Ribuan Warga Lakukan Aksi Demo Warnai HUT ke- 71 Sijunjung - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


SIJUNJUNG, murainews.com -- Ribuan warga Kabupaten Sijunjung lakukan aksi demo saat Sidang Paripurna Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke- 71. Pendemo tersebut mendatangi kantor DPRD setempat menuntut agar pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencarikan solusi pasca penertiban penambangan emas dan penebang kayu oleh aparat Kepolisian dan pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Ribuan para demonstran kebanyak adalah emak-emak sambil memukul periuk dan kuali berteriak "Pak Gubernur ..Pak Bupati tolong kami, kami lapar, jangan biarkan kami mati karena kelaparan". Warga yang bergantung dengan hasil tambang dan kayu tersebut dilarang sejak beberapa bulan ini.



Massa pendemo tersebut dengan membawa berbagai spanduk dan karton yang bertulisan orasinya antara lain "Pak gubernur, tolong pikirkan nasib kami, kami lapar", "Bupati mana janjimu, kami butuh makan", " Pak Bupati jangan benturkan kami dengan Aparat, kami cari solusi, bukan cari mati" dan isi tulisan  spanduk lainnya.

Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari pihak Satuan Brimob Sumbar sebanyak 3 kompi, Sabhara Polda Sumbar, Polres Sijunjung, dan Polres Dharmasraya sebagai pasukan tambahan.

Untuk meredam aksi demo itu, agar tidak terjadi tindakan anarkis. Pihak Kepolisian lakukan dialog dengan pihak pendemo, akhirnya sebanyak 12 orang perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke ruangan rapat gedung DPRD Sijunjung.

Setelah Sidang Paripurna berakhir, 12 perwakilan demo langsung diterima oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Arrival Boy, Ketua DPRD Bambang Surya Irwan, Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, Sekda Zefnihan serta OPD terkait dari provinsi.

Para demostran dari kalangan usaha tambang emas dan usaha kayu itu minta pada Wakil Gubernur supaya mengizinkan mereka tetap menambang beberapa bulan kedepan. Karena warga sangat bergantungan dengan mata pencarian itu. Mereka minta agar Wagub Sumbar bisa mencarikan solusi terkait dengan kebijakan dari Pemerintah.

Dalam dialog tersebut, salah seorang perwakilan pendemo dari penambang emas mengatakan, Pihak pemerintah bisa berikan kebijakan untuk bisa kembali melakukan penambangan emas sampai enam bulan. Dia berjanji setelah enam bulan kedepan mereka akan berhenti dan akan mencari pekerjaan yang lain.


"Saya berjanji kalau pemerintah menyetujui menambang, kami akan berhenti tanpa disuruh. Apabila ada juga yang melakukan aksi tambang silahkan pihak kepolisian tangkap kami," ucap perwakilan tambang dari pendemo.

Sebab saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya di tambang emas sudah sangat mengkhawatirkan.

“Ada ratusan masyarakat dari berbagai kecamatan yang mengantungkan hidupnya dari pekerjaan ini, belum lagi kecamatan lainya, kita minta pemerintah mencarikan solusi. Kami selaku perwakilan warga butuh makan pak wagub dan pak bupati," ujarnya.

Lanjut perwakilan lain juga menyuarakan bahwa saat ini mereka butuh biaya untuk makan, anak sekolah dan juga biaya lainnya, sementara usaha atau pekerjaan mereka dihentikan oleh pemerintah.

"Kami butuh biaya pak, buat makan, biaya sekolah anak-anak kami dab biaya kebutuhan lainnya. Kami bukan cari kaya ada ribuan warga yang saat ini mengantungkan ekonominya dari tambang," tuturnya.

Selain itu dari penebang kayu juga menyampaikan hal yang sama yaitu minta kebijakan dari pemerintah mengingat saat ini perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan. Semenjak penambangan emas dan kayu ini ditertibkan, ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis sekitar 50 persen.

"Sudah seharusnya pemerintah mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini. Apabila tetap dilarang banyak warga kami jatuh miskin. Kami tidak bisa berbuat apa-apa nasib kami tergantung dari bapak-bapak yang ada disini," imbuhnya.

Terkait semua aspirasi masyarakat Kabupaten Sijunjung, Wagub Sumbar Nasrul Abit menjelaskan bahwa, semua aspirasi warga akan dibawa ke provinsi, selanjutnya dibicarakan ke tingkat Forkopimda karena ini menyangkut masalah kebijakan.

"Saya tidak bisa memutuskan sendiri, ini menyangkut dengan hukum, perlu ada kebijakan dari tingkat lebih tinggi yaitu Forkopimda, selanjutnya akan kami sampaikan tingkat menteri dan Kapolri," jelas Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit minta warga bersabar, masalah kebijakan tidak bisa diambil sepihak saja. Ia juga berjanji tanggal 29 Februari bulan ini akan ada keputusan dan solusinya.

