Audiensi Dengan Wagub Sumbar Imam Majelis MAAM Sampaikan Dua Hal - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness


PADANG, murainews.com -- Tengku Irwansyah Datuk Angku Katumanggungan selaku Imam Majelis MAAM (Mahkamah Adat Alam Minangkabau) bersama Niniak Mamak Pemangku Adat bertemu bertatap muka audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai diruang kerjanya,  Rumah Bagonjong lantai II jalan Jenderal Sudirman, Jum'at (31/1/2020).

Dalam pertemuan para pengurus organisasi MAAM Sumatera Barat tersebut didampingi oleh Kabid Sejarah Adat Nilai-nilai Sejarah Januarisdi. Selain Silaturahmi, Datuak Katumangguangan menjelaskan bahwa penting untuk dikaji kembali bagaimana pelaksanaan sistem perekonomian masyarakat Minangkabau.

"Saat ini masyarakat kita terjebak pada sistem ekonomi opprortunis kapitalis yang banyak dipengaruhi riba. Dahulu masyarakat Minangkabau sudah terbiasa dengan Adat sistem ekonomi gotong royong. Tinggal bagaimana kita memperbaikinya sebagai Ekonomi Adat Syariah," sebut Angku.

Angku Datuak Katumangguangan, mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau harus kembali peduli dengan adat Minangkabau yaitu meningkatkan perekonomian sesuai adat dan agama Islam dengan membangun Ekonomi Adat Syariah (EAS).


"Seharusnya dengan kemajuan jaman, kita jangan sampai mengalami kemunduran terhadap kepedulian ekonomi sesama, yaitu sistem Ekonomian Adat Syariah," ucapnya.

Selanjutnya Angku Datuak Katumangguangan meminta, harus ada penguatan fungsi agama dan adat di ranah Minangkabau. Melalui Niniak Mamak, Kerapatan Adat Minangkabau,  termasuk pemerintah dan organisasi adat Minangkabau.

Menurut Angku Katumanggungan, MAAM sebagai organisasi masyarakat yang resmi dan terdaftar di Kemenkumham RI konsisten memperjuangkan adat Minangkabau dan aplikasi hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat sesuai aturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, terkait dengan hukum adat Angku menjelaskan keberadaan hukum adat, khususnya hukum adat Minangkau, sangat penting dan diakui, tetapi dalam perkembangannya ada kecenderungan pemahaman terhadap hukum adat kian “menipis” di masyarakat.

Bahkan dalam masyarakat dimana hukum adat itu hidup dan berkembang. Kondisi yang sama tidak terkecuali di alami adat dan hukum adat Minangkabau. Adanya banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa hal itu terjadi dan bahkan tidak jarang masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara adat dan hukum adat.

"Berdirinya adat tidak berdasarkan hukum negara, berdirinya seorang penghulu adat juga tidak berdasarkan undang-undang negara, apalagi ormas," tegasnya.

Adalah peraturan-peraturan yang sudah diterima dari nenek moyang kita di Minangkabau seumpama gelar pusako, pusako, nagari, syarat nagari undang duo puluah , cupak nan dua, kato nan ampek dan sebagainya.


Menyikapi hal yang disampaikan oleh Datuk Angku Katumanggungan, Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, adapun sistem Ekonomian Adat Syariah, bukan hanya tugas pemerintah semata tapi tugas semua pihak termasuk para pelaku usaha, lembaga keuangan, dan segenap elemen masyarakat.

"Perkembangan ekonomi adat syariah merupakan cerminan adat Minangkabau yang menjadi kerinduan orang Minang," ungkap Wagub Sumbar.

Masyarakat Sumbar yang mayoritas Islam tentunya sangat mengharapkan adanya EAS sesuai sistem perekonomian yang mampu mensejahterahkan masyarakat dari terpuruknya perekonomian diantaranya kemiskinan dan pengangguran.

"Tentunya kita harus penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam sistem hukum nasional," jelas Nasrul Abit.

Menurut Nadrul Abit  menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Sumatera Barat sejalan  dengan filosofi adat Minangkabau, yaitu Adat basandi Syara, Syara’ Basandi Kitabullah. Untuk itu, sudah sepantasnya perekonomian syariah dikembangkan dan diberdayakan di Sumatera Barat.

"Selain mencari ridho Allah, di era digitalisasi ini kami manfaat untuk membangun SDM umat, bagaimana umat bisa mengikuti jaman, namun tetap religius, bukan hanya mencari keuntungan materi semata," katanya

Selanjutnya Wagub Sumbar menjelaskan tentang hukum adat Minangkabau, seluruh elemen kemasyarakatan harus bisa duduk bersama mencari penerapan Hukum Adat Minangkabau sesuai regulasi dan perundang-undangan yang ada.

