Pembangunan Museum PDRI Harus Disegerakan - MuraiNews | Informasi Dari Kita untuk Kita
arrow_upward
settings_brightness
PEMBANGUNAN MUSEUM PDRI HARUS DISEGERAKAN


PADANG, murainews.com -- Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara dan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluhkota, Sumatera Barat (Sumbar), kembali dilanjutkan setelah terhenti beberapa tahun lamanya.

Dalam rapat percepatan pelaksanaan pembangunan Monas dan Museum PDRI di ruang rapat lantai II Kantor gubernur, Senin (9/12/2019) Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendorong percepatan museum tersebut pada akhir tahun ini.

"Pembangunan museum itu harus dilanjutkan, ini sangat penting menyangkut peran PDRI bersejarah bagi Indonesia," ucap Nasrul Abit.


Namun, untuk mempercepat agar keseluruhan pembangunan monumen dan museum PDRI, menurutnya sangat dibutuhkan adanya dasar surat dari Kementerian yang bersangkutan, seperti Kemenhan, Kemendikbud dan lembaga lain.

"Baik itu dalam pembangunan, serahterima maupun pengelolaan museum tersebut, perlu ada kejelasan, jangan kita bertindak asal-asalan. Perlu duduk bersama antara Pemerintah Provinsi dengan pemkab Limapuluh Kota, Kemenhan dan Kemendikbud," jelasnya.



Wagub Sumbar minta selain menerima asset belum ada kejelasan dari pihak terkait, ia juga menegaskan perlu meninjau kelapangan sudah sampai sejauh mana pembangunan Museum PDRI.

"Kita harus pastikan terkait dengan air bersih, listrik dan jalan termasuk siapa yang mengelola nantinya. Sementara untuk jalan sepanjang lebih kurang 7 kilo meter nanti akan kita usahakan dengan TMMD tahun 2020," tegasnya.

Selain itu Nasrul Abit mengatakan, harus ada kejelasan permasalahan hak kepemilikan tanah yang 20 hektar sudah di sertifikatkan Pemkab Limapuluh Kota, sedangkan yang 30 hektar belum, namun belum diserahkan kepada provinsi.


"Saya minta Pemerintah provinsi melalui Biro Aset akan menyurati Pemkab Limapuluh Kota terkait penyerahan sertifikat tersebut," ungkapnya.

Sebelum itu dalam rapat tersebut, Nazwir kepala Kesbangpol Sumbar melaporkan, bahwa lingkup pekerjaan pembangunan museum PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) untuk tahun anggaran 2019, saat ini dalam tahap penyelesaian bidang arsitektur gedung, mekanikal dan elektrikal. Belum termasuk infrastruktur jalan
akses ke museum.

Bangunan Museum ini merupakan dana dari APBN tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar  Rp 32.326.421.000, yang harus selesai 31 Desember 2019.

Selanjutnya Nazwir menyampaikan, museum PDRI merupakan kebanggaan Provinsi Sumbar, selain bertujuan untuk mengenal sejarah perjuangan dari rakyat Payakumbuh dalam melawan penjajahan yang disebut Agresi militer Belanda II, bahkan bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat serta akses ke daerah ini dengan menjadikan objek wisata baru.

"Kita semua mesti mendukung pembangunan itu, termasuk pembebasan lahan 30 hektar lagi. Pemkab Limapuluh Kota bisa membantu secepatnya, sehingga penyelesaian pembangunan museum dapat segera disiapkan di tahun 2019 ini," paparnya.

Dalam waktu dekat ini pemerintah Provinsi Sumbar akan meninjau kesiapan proses percepatan pembangunan ke lokasi museum dan kawasan Monumen Nasional Bela Negara yang merupakan salah satu basis PDRI. (nov)

Pembangunan Museum PDRI Harus Disegerakan

Monday, December 9, 2019 : 10:26:00 PM
PEMBANGUNAN MUSEUM PDRI HARUS DISEGERAKAN


PADANG, murainews.com -- Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara dan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluhkota, Sumatera Barat (Sumbar), kembali dilanjutkan setelah terhenti beberapa tahun lamanya.

Dalam rapat percepatan pelaksanaan pembangunan Monas dan Museum PDRI di ruang rapat lantai II Kantor gubernur, Senin (9/12/2019) Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendorong percepatan museum tersebut pada akhir tahun ini.

"Pembangunan museum itu harus dilanjutkan, ini sangat penting menyangkut peran PDRI bersejarah bagi Indonesia," ucap Nasrul Abit.


Namun, untuk mempercepat agar keseluruhan pembangunan monumen dan museum PDRI, menurutnya sangat dibutuhkan adanya dasar surat dari Kementerian yang bersangkutan, seperti Kemenhan, Kemendikbud dan lembaga lain.

"Baik itu dalam pembangunan, serahterima maupun pengelolaan museum tersebut, perlu ada kejelasan, jangan kita bertindak asal-asalan. Perlu duduk bersama antara Pemerintah Provinsi dengan pemkab Limapuluh Kota, Kemenhan dan Kemendikbud," jelasnya.



Wagub Sumbar minta selain menerima asset belum ada kejelasan dari pihak terkait, ia juga menegaskan perlu meninjau kelapangan sudah sampai sejauh mana pembangunan Museum PDRI.

"Kita harus pastikan terkait dengan air bersih, listrik dan jalan termasuk siapa yang mengelola nantinya. Sementara untuk jalan sepanjang lebih kurang 7 kilo meter nanti akan kita usahakan dengan TMMD tahun 2020," tegasnya.

Selain itu Nasrul Abit mengatakan, harus ada kejelasan permasalahan hak kepemilikan tanah yang 20 hektar sudah di sertifikatkan Pemkab Limapuluh Kota, sedangkan yang 30 hektar belum, namun belum diserahkan kepada provinsi.


"Saya minta Pemerintah provinsi melalui Biro Aset akan menyurati Pemkab Limapuluh Kota terkait penyerahan sertifikat tersebut," ungkapnya.

Sebelum itu dalam rapat tersebut, Nazwir kepala Kesbangpol Sumbar melaporkan, bahwa lingkup pekerjaan pembangunan museum PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) untuk tahun anggaran 2019, saat ini dalam tahap penyelesaian bidang arsitektur gedung, mekanikal dan elektrikal. Belum termasuk infrastruktur jalan
akses ke museum.

Bangunan Museum ini merupakan dana dari APBN tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar  Rp 32.326.421.000, yang harus selesai 31 Desember 2019.

Selanjutnya Nazwir menyampaikan, museum PDRI merupakan kebanggaan Provinsi Sumbar, selain bertujuan untuk mengenal sejarah perjuangan dari rakyat Payakumbuh dalam melawan penjajahan yang disebut Agresi militer Belanda II, bahkan bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat serta akses ke daerah ini dengan menjadikan objek wisata baru.

"Kita semua mesti mendukung pembangunan itu, termasuk pembebasan lahan 30 hektar lagi. Pemkab Limapuluh Kota bisa membantu secepatnya, sehingga penyelesaian pembangunan museum dapat segera disiapkan di tahun 2019 ini," paparnya.

Dalam waktu dekat ini pemerintah Provinsi Sumbar akan meninjau kesiapan proses percepatan pembangunan ke lokasi museum dan kawasan Monumen Nasional Bela Negara yang merupakan salah satu basis PDRI. (nov)