"Insya Allah, tanggal 29 Februari ini akan ada hasil keputusannya. karena ini menyangkut urusan perut warga, jadi saya berharap saudara-saudara bisa bersabar dulu," ucapnya.  (nov)

Ribuan Warga Lakukan Aksi Demo Warnai HUT ke- 71 Sijunjung

Wednesday, February 19, 2020 : 12:15:00 AM


SIJUNJUNG, murainews.com -- Ribuan warga Kabupaten Sijunjung lakukan aksi demo saat Sidang Paripurna Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke- 71. Pendemo tersebut mendatangi kantor DPRD setempat menuntut agar pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencarikan solusi pasca penertiban penambangan emas dan penebang kayu oleh aparat Kepolisian dan pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Ribuan para demonstran kebanyak adalah emak-emak sambil memukul periuk dan kuali berteriak "Pak Gubernur ..Pak Bupati tolong kami, kami lapar, jangan biarkan kami mati karena kelaparan". Warga yang bergantung dengan hasil tambang dan kayu tersebut dilarang sejak beberapa bulan ini.



Massa pendemo tersebut dengan membawa berbagai spanduk dan karton yang bertulisan orasinya antara lain "Pak gubernur, tolong pikirkan nasib kami, kami lapar", "Bupati mana janjimu, kami butuh makan", " Pak Bupati jangan benturkan kami dengan Aparat, kami cari solusi, bukan cari mati" dan isi tulisan  spanduk lainnya.

Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari pihak Satuan Brimob Sumbar sebanyak 3 kompi, Sabhara Polda Sumbar, Polres Sijunjung, dan Polres Dharmasraya sebagai pasukan tambahan.

Untuk meredam aksi demo itu, agar tidak terjadi tindakan anarkis. Pihak Kepolisian lakukan dialog dengan pihak pendemo, akhirnya sebanyak 12 orang perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke ruangan rapat gedung DPRD Sijunjung.

Setelah Sidang Paripurna berakhir, 12 perwakilan demo langsung diterima oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Arrival Boy, Ketua DPRD Bambang Surya Irwan, Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, Sekda Zefnihan serta OPD terkait dari provinsi.

Para demostran dari kalangan usaha tambang emas dan usaha kayu itu minta pada Wakil Gubernur supaya mengizinkan mereka tetap menambang beberapa bulan kedepan. Karena warga sangat bergantungan dengan mata pencarian itu. Mereka minta agar Wagub Sumbar bisa mencarikan solusi terkait dengan kebijakan dari Pemerintah.

Dalam dialog tersebut, salah seorang perwakilan pendemo dari penambang emas mengatakan, Pihak pemerintah bisa berikan kebijakan untuk bisa kembali melakukan penambangan emas sampai enam bulan. Dia berjanji setelah enam bulan kedepan mereka akan berhenti dan akan mencari pekerjaan yang lain.


"Saya berjanji kalau pemerintah menyetujui menambang, kami akan berhenti tanpa disuruh. Apabila ada juga yang melakukan aksi tambang silahkan pihak kepolisian tangkap kami," ucap perwakilan tambang dari pendemo.

Sebab saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya di tambang emas sudah sangat mengkhawatirkan.

“Ada ratusan masyarakat dari berbagai kecamatan yang mengantungkan hidupnya dari pekerjaan ini, belum lagi kecamatan lainya, kita minta pemerintah mencarikan solusi. Kami selaku perwakilan warga butuh makan pak wagub dan pak bupati," ujarnya.

Lanjut perwakilan lain juga menyuarakan bahwa saat ini mereka butuh biaya untuk makan, anak sekolah dan juga biaya lainnya, sementara usaha atau pekerjaan mereka dihentikan oleh pemerintah.

"Kami butuh biaya pak, buat makan, biaya sekolah anak-anak kami dab biaya kebutuhan lainnya. Kami bukan cari kaya ada ribuan warga yang saat ini mengantungkan ekonominya dari tambang," tuturnya.

Selain itu dari penebang kayu juga menyampaikan hal yang sama yaitu minta kebijakan dari pemerintah mengingat saat ini perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan. Semenjak penambangan emas dan kayu ini ditertibkan, ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis sekitar 50 persen.

"Sudah seharusnya pemerintah mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini. Apabila tetap dilarang banyak warga kami jatuh miskin. Kami tidak bisa berbuat apa-apa nasib kami tergantung dari bapak-bapak yang ada disini," imbuhnya.

Terkait semua aspirasi masyarakat Kabupaten Sijunjung, Wagub Sumbar Nasrul Abit menjelaskan bahwa, semua aspirasi warga akan dibawa ke provinsi, selanjutnya dibicarakan ke tingkat Forkopimda karena ini menyangkut masalah kebijakan.

"Saya tidak bisa memutuskan sendiri, ini menyangkut dengan hukum, perlu ada kebijakan dari tingkat lebih tinggi yaitu Forkopimda, selanjutnya akan kami sampaikan tingkat menteri dan Kapolri," jelas Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit minta warga bersabar, masalah kebijakan tidak bisa diambil sepihak saja. Ia juga berjanji tanggal 29 Februari bulan ini akan ada keputusan dan solusinya.

"Insya Allah, tanggal 29 Februari ini akan ada hasil keputusannya. karena ini menyangkut urusan perut warga, jadi saya berharap saudara-saudara bisa bersabar dulu," ucapnya.  (nov)