Gubernur Sumbar Bahas Berbagai Isu Dalam Acara Coffee Morning - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno gelar Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) Sumbar di Istana gubernur, Selasa (14/1/2020) sebagai sarana silahturahmi, sekaligus membahas isu–isu yang dapat diangkat ke dalam forum pimpinan daerah.

Irwan Prayitno mengungkapkan, coffee morning ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan saling berbagi informasi sehingga persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa dicarikan solusinya untuk mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumbar.

"Inilah salah satu wujud keharmonisan kita untuk menjalin tali silaturahmi sehingga Sumbar tetap aman, damai dan kondusif, selain itu juga membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat," ungkapnya.


Gubernur menyampaikan permasalahan isu-isu yang berkembang selama 2020 perlu dibahas lebih mendalam lagi, seperti akan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 13 kabupaten kota dan satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumbar.

Pelaksanaan event tingkat nasional dan internasional, seperti Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) XVI yang rencananya akan diadakan tanggal 20-25 Juni 2020 di Padang Pariaman dan Kota Padang. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 yang digelar pada tanggal 8-11 Juli 2020. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII tanggal 18-26 Juli 2020 dan Tour de Singkarak di Sumatera Barat.

"Diantaranya Penas Tani-Nelayan dan Harganas, MTQ dan event lainnya. Setidaknya akan hadir 80 ribu orang dari luar daerah untuk dua kegiatan itu saja. Selaku tuan rumah, kita harus mempersiapkan, mulai dari keamanan dan kenyamanan tamu-tamu kita," ucapnya.

Gubernur menjelaskan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sumatra Barat akan di mulai. Semua tahapannya resmi diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat  di GOR H. Agus Salim Padang, Minggu (12/1/2020) yang lalu.

Perlu mensinergikan pada semua unsur elemen untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilu serentak 2020, sehingga suasana politik di Sumbar aman dan terkendali. Namun gubernur meminta kepada semua pihak untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada 2020 mendatang.

Untuk di Sumbar sendiri, pada 23 September selain pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Pilkada juga akan digelar di Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Padangpariaman, Agam, Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Solok.


Dalam diskusi tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di tiap-tiap wilayah, menyangkut kesiapan pelaksanaan pemilu. Terutama sekali menyangkut persiapan penyelenggaraan dan kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengatasi potensi kerawanan pemilu.

"Kita mesti memahami kondisi dan situasi, harus memantau hari perhari perjalanan persiapapannya," tukas gubernur.

Selanjutnya gubernur juga menyampaikan antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor serta tsunami.

"Tingkatkan kerawanan bencana yang dimiliki Sumbar sangat tinggi. Oleh karenanya sebagai daerah rawan bencana diperlukan usaha mengurangi resiko dengan memahami segenap potensi kearifan lokal dengan secara bersama-sama seluruh elemen bersatu padu menjaga alam disekitarnya," ujar gubernur.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto mengatakan dengan banyaknya bencana alam banjir dan longsor yang menimpa beberapa kabupaten di Sumbar, diduga akibat pembalakan liar dan pertambangan emas illegal oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Selain ada penambangan liar, kemudian juga melakukan kegiatan itu di wilayah yang tidak diperuntukkan. Ditambah banyaknya perusahaan asing yang melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan tambang liar tersebut," ungkap Jenderal bintang dua.

Akhir-akhir ini aktivitas penambangan emas dan illegal logging makin liar di daerah kabupaten Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya dan beberapa daerah lain.

Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto mengancam akan menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti menerima suap atau jadi beking aksi penambangan emas dan merambahan hutan di wilayah Sumbar.

"Kita akan tindak tegas Kapolres yang terlibat aksi penambangan liar. Jika masih membandel, kami tindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku, kalau perlu kita pidanakan mereka," tegas Toni.

Kasus-kasus seperti perambahan hutan ini memang menjadi prioritas Polda Sumbar untuk melakukan penindakan demi menjaga lingkungan, agar tidak ada lagi bencana banjir dan longsor di Sumbar. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), illegal logging atau penambangan liar lainnya di Sumatera Barat sudah sangat meresahkan masyarakat.

Lain dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Amran SH MH juga menegaskan dalam pemberantasan illegal logging, illegal maning dan kasus-kasus lain di Sumbar akan ditindak tegas.

"Akan kami sikat habis semua, walaupun saya masih baru di Minangkabau ini, saya sangat peduli dengan Sumbar. Tidak pandang bulu siapa saja akan kita tindak kalau melanggar hukum," tegasnya.

Menurutnya, terjadi peningkatan tindakan kriminal di Sumbar, termasuk kasus narkoba cukup tinggi.

