PADANG, murainews.com -- Tim Panitia Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Panja PTK) Komisi X DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja Lapangan ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (6/2/2020). Kunjungan itu dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dewan.
Tim Komisi X DPR-RI yang dipimpin Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Si dalam kunjungannya bertujuan mendengarkan aspirasi pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
"Kedatangan kami ingin menyerap aspirasi terkait persoalan dalam pelaksanaan pendidikan dan tenaga kependidikan, khususnya di Provinsi Sumbar," kata Dede Yusuf saat membuka pertemuan di ruang rapat Politeknik Negeri Padang, Kamis (6/2/2020).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, selama ini yang menjadi acuan akreditasi program studi (prodi) pendidikan tinggi merupakan standar nasional. Namun dari hasil evaluasi selama ini perlu dikaji ulang tentang standar nasional pendidikan tinggi itu sendiri.
"Maka konteks kunjungan ini adalah mengenai kelembagaan dan akreditasi mana yang bisa dilakukan secara menyeluruh sesuai standar nasional," ucapnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini juga menerima masukan dari praktisi pendidikan yang hadir menyampaikan pandangan dari Politeknik Negeri Padang, Wakil Gubernur Sumbar Drs. H. Nasrul Abit, para Perguruan Dewan Pendidikan lainya menyampaikan pandangan terkait pendidikan di Sumbar.
Pada kesempatan itu Wagub Sumbar menyampaikan, serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih sangat minim. Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK hanya 15-20 persen saja. Wagub berharap melalui Komisi X DPR RI ini bisa menyerap aspirasi agar pendidikan vokasi di Sumbar jadi unggulan, supaya serapan tenaga kerja jadi tambah besar.
"Kalau kita berbicara vokasi, maka kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali. Untuk itu kita sangat buruh tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi untuk memberikan pelatihan," harap Wagub Sumbar.
Sertifikasi ini menjadi kebutuhan, karena skill dan keterampilan, bila tanpa sertifikasi biasanya tidak optimal diserap dunia usaha dan industri.
"Apalagi Sumbar bukan daerah industri, jadi untuk menekan angka pengangguran. Pemprov Sumbar memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menampung siswa lulusan SMA/SMK, bahkan sarjana, untuk memperdalam ilmu keprofesiannya agar bisa terjun ke lapangan kerja," jelasnya
Disamping pelatihan profesionalisme, juga ada pelatihan bahasa asing untuk tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri di Sumbar ada empat akademis komuditas (Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok Selatan) yang status belum jelas. Sedangkan gedung sarana sudah lengkap, untuk itu diusulkan agar akademis komunitas tersebut, biar diambil alih Politeknik Negeri Padang supaya dijadikan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).
Wagub Sumbar mengatakan penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu, BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun politeknik di perguruan tinggi.
Menurut Dede Yusuf, Komisi X sedang merencanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Ini sebagai upaya mengintergrasikan sektor pendidikan yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi, dengan sektor industri. Untuk itu, DPR akan segera membentuk Panitia Kerja pendidikan kejuruan yang bertugas menyusun rekomendasi. (nov)
www.murainews.com