Tahun 2020 Sumbar Mampu Serap KUR sebanyak 1 Triliun Di Bidang Pertanian - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Provinsi Sumatera Barat masih termasuk prioritas di bidang tanam pangan holtikultura sehingga anggaran APBN tahun 2020 meningkat sebesar 19,6 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 108 M menjadi 129 M.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan se Sumbar di Rocky Plaza Hotel, Senin (10/2/2020) yang dilaksanakan selama dua hari 10-11 Februari 2020.

Kebijakan Menteri Pertanian yang baru diarahkan untuk pembangunan pertanian dengan Pola Pembangunan Konstra Tani. Konstra Tani berbasis data yang ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten dan kota penanggung jawab nya adalah Kepala Daerah.

"Artinya Menteri ketika membutuhkan data akan melakukan Telekomverens untuk meminta klarifikasi segala sesuatu tentang pembangunan pertanian," kata Gubernur Sumbar.


Target pembangunan dengan dana yang tersedia, menteri pertanian mengurangi pendanaan yang bersifat konsumtif, sehingga kedepannya pembangunan pertanian dirahkan berbasis teknologi yang ”Maju, Mandiri dan Moderen” (3M). Pemerintah tidak lagi banyak mensubsidi atau membiayai kegiatan pertanian, tapi mengarahkan menggunakan ”KUR” atau Kredit Pemerintah/Pembangunan yang disubsidi Pemerintah.

Salah satunya Provinsi Sumatera Barat dimintakan untuk mampu menyerap KUR dalam kegiatan pembangunan pertanian sebanyak 1 Triliun tahun 2020.

Gubernur Irwan Prayitno berharap, dengan adanya gerakan percepatan tanam untuk peningkatan produktivitas maupun untuk menyiapkan komoditi yang siap untuk di ekspor di tahun 2020.

Kemudian ia menegaskan, perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengupayakan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Dalam forum seperti ini, kita mesti menyatukan perspektif perencanaan dalam mengembangkan pembangunan pertanian. Semua anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota hendaknya disinergikan demi meningkatkan kualitas hidup para petani,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Chandra mengatakan dengan mengadakan sinkronisasi program tahun 2020 ia berharap dalam pengentasan desa rawan pangan itu dilakukan secara terpadu.

"Keterpaduan lintas sektor dari kabupaten kota untuk saling berbagi lokasi agar target dapat dituntaskan melalui program yang dilaksanakan pada tahun 2020, tidak tumpang tindih dan bisa bersinergi antar kabupaten kota," jelasnya.

Saat ini produk pertanian yang menonjol di Sumbar adalah manggis hingga 30 ribu ton tiap tahunnya dan Bawang merah dari Kementerian sudah menunjuk Sumbar sebagai sentral produk bawang merah se Sumatera bahkan ada juga sebagian dari pulau Jawa.

Chandra menegaskan untuk memperkuat kebersamaan dalam pengentasan kerawanan pangan, ketersediaan, keterjangkaun dan stabilitas pangan akan terkendali, cukup dan aman bagi masyarakat. (nov)

Tahun 2020 Sumbar Mampu Serap KUR sebanyak 1 Triliun Di Bidang Pertanian

Monday, February 10, 2020 : 7:41:00 PM


PADANG, murainews.com -- Provinsi Sumatera Barat masih termasuk prioritas di bidang tanam pangan holtikultura sehingga anggaran APBN tahun 2020 meningkat sebesar 19,6 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 108 M menjadi 129 M.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan se Sumbar di Rocky Plaza Hotel, Senin (10/2/2020) yang dilaksanakan selama dua hari 10-11 Februari 2020.

Kebijakan Menteri Pertanian yang baru diarahkan untuk pembangunan pertanian dengan Pola Pembangunan Konstra Tani. Konstra Tani berbasis data yang ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten dan kota penanggung jawab nya adalah Kepala Daerah.

"Artinya Menteri ketika membutuhkan data akan melakukan Telekomverens untuk meminta klarifikasi segala sesuatu tentang pembangunan pertanian," kata Gubernur Sumbar.


Target pembangunan dengan dana yang tersedia, menteri pertanian mengurangi pendanaan yang bersifat konsumtif, sehingga kedepannya pembangunan pertanian dirahkan berbasis teknologi yang ”Maju, Mandiri dan Moderen” (3M). Pemerintah tidak lagi banyak mensubsidi atau membiayai kegiatan pertanian, tapi mengarahkan menggunakan ”KUR” atau Kredit Pemerintah/Pembangunan yang disubsidi Pemerintah.

Salah satunya Provinsi Sumatera Barat dimintakan untuk mampu menyerap KUR dalam kegiatan pembangunan pertanian sebanyak 1 Triliun tahun 2020.

Gubernur Irwan Prayitno berharap, dengan adanya gerakan percepatan tanam untuk peningkatan produktivitas maupun untuk menyiapkan komoditi yang siap untuk di ekspor di tahun 2020.

Kemudian ia menegaskan, perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengupayakan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Dalam forum seperti ini, kita mesti menyatukan perspektif perencanaan dalam mengembangkan pembangunan pertanian. Semua anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota hendaknya disinergikan demi meningkatkan kualitas hidup para petani,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Chandra mengatakan dengan mengadakan sinkronisasi program tahun 2020 ia berharap dalam pengentasan desa rawan pangan itu dilakukan secara terpadu.

"Keterpaduan lintas sektor dari kabupaten kota untuk saling berbagi lokasi agar target dapat dituntaskan melalui program yang dilaksanakan pada tahun 2020, tidak tumpang tindih dan bisa bersinergi antar kabupaten kota," jelasnya.

Saat ini produk pertanian yang menonjol di Sumbar adalah manggis hingga 30 ribu ton tiap tahunnya dan Bawang merah dari Kementerian sudah menunjuk Sumbar sebagai sentral produk bawang merah se Sumatera bahkan ada juga sebagian dari pulau Jawa.

Chandra menegaskan untuk memperkuat kebersamaan dalam pengentasan kerawanan pangan, ketersediaan, keterjangkaun dan stabilitas pangan akan terkendali, cukup dan aman bagi masyarakat. (nov)