Hubungan yang harmonis kemudian komunikasi yang betul-betul cair dari seluruh Forkopimda. Saling berkoordinasi penuh keakraban, untuk meningkatkan silaturahmi. (nov)

Gubernur Sumbar Bahas Berbagai Isu Dalam Acara Coffee Morning

Tuesday, January 14, 2020 : 5:28:00 PM


PADANG, murainews.com -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno gelar Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda) Sumbar di Istana gubernur, Selasa (14/1/2020) sebagai sarana silahturahmi, sekaligus membahas isu–isu yang dapat diangkat ke dalam forum pimpinan daerah.

Irwan Prayitno mengungkapkan, coffee morning ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan saling berbagi informasi sehingga persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa dicarikan solusinya untuk mendukung keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumbar.

"Inilah salah satu wujud keharmonisan kita untuk menjalin tali silaturahmi sehingga Sumbar tetap aman, damai dan kondusif, selain itu juga membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat," ungkapnya.


Gubernur menyampaikan permasalahan isu-isu yang berkembang selama 2020 perlu dibahas lebih mendalam lagi, seperti akan diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 13 kabupaten kota dan satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumbar.

Pelaksanaan event tingkat nasional dan internasional, seperti Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) XVI yang rencananya akan diadakan tanggal 20-25 Juni 2020 di Padang Pariaman dan Kota Padang. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 yang digelar pada tanggal 8-11 Juli 2020. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XXVIII tanggal 18-26 Juli 2020 dan Tour de Singkarak di Sumatera Barat.

"Diantaranya Penas Tani-Nelayan dan Harganas, MTQ dan event lainnya. Setidaknya akan hadir 80 ribu orang dari luar daerah untuk dua kegiatan itu saja. Selaku tuan rumah, kita harus mempersiapkan, mulai dari keamanan dan kenyamanan tamu-tamu kita," ucapnya.

Gubernur menjelaskan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sumatra Barat akan di mulai. Semua tahapannya resmi diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat  di GOR H. Agus Salim Padang, Minggu (12/1/2020) yang lalu.

Perlu mensinergikan pada semua unsur elemen untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilu serentak 2020, sehingga suasana politik di Sumbar aman dan terkendali. Namun gubernur meminta kepada semua pihak untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada 2020 mendatang.

Untuk di Sumbar sendiri, pada 23 September selain pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Pilkada juga akan digelar di Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Padangpariaman, Agam, Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Solok.


Dalam diskusi tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di tiap-tiap wilayah, menyangkut kesiapan pelaksanaan pemilu. Terutama sekali menyangkut persiapan penyelenggaraan dan kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengatasi potensi kerawanan pemilu.

"Kita mesti memahami kondisi dan situasi, harus memantau hari perhari perjalanan persiapapannya," tukas gubernur.

Selanjutnya gubernur juga menyampaikan antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor serta tsunami.

"Tingkatkan kerawanan bencana yang dimiliki Sumbar sangat tinggi. Oleh karenanya sebagai daerah rawan bencana diperlukan usaha mengurangi resiko dengan memahami segenap potensi kearifan lokal dengan secara bersama-sama seluruh elemen bersatu padu menjaga alam disekitarnya," ujar gubernur.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto mengatakan dengan banyaknya bencana alam banjir dan longsor yang menimpa beberapa kabupaten di Sumbar, diduga akibat pembalakan liar dan pertambangan emas illegal oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Selain ada penambangan liar, kemudian juga melakukan kegiatan itu di wilayah yang tidak diperuntukkan. Ditambah banyaknya perusahaan asing yang melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan tambang liar tersebut," ungkap Jenderal bintang dua.

Akhir-akhir ini aktivitas penambangan emas dan illegal logging makin liar di daerah kabupaten Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya dan beberapa daerah lain.

Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto mengancam akan menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti menerima suap atau jadi beking aksi penambangan emas dan merambahan hutan di wilayah Sumbar.

"Kita akan tindak tegas Kapolres yang terlibat aksi penambangan liar. Jika masih membandel, kami tindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku, kalau perlu kita pidanakan mereka," tegas Toni.

Kasus-kasus seperti perambahan hutan ini memang menjadi prioritas Polda Sumbar untuk melakukan penindakan demi menjaga lingkungan, agar tidak ada lagi bencana banjir dan longsor di Sumbar. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), illegal logging atau penambangan liar lainnya di Sumatera Barat sudah sangat meresahkan masyarakat.

Lain dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Amran SH MH juga menegaskan dalam pemberantasan illegal logging, illegal maning dan kasus-kasus lain di Sumbar akan ditindak tegas.

"Akan kami sikat habis semua, walaupun saya masih baru di Minangkabau ini, saya sangat peduli dengan Sumbar. Tidak pandang bulu siapa saja akan kita tindak kalau melanggar hukum," tegasnya.

Menurutnya, terjadi peningkatan tindakan kriminal di Sumbar, termasuk kasus narkoba cukup tinggi.

Hubungan yang harmonis kemudian komunikasi yang betul-betul cair dari seluruh Forkopimda. Saling berkoordinasi penuh keakraban, untuk meningkatkan silaturahmi. (nov)