilometer dari total sekitar 400 kilometer.


Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mentawai, Elfi mengatakan jalan Trans Mentawai didorong menjadi jalan nasional. Kemudian ada juga ruas  pantai barat yang hutannya belum dibuka, sedangkan pantai timur sudah dibuka.

"Untuk itu, kiranya dalam rapat ini ada kesepakatan untuk disampaikan ke pusat bisa memberikan izin kehutanan tidak ada kesalahan administrasi," ulas Elfi.

Dengan selesai izinnya itu diharapkan akan ada anggaran agar jalan segera dibangun, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan cepat karena terbukanya transportasi jalan. (nov)