"Sepanjang ada peluang sesuai aturan perundang-undangan, bukan tidak mungkin bisa diterapkan hukum adat di Minangkabau," ulasnya.

Nasrul Abit Datuak Malintang Panai menjelaskan, adat Minangkabau terdiri atas empat jenis yaitu; Adat nan sabana Adat, Adat nan diadatkan oleh nenek moyang, Adat teradat dan Adat Istiadat.

1. Adat nan sabana adat, merupakan ketentuan hukum, sifat yang terdapat pada alam ciptaan Allah SWT. Dimana ketentuan alam tersebut adalah aksioma tidak bisa dibantah kebenarannya.

2. Adat nan diadatkan oleh nenek-moyang, semua berasal dari alam dengan mengalami pengalaman melalui meneliti, mempedomani, mempelajari alam sekitarnya oleh nenek-moyang orang Minangkabau, maka disusunlah ketentuan-ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam Adat dengan mengambil perbandingan dari ketentuan alam tersebut.

Kemudian dijadikan menjadi kaidah-kaidah sosial untuk menyusun masyarakat dalam segala bidang seperti : ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, keamanan, pertahanan dan sebagainya.

3. Adat Teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang.

Seperti melarang anak kemenakan dalam pergaulan bebas, seks bebas dan nakorba. Maka para pemangku adat di nagari melarang bagi wanita remaja keluar malam. Selain itu kaum wanita juga harus menggunakan baju kuruang.

4. Adat Istiadat suatua aturan yang dibuat oleh penghulu disuatu nagari melalui musyawarah mufakat sehubungan dengan sehubungan dengan kebiasaan anak nagari. Seperti pepatah yang berbunyi; "Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo,
lain nagari lain adatnyo (Istiadatnya)" .

Hukum Adat Minangkabau bisa diberlakukan di Sumatera Barat, khususnya di tingkat suku atau kaum dan nagari, sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif.

"Hukum adat berlaku sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif, misalnya soal hak-hak perdata adat. Tapi kalau hukum pidana, berlaku hukum positif dari negara," tegas Nasrul Abit. (nov)

Audiensi Dengan Wagub Sumbar Imam Majelis MAAM Sampaikan Dua Hal

Friday, January 31, 2020 : 8:14:00 PM


PADANG, murainews.com -- Tengku Irwansyah Datuk Angku Katumanggungan selaku Imam Majelis MAAM (Mahkamah Adat Alam Minangkabau) bersama Niniak Mamak Pemangku Adat bertemu bertatap muka audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai diruang kerjanya,  Rumah Bagonjong lantai II jalan Jenderal Sudirman, Jum'at (31/1/2020).

Dalam pertemuan para pengurus organisasi MAAM Sumatera Barat tersebut didampingi oleh Kabid Sejarah Adat Nilai-nilai Sejarah Januarisdi. Selain Silaturahmi, Datuak Katumangguangan menjelaskan bahwa penting untuk dikaji kembali bagaimana pelaksanaan sistem perekonomian masyarakat Minangkabau.

"Saat ini masyarakat kita terjebak pada sistem ekonomi opprortunis kapitalis yang banyak dipengaruhi riba. Dahulu masyarakat Minangkabau sudah terbiasa dengan Adat sistem ekonomi gotong royong. Tinggal bagaimana kita memperbaikinya sebagai Ekonomi Adat Syariah," sebut Angku.

Angku Datuak Katumangguangan, mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau harus kembali peduli dengan adat Minangkabau yaitu meningkatkan perekonomian sesuai adat dan agama Islam dengan membangun Ekonomi Adat Syariah (EAS).


"Seharusnya dengan kemajuan jaman, kita jangan sampai mengalami kemunduran terhadap kepedulian ekonomi sesama, yaitu sistem Ekonomian Adat Syariah," ucapnya.

Selanjutnya Angku Datuak Katumangguangan meminta, harus ada penguatan fungsi agama dan adat di ranah Minangkabau. Melalui Niniak Mamak, Kerapatan Adat Minangkabau,  termasuk pemerintah dan organisasi adat Minangkabau.

Menurut Angku Katumanggungan, MAAM sebagai organisasi masyarakat yang resmi dan terdaftar di Kemenkumham RI konsisten memperjuangkan adat Minangkabau dan aplikasi hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat sesuai aturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, terkait dengan hukum adat Angku menjelaskan keberadaan hukum adat, khususnya hukum adat Minangkau, sangat penting dan diakui, tetapi dalam perkembangannya ada kecenderungan pemahaman terhadap hukum adat kian “menipis” di masyarakat.

Bahkan dalam masyarakat dimana hukum adat itu hidup dan berkembang. Kondisi yang sama tidak terkecuali di alami adat dan hukum adat Minangkabau. Adanya banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa hal itu terjadi dan bahkan tidak jarang masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara adat dan hukum adat.

"Berdirinya adat tidak berdasarkan hukum negara, berdirinya seorang penghulu adat juga tidak berdasarkan undang-undang negara, apalagi ormas," tegasnya.

Adalah peraturan-peraturan yang sudah diterima dari nenek moyang kita di Minangkabau seumpama gelar pusako, pusako, nagari, syarat nagari undang duo puluah , cupak nan dua, kato nan ampek dan sebagainya.


Menyikapi hal yang disampaikan oleh Datuk Angku Katumanggungan, Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, adapun sistem Ekonomian Adat Syariah, bukan hanya tugas pemerintah semata tapi tugas semua pihak termasuk para pelaku usaha, lembaga keuangan, dan segenap elemen masyarakat.

"Perkembangan ekonomi adat syariah merupakan cerminan adat Minangkabau yang menjadi kerinduan orang Minang," ungkap Wagub Sumbar.

Masyarakat Sumbar yang mayoritas Islam tentunya sangat mengharapkan adanya EAS sesuai sistem perekonomian yang mampu mensejahterahkan masyarakat dari terpuruknya perekonomian diantaranya kemiskinan dan pengangguran.

"Tentunya kita harus penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam sistem hukum nasional," jelas Nasrul Abit.

Menurut Nadrul Abit  menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Sumatera Barat sejalan  dengan filosofi adat Minangkabau, yaitu Adat basandi Syara, Syara’ Basandi Kitabullah. Untuk itu, sudah sepantasnya perekonomian syariah dikembangkan dan diberdayakan di Sumatera Barat.

"Selain mencari ridho Allah, di era digitalisasi ini kami manfaat untuk membangun SDM umat, bagaimana umat bisa mengikuti jaman, namun tetap religius, bukan hanya mencari keuntungan materi semata," katanya

Selanjutnya Wagub Sumbar menjelaskan tentang hukum adat Minangkabau, seluruh elemen kemasyarakatan harus bisa duduk bersama mencari penerapan Hukum Adat Minangkabau sesuai regulasi dan perundang-undangan yang ada.

"Sepanjang ada peluang sesuai aturan perundang-undangan, bukan tidak mungkin bisa diterapkan hukum adat di Minangkabau," ulasnya.

Nasrul Abit Datuak Malintang Panai menjelaskan, adat Minangkabau terdiri atas empat jenis yaitu; Adat nan sabana Adat, Adat nan diadatkan oleh nenek moyang, Adat teradat dan Adat Istiadat.

1. Adat nan sabana adat, merupakan ketentuan hukum, sifat yang terdapat pada alam ciptaan Allah SWT. Dimana ketentuan alam tersebut adalah aksioma tidak bisa dibantah kebenarannya.

2. Adat nan diadatkan oleh nenek-moyang, semua berasal dari alam dengan mengalami pengalaman melalui meneliti, mempedomani, mempelajari alam sekitarnya oleh nenek-moyang orang Minangkabau, maka disusunlah ketentuan-ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam Adat dengan mengambil perbandingan dari ketentuan alam tersebut.

Kemudian dijadikan menjadi kaidah-kaidah sosial untuk menyusun masyarakat dalam segala bidang seperti : ekonomi, sosial budaya, hukum, politik, keamanan, pertahanan dan sebagainya.

3. Adat Teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang.

Seperti melarang anak kemenakan dalam pergaulan bebas, seks bebas dan nakorba. Maka para pemangku adat di nagari melarang bagi wanita remaja keluar malam. Selain itu kaum wanita juga harus menggunakan baju kuruang.

4. Adat Istiadat suatua aturan yang dibuat oleh penghulu disuatu nagari melalui musyawarah mufakat sehubungan dengan sehubungan dengan kebiasaan anak nagari. Seperti pepatah yang berbunyi; "Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo,
lain nagari lain adatnyo (Istiadatnya)" .

Hukum Adat Minangkabau bisa diberlakukan di Sumatera Barat, khususnya di tingkat suku atau kaum dan nagari, sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif.

"Hukum adat berlaku sepanjang tidak diatur dengan tegas oleh hukum positif, misalnya soal hak-hak perdata adat. Tapi kalau hukum pidana, berlaku hukum positif dari negara," tegas Nasrul Abit. (nov)