Satpol PP Sumbar Sosialisasikan SE Gubernur, Pengusahaan Air Tanah dan Ketenagalistrikan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melakukan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 332/472/PPUD-POLPP.PK/VII/2019 tentang Pengusahaan Air Tanah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 332/849/PPUD-POLPP.PK/XII/2019 tentang Ketenagalistrikan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah dan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.

Saat dijumpai di ruang kerja Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantolani, S. Sos, MM, Selasa (21/1/2020) menyatakan izin pengambilan air tanah dan pemanfaatan listrik untuk kepentingan usaha, masyarakat bisa berpedoman dengan surat edaran gubernur Sumbar dimaksud.

"Dalam pemanfaatan pengambilan air tanah harus memiliki izin, tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan besar seperti perusahaan pengolahan air minum mineral saja, namun juga bagi setiap mereka yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan usaha, seperti Hotel, rumah makan, rumah sakit dan instansi swasta ataupun pemerintahan yang memanfaatkan air tanah," kata Kepala Satpol PP Sumbar.

Menurut Dedy, edaran gubernur Sumbar tersebut bertujuan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air serta ketenagaanlistrikan.

"Edaran ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengelola dan pemanfatannya," sebutnya.

Namun untuk aturan teknis tentang ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Pergub telah ditetapkan. Mengeluarkan perizinan akan merujuk pada cekungan air tanah yang ada di setiap tempat dan ketersediaan pasokan listrik di Sumbar.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi ini, hingga ke semua daerah si Sumbar, agar masyarakat bisa mengetahui kegunaan sumber daya air tanah dan pemanfaatan listrik," ucap Dedy.

Selanjutnya untuk mengatasi ketidak seimbangan antara kesediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat dan kebutuhan listrik bagi masyarakat.

Perlu adanya pengusahaan air tanah dan listrik yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat pertanian rakyat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hiduo serta potensi sumber daya alam di Sumbar.

"Dalam SE gubernur tersebut ada sanksi bagi mereka yang tidak taat dengan aturan-aturan yang dituangkan didalamnya," tambahnya.

Dalam waktu dekat ini Satpol PP Sumbar akan melakukan pendataan berapa banyak perusahaan atau usaha pribadi yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan komersial, sehingga proses perizinannya bisa diurus.

Ia menyebutkan selama ini hal tersebut belum diatur, sehingga di beberapa kabupaten dan kota ada kegiatan pengeboran air tanah secara pribadi namun kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dan tidak memiliki izin. (nov)

Satpol PP Sumbar Sosialisasikan SE Gubernur, Pengusahaan Air Tanah dan Ketenagalistrikan

Tuesday, January 21, 2020 : 7:45:00 PM


PADANG, murainews.com -- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melakukan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 332/472/PPUD-POLPP.PK/VII/2019 tentang Pengusahaan Air Tanah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 332/849/PPUD-POLPP.PK/XII/2019 tentang Ketenagalistrikan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah dan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.

Saat dijumpai di ruang kerja Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantolani, S. Sos, MM, Selasa (21/1/2020) menyatakan izin pengambilan air tanah dan pemanfaatan listrik untuk kepentingan usaha, masyarakat bisa berpedoman dengan surat edaran gubernur Sumbar dimaksud.

"Dalam pemanfaatan pengambilan air tanah harus memiliki izin, tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan besar seperti perusahaan pengolahan air minum mineral saja, namun juga bagi setiap mereka yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan usaha, seperti Hotel, rumah makan, rumah sakit dan instansi swasta ataupun pemerintahan yang memanfaatkan air tanah," kata Kepala Satpol PP Sumbar.

Menurut Dedy, edaran gubernur Sumbar tersebut bertujuan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air serta ketenagaanlistrikan.

"Edaran ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengelola dan pemanfatannya," sebutnya.

Namun untuk aturan teknis tentang ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Pergub telah ditetapkan. Mengeluarkan perizinan akan merujuk pada cekungan air tanah yang ada di setiap tempat dan ketersediaan pasokan listrik di Sumbar.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi ini, hingga ke semua daerah si Sumbar, agar masyarakat bisa mengetahui kegunaan sumber daya air tanah dan pemanfaatan listrik," ucap Dedy.

Selanjutnya untuk mengatasi ketidak seimbangan antara kesediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat dan kebutuhan listrik bagi masyarakat.

Perlu adanya pengusahaan air tanah dan listrik yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat pertanian rakyat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hiduo serta potensi sumber daya alam di Sumbar.

"Dalam SE gubernur tersebut ada sanksi bagi mereka yang tidak taat dengan aturan-aturan yang dituangkan didalamnya," tambahnya.

Dalam waktu dekat ini Satpol PP Sumbar akan melakukan pendataan berapa banyak perusahaan atau usaha pribadi yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan komersial, sehingga proses perizinannya bisa diurus.

Ia menyebutkan selama ini hal tersebut belum diatur, sehingga di beberapa kabupaten dan kota ada kegiatan pengeboran air tanah secara pribadi namun kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dan tidak memiliki izin. (nov)