Wagub Sumbar Minta Manfaatkan BLK Tekan Angka Penggangguran - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


BUKITTINGGI, murainews.com -- Tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Barat (Sumbar) yang merupakan tanggungjawab pemerintah yang tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota bersama dengan Pemerintah Provinsi harus menyiapkan "Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Menuju Sumbar Maju".

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan menekan angka pengangguran di daerah merupakan urusan wajib daerah yang harus dituntaskan pemerintah.

“Saya minta pemerintah kabupaten dan kota serius memikirkan persoalan ini karena masalah tenaga kerja merupakan urusan wajib daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasian Provinsi dan Kabupaten Kota di Hotel Royal Denai, Bukittinggi (29/1/2020).

Menurutnya, pemerintah daerah harus berupaya keras menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sesuai dengan aturan dari Kementerian BPN/Bappenas untuk  mencapai 5,16 persen di tahun 2020. Sementara TPT Sumbar tahun 2019 sebesar 5,33 persen yang masih di atas TPT Nasional sebesar 5,28 persen.


"Kita harus bisa, jangan karena daerah Sumbar bukan daerah industrial, lantas kita tidak bisa mencapainya. Kita harus memiliki semangat tinggi. Basamo mangko manjadi," ucap Nasrul Abit.

Data BPS Sumbar menunjukan pada posisi Agustus 2019 jumlah angkatan kerja 2,60 juta jiwa, meningkat 46.900 jiwa dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,46 juta orang dominan 35,17 persen terlibat disektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan spesifikasi 62,6 persen berstatus pekerja informal.

Dilihat dari tingkat pendidikan angka pengangguran masih didominasi lulusan SMK yang paling tinggi mencapai 8,68 persen, disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 8,13 persen dan di bawah SMP sebesar 53,10 persen. Hal ini menunjukan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan SMK dan Perguruan Tinggi.


"Untuk itu, saya minta bisa manfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten Kota dan provinsi. Tahun ini ada banyak paket pelatihan di BLK. Agar tamatan SMK dan perguruan tinggi punya keterampilan dan bersaing dalam dunia kerja," ujarnya.

Oleh sebab itu Nasrul Abit menekankan Pemerintah Kabupaten dan Kota harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam penekanan angka pengangguran terbuka di Sumbar.

"Sekaligus mengembangkan potensi sumberdaya lokal sampai tingkat desa menjadi potensi ekonomi produktif melalui pemanfaatan dan pengembangan balai latihan kerja (BLK) yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini," kata Nasrul Abit.

Melalui Rakor itu, Wagub Sumbar berharap bisa membangun komitmen bersama dan bersinergi dalam penyiapan "SDM Unggul menuju Sumbar maju". Dan bisa memanfaatkan BLK yang menurut Wagub Sumbar dinilai sangat siap menampung siswa lulusan SMA/SMK, bahkan sarjana, untuk memperdalam ilmu keprofesiannya agar bisa terjun ke lapangan kerja.

"Saya tadinya sebelum ke sini telah meninjau BLK di Padang Panjang, bisa dimanfaatkan. Pelatihan di BLK Padang Panjang diajarkan langsung olen instruktur yang andal untuk menembus lapangan kerja," sebutnya.

Ia menjelaskan, BLK menyediakan beragam pembinaan bidang keahlian, seoerti teknisi telepon seluler, barista, menjahit, desain grafis, teknisi komputer, teknisi listrik, dan lainnya.

Selain itu Wagub Sumbar minta, Kabupaten Kota harus mendata berapa besar jumlah pelajar yang tamat, maupun perguruan tinggi yang menganggur untuk bisa dilatih BLK untuk dipersipkan kelapangan kerja. (nov)

Wagub Sumbar Minta Manfaatkan BLK Tekan Angka Penggangguran

Wednesday, January 29, 2020 : 10:54:00 PM


BUKITTINGGI, murainews.com -- Tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Barat (Sumbar) yang merupakan tanggungjawab pemerintah yang tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota bersama dengan Pemerintah Provinsi harus menyiapkan "Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Menuju Sumbar Maju".

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan menekan angka pengangguran di daerah merupakan urusan wajib daerah yang harus dituntaskan pemerintah.

“Saya minta pemerintah kabupaten dan kota serius memikirkan persoalan ini karena masalah tenaga kerja merupakan urusan wajib daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasian Provinsi dan Kabupaten Kota di Hotel Royal Denai, Bukittinggi (29/1/2020).

Menurutnya, pemerintah daerah harus berupaya keras menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sesuai dengan aturan dari Kementerian BPN/Bappenas untuk  mencapai 5,16 persen di tahun 2020. Sementara TPT Sumbar tahun 2019 sebesar 5,33 persen yang masih di atas TPT Nasional sebesar 5,28 persen.


"Kita harus bisa, jangan karena daerah Sumbar bukan daerah industrial, lantas kita tidak bisa mencapainya. Kita harus memiliki semangat tinggi. Basamo mangko manjadi," ucap Nasrul Abit.

Data BPS Sumbar menunjukan pada posisi Agustus 2019 jumlah angkatan kerja 2,60 juta jiwa, meningkat 46.900 jiwa dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,46 juta orang dominan 35,17 persen terlibat disektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan spesifikasi 62,6 persen berstatus pekerja informal.

Dilihat dari tingkat pendidikan angka pengangguran masih didominasi lulusan SMK yang paling tinggi mencapai 8,68 persen, disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 8,13 persen dan di bawah SMP sebesar 53,10 persen. Hal ini menunjukan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan SMK dan Perguruan Tinggi.


"Untuk itu, saya minta bisa manfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten Kota dan provinsi. Tahun ini ada banyak paket pelatihan di BLK. Agar tamatan SMK dan perguruan tinggi punya keterampilan dan bersaing dalam dunia kerja," ujarnya.

Oleh sebab itu Nasrul Abit menekankan Pemerintah Kabupaten dan Kota harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam penekanan angka pengangguran terbuka di Sumbar.

"Sekaligus mengembangkan potensi sumberdaya lokal sampai tingkat desa menjadi potensi ekonomi produktif melalui pemanfaatan dan pengembangan balai latihan kerja (BLK) yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini," kata Nasrul Abit.

Melalui Rakor itu, Wagub Sumbar berharap bisa membangun komitmen bersama dan bersinergi dalam penyiapan "SDM Unggul menuju Sumbar maju". Dan bisa memanfaatkan BLK yang menurut Wagub Sumbar dinilai sangat siap menampung siswa lulusan SMA/SMK, bahkan sarjana, untuk memperdalam ilmu keprofesiannya agar bisa terjun ke lapangan kerja.

"Saya tadinya sebelum ke sini telah meninjau BLK di Padang Panjang, bisa dimanfaatkan. Pelatihan di BLK Padang Panjang diajarkan langsung olen instruktur yang andal untuk menembus lapangan kerja," sebutnya.

Ia menjelaskan, BLK menyediakan beragam pembinaan bidang keahlian, seoerti teknisi telepon seluler, barista, menjahit, desain grafis, teknisi komputer, teknisi listrik, dan lainnya.

Selain itu Wagub Sumbar minta, Kabupaten Kota harus mendata berapa besar jumlah pelajar yang tamat, maupun perguruan tinggi yang menganggur untuk bisa dilatih BLK untuk dipersipkan kelapangan kerja. (